alexametrics
24.6 C
Bojonegoro
Friday, August 12, 2022

Pencairan BPNT Daerah Potensi Molor Lagi

Radar Bojonegoro – Program bantuan pangan nontunai (BPNT) daerah memasuki pertengahan Februari masih belum terealisasi. Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro beralasan masih pendataan ulang jumlah penerimanya. Data terakhir 7.033 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah itu bisa berubah sesuai hasil pendataan ulang.

DPRD berharap BPNT daerah segera disalurkan, karena kondisi pandemi ini sangat diharapkan KPM. Data penerima yang selalu berubah ini, DPRD menilai kinerja dinsos kurang maksimal. Kepala Dinsos Bojonegoro M. Arwan mengatakan, hingga kini jadwal pencairan BPNT daerah masih belum dipastikan.

Alasannya, masih dilakukan pendataan ulang. Untuk memastikan penerima BPNT daerah tidak menerima BPNT pusat. Selain itu, tahun ini calon penerima BPNT daerah harus mengajukan proposal. Berbeda dengan tahun lalu yang hanya diusulkan oleh pemerintah desa (pemdes). ‘’Proposal ditujukan ke bupati,’’ katanya.

Baca Juga :  Terungkap karena Gelang Bonex

Menurut Arwan, besaran BPNT daerah adalah Rp 150 ribu. Naik Rp 40 ribu dibanding sebelumnya Rp 110 ribu. Sejauh ini yang sudah cair adalah BPNT pusat, masih dalam bentuk barang. Belum berupa uang, seperti rencana Kementerian Sosial (Kemensos). Data terakhir jumlah penerima BPNT pusat mencapai 103.156 KPM. Jumlah itu turun dibanding tahun lalu 135.249 KPM, atau turun sekitar 32.093 KPM.

‘’Penyebab turunnya jumlah itu karena NIK bermasalah. Pusat tidak ingin penerima memiliki data yang tidak valid,’’ tandas mantan Camat Kedungadem itu. Arwan menjelaskan, pengurangan KPM BPNT pusat juga disebabkan penerima sudah tidak memenuhi kualifikasi, karena sudah meningkat jadi keluarga sejahtera. Sehingga, tidak lagi masuk kategori keluarga miskin penerima BPNT.

Baca Juga :  PPDB SMP Berakhir, Berkas Jangan Dicabut Dulu

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan meminta pemkab segera mencairkan bantuan-bantuan itu. Sehingga, masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama. Sebab, saat ini bantuan seperti itu sangat diharapkan. ‘’Masa pandemi ini semua bantuan harus dipercepat. Sehingga, bisa segera dimanfaatkan,’’ katanya terpisah.

Menurut Afan, dinsos harus memiliki data KPM yang valid. Sehingga, tidak terus melakukan validasi data. Hal itu mengindikasikan bahwa pendataan penerima bantuan itu belum dilakukan secara maksimal.

Radar Bojonegoro – Program bantuan pangan nontunai (BPNT) daerah memasuki pertengahan Februari masih belum terealisasi. Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro beralasan masih pendataan ulang jumlah penerimanya. Data terakhir 7.033 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah itu bisa berubah sesuai hasil pendataan ulang.

DPRD berharap BPNT daerah segera disalurkan, karena kondisi pandemi ini sangat diharapkan KPM. Data penerima yang selalu berubah ini, DPRD menilai kinerja dinsos kurang maksimal. Kepala Dinsos Bojonegoro M. Arwan mengatakan, hingga kini jadwal pencairan BPNT daerah masih belum dipastikan.

Alasannya, masih dilakukan pendataan ulang. Untuk memastikan penerima BPNT daerah tidak menerima BPNT pusat. Selain itu, tahun ini calon penerima BPNT daerah harus mengajukan proposal. Berbeda dengan tahun lalu yang hanya diusulkan oleh pemerintah desa (pemdes). ‘’Proposal ditujukan ke bupati,’’ katanya.

Baca Juga :  Pedagang Ramadan Ditoleransi

Menurut Arwan, besaran BPNT daerah adalah Rp 150 ribu. Naik Rp 40 ribu dibanding sebelumnya Rp 110 ribu. Sejauh ini yang sudah cair adalah BPNT pusat, masih dalam bentuk barang. Belum berupa uang, seperti rencana Kementerian Sosial (Kemensos). Data terakhir jumlah penerima BPNT pusat mencapai 103.156 KPM. Jumlah itu turun dibanding tahun lalu 135.249 KPM, atau turun sekitar 32.093 KPM.

‘’Penyebab turunnya jumlah itu karena NIK bermasalah. Pusat tidak ingin penerima memiliki data yang tidak valid,’’ tandas mantan Camat Kedungadem itu. Arwan menjelaskan, pengurangan KPM BPNT pusat juga disebabkan penerima sudah tidak memenuhi kualifikasi, karena sudah meningkat jadi keluarga sejahtera. Sehingga, tidak lagi masuk kategori keluarga miskin penerima BPNT.

Baca Juga :  Sumantri, Pembuat Parabola dari Kipas Angin Bekas

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan meminta pemkab segera mencairkan bantuan-bantuan itu. Sehingga, masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama. Sebab, saat ini bantuan seperti itu sangat diharapkan. ‘’Masa pandemi ini semua bantuan harus dipercepat. Sehingga, bisa segera dimanfaatkan,’’ katanya terpisah.

Menurut Afan, dinsos harus memiliki data KPM yang valid. Sehingga, tidak terus melakukan validasi data. Hal itu mengindikasikan bahwa pendataan penerima bantuan itu belum dilakukan secara maksimal.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/