alexametrics
29.9 C
Bojonegoro
Thursday, May 19, 2022

Pajak Restoran Bocor Cukup Besar

KOTA – Kesadaran pemilik restoran atau rumah makan di Lamongan untuk membayar pajak cukup rendah. Transaksi yang dilakukan banyak yang belum sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomor 12 tahun 2010 tentang pendapatan dari pajak. Dibuktikan dengan tidak semua transaksi yang dilakukan menggunakan billing sistem (membayar dengan elektronik,Red).

Sehingga potensi kebocoran pajak restoran menjadi cukup besar. Para pemilik restoran atau rumah makan di Kota Soto tersebut diundang komisi B DPRD Lamongan terkait masalah itu pada Selasa (13/3) lalu. Namun, dari 25 pelaku usaha restoran/rumah makan, hanya 10 yang hadir.

‘’PAD (pendapatan asli daerah ) dari sektor pajak rumah makan saat ini belum maksimal,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifudin Zuhri. Menurut dia, sesuai data dari dinas pendapatan daerah (dispenda) Lamongan, tahun ini ada 25 rumah makan yang memiliki billing sistem untuk transaksi pembayarannya. Namun belum semua menggunakannya.

Baca Juga :  Turun, Jumlah Desa Kekeringan

Padahal alat tersebut sudah menggunakan aplikasi pembayaran pajak sebesar 10 persen dari total transaksi. ‘’Sudah ada billing, tapi tidak digunakan oleh pemilik rumah makan,’’ ujarnya. Tidak dipakainya billing sistem itu, lanjut dia, membuat tidak semua transaksi di restoran/ rumah makan terdeteksi. Sehingga laporan transaksi dari rumah makan/restoran seolaholah hanya sedikit, sehingga pajak yang masuk ke PAD menjadi tidak maksimal.

Padahal pengadaan billing sistem tersebut berasal dari APBD. ‘’Sulit untuk memantaunya, karena tidak semua transaksi menggunakan billing sistem,’’ bebernya. Kepala Dispenda Lamongan, Hery Pranoto membenarkan banyak restoran/rumah makan yang tidak menggunakan billing sistem saat melakukan transaksi dengan konsumennya.

Mereka lebih memilih menggunakan cara manual. Sehingga pajak restoran tidak bisa terjaring secara maksimal. ‘’Billing sistem yang disediakan bagi restoran atau rumah makan untuk memantau pembayaran pajak, ternyata belum berjalan dengan baik,’’ ujarnya. Sehingga, lanjut dia, potensi kebocoran PAD dari restoran dan rumah makan cukup besar.

Baca Juga :  Perampingan 271 Jabatan Sisakan Satu Perbup

Target pajak restoran tahun lalu (2017) sebesar Rp 5,9 Miliar. Namun hanya tercapai Rp 4,9 Miliar. sedangkan tahun ini targetnya naik menjadi Rp 6,9 Miliar. ‘’Sesuai regulasinya, pajak dikenakan kepada rumah makan, restoran atau warung besar transaksinya mencapai Rp 500 Ribu ke atas per hari,’’ terangnya.

KOTA – Kesadaran pemilik restoran atau rumah makan di Lamongan untuk membayar pajak cukup rendah. Transaksi yang dilakukan banyak yang belum sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomor 12 tahun 2010 tentang pendapatan dari pajak. Dibuktikan dengan tidak semua transaksi yang dilakukan menggunakan billing sistem (membayar dengan elektronik,Red).

Sehingga potensi kebocoran pajak restoran menjadi cukup besar. Para pemilik restoran atau rumah makan di Kota Soto tersebut diundang komisi B DPRD Lamongan terkait masalah itu pada Selasa (13/3) lalu. Namun, dari 25 pelaku usaha restoran/rumah makan, hanya 10 yang hadir.

‘’PAD (pendapatan asli daerah ) dari sektor pajak rumah makan saat ini belum maksimal,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifudin Zuhri. Menurut dia, sesuai data dari dinas pendapatan daerah (dispenda) Lamongan, tahun ini ada 25 rumah makan yang memiliki billing sistem untuk transaksi pembayarannya. Namun belum semua menggunakannya.

Baca Juga :  Meski Pandemi, Pajak Resto Sudah Capai Rp 4 Miliar

Padahal alat tersebut sudah menggunakan aplikasi pembayaran pajak sebesar 10 persen dari total transaksi. ‘’Sudah ada billing, tapi tidak digunakan oleh pemilik rumah makan,’’ ujarnya. Tidak dipakainya billing sistem itu, lanjut dia, membuat tidak semua transaksi di restoran/ rumah makan terdeteksi. Sehingga laporan transaksi dari rumah makan/restoran seolaholah hanya sedikit, sehingga pajak yang masuk ke PAD menjadi tidak maksimal.

Padahal pengadaan billing sistem tersebut berasal dari APBD. ‘’Sulit untuk memantaunya, karena tidak semua transaksi menggunakan billing sistem,’’ bebernya. Kepala Dispenda Lamongan, Hery Pranoto membenarkan banyak restoran/rumah makan yang tidak menggunakan billing sistem saat melakukan transaksi dengan konsumennya.

Mereka lebih memilih menggunakan cara manual. Sehingga pajak restoran tidak bisa terjaring secara maksimal. ‘’Billing sistem yang disediakan bagi restoran atau rumah makan untuk memantau pembayaran pajak, ternyata belum berjalan dengan baik,’’ ujarnya. Sehingga, lanjut dia, potensi kebocoran PAD dari restoran dan rumah makan cukup besar.

Baca Juga :  Pemkab Harus Sediakan Sarpras Dulu

Target pajak restoran tahun lalu (2017) sebesar Rp 5,9 Miliar. Namun hanya tercapai Rp 4,9 Miliar. sedangkan tahun ini targetnya naik menjadi Rp 6,9 Miliar. ‘’Sesuai regulasinya, pajak dikenakan kepada rumah makan, restoran atau warung besar transaksinya mencapai Rp 500 Ribu ke atas per hari,’’ terangnya.

Artikel Terkait

Most Read

Teknologi untuk Peningkatan Kualitas Guru

10 Cabor Siap Dilombakan

Hujan di Bawah Berita

Artikel Terbaru


/