LAMONGAN, Radar Lamongan – Ratusan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terancam tidak mendapatkan dana hibah pembinaan tahun ini. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lamongan masih banyak yang belum memperbarui legalitasnya.
Dari 440 ormas dan LSM, hanya 79 ormas dan LSM yang mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT) di Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atau berbadan hukum. Sedangkan 361 lembaga lainnya hingga kini belum memperbarui legalitasnya.
Sekretaris Bakesbangpol Lamongan Purwo Handiyono mengatakan, salah satu syarat utama bagi ormas dan LSM untuk memperoleh dana hibah tersebut adalah mengantongi SKT di Kemenkumham.
Menurut dia, rerata ormas dan LSM hanya mengantongi SKT di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun akta notaris. Padahal, lanjut dia, SKT berlaku dengan jangka waktu tertentu dan harus diperpanjang secara berkala.
Dia mengaku pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak bersangkutan, guna memperbarui dan mengaktifkan. Sebab, hal itu berkaitan dengan program hibah melalui Bakesbangpol dan DPRD yang akan disalurkan.
‘’Secara evaluasi, kita ingin menyatukan data yang ada,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Dia mengaku dana hibah pembinaan tahun ini rencananya akan diberikan kepada 13 ormas dan LSM. Setiap lembaga tidak diperkenankan menerima hibah sebanyak dua kali berturut-turut tiap tahun.
Purwo menuturkan, pihaknya menemukan LSM dengan dualisme kepengurusan saat melakukan monitoring ke lapangan. Tujuannya agar mendapatkan dana hibah dobel.
Dia memberikan contoh, biasanya terdapat dua LSM dengan nama yang sama. Namun, lanjut dia, kepengurusan dipecah menjadi dua. Yakni awalnya menjadi satu. Tapi selanjutnya ingin bendiri sendiri.
‘’Satu merek, satu warna. Itu tidak diperbolehkan. Untuk pengajuan dana hibah harus diverifikasi benar. Sekarang dapat, berikutnya bergantian dengan lembaga lain,’’ ungkap mantan Camat Sukorame ini.
