LAMONGAN – Peminat calon direktur utama Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Lamongan Jaya (AULJ) ternyata sangat minim. Panitia seleksi calon direktur hanya menetapkan satu calon direktur BUMD itu yang lolos administrasi.
Dia adalah Hani Fitria dari kalangan profesional. Meski hanya satu calon, tidak otomatis Hani memegang jabatan direktur PD Aneka Usaha Lamongan Jaya. Sebab, dia diwajibkan mengikuti sejumlah tahapan yang ditetapkan tim seleksi.
‘’Masih ada kemungkinan gugur kalau peserta tidak lolos pada seleksi dari tim juri,’’ kata Ketua Tim Seleksi Calon Direktur PD Aneka Usaha Lamongan Jaya, Yuhronur Efendi, kemarin (14/2)
Menurut pria yang juga menjabat Sekkab Lamongan tersebut, tidak ada proses yang dikurangi.
Selasa (13/2) sore, calon dirut tersebut melakukan paparan di hadapan tim penilai yang terdiri atas di antaranya Bupati Fadeli, Rektor Unisla Bambang Eko Mulyono, Dadang Suhartoko dan Hendar Wirawan.
Sekkab menjelaskan, calon dirut PD tersebut memang berasal dari kalangan profesional. Sebab, penerimaan pendaftaran calon direktur dibuka secara umum. Siapapun bisa mendaftar sesuai ketentuan.
Pendaftaran terbuka itu sebagai upaya meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Tahun lalu, setoran PAD terbesar berasal dari PD BPR Bank Daerah Lamongan Rp 3.881.032.000, disusul PD Pasar Rp 473.123.447 dan terakhir PD AULJ Rp 281.442.986. ‘’Dengan adanya perombakan ini, diharapkan bisa menyumbang PAD lebih banyak,’’ harapnya.
Dalam paparannya, Hani berkeyakinan mampu mengembangkan PD AULJ dengan baik. Selain ditopang pemerintah daerah, Lamongan dinilai memiliki potensi luar biasa. Baik dalam sektor pertanian ataupun hasil kebun lainnya.
Selain itu, dia berjanji memperbaiki sistem pergudangan dan melakukan diversifikasi usaha dengan sejumlah rekanan. “Kita akan jadi pemasok beras tertinggi untuk daerah lain, karena kondisi pertanian surplus,” tuturnya.
Hani mengatakan, PD AULJ butuh penyegaran dalam berbagai sektor. Sebelumnya, PD AULJ hanya melayani empat kecamatan dalam distribusi pupuk.
Padahal, ada 27 kecamatan di Lamongan. Karena itu, diperlukan manajemen baik agar perusahaan daerah bisa mengawal proses distribusi pupuk dengan baik. “Intinya memperbaiki cara kerja yang kurang dari sebelumnya,” ujarnya.
