alexametrics
28.9 C
Bojonegoro
Thursday, August 18, 2022

Kasus Perkara Anak Meningkat Drastis

- Advertisement -

Radar Lamongan – Sepanjang 2020, Pengadilan Negeri (PN) Lamongan mencatat ada 20 perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang disidangkan. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2019, yakni 12 perkara.

Anak-anak dengan usia di bawah 18 tahun itu terbukti melakukan berbagai tindak pidana. Rinciannya, sebelas perkara pencurian, lima perkara penyalahgunaan obat keras daftar G atau pil double L, dua perkara kepemilikan narkotika jenis sabu, serta dua perkara perlindungan anak.

Humas PN Lamongan Agusty Hadi Widarto menjelaskan, mayoritas ABH yang tersandung kasus itu berstatus pelajar. Bahkan, beberapa ABH perkara pencurian justru melakukan aksinya di lingkungan lembaga sekolah. ‘’Ada yang melakukan pencurian di lembaga sekolah. Barang-barang yang diambil laptop dan tablet. Lalu pencurian yang dilakukan di rumah, barang yang diambil ada HP dan barang berharga lainnya,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (14/1).

Secara umum, dia menilai kurangnya pengawasan terhadap anak di lingkungan keluarga menjadi faktor utama penyebab anak bertindak kriminal. Selain latar belakang orang tuanya yang bercerai atau terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, pergaulan anak di lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku mereka.

Baca Juga :  Siapkan 800 Tiket untuk Suporter Tamu

‘’Faktor kemiskinan juga berpengaruh. ABH merasa uang saku yang diberikan orang tuanya kurang. Seperti untuk perkara kesehatan, anak mengedarkan pil double L. Rata-rata itu terjadi di wilayah Brondong dan Paciran. Faktornya sama, dan ingin dapat uang lebih,’’ papar Agusty.

- Advertisement -

Terkait anak yang terlibat perkara narkotika, Agusty menuturkan, mereka bukan menjadi pengedar sabu-sabu. ABH tersebut didakwa pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Meskipun perkara narkotika termasuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, hukuman pidana yang diterima anak, separo dari ancaman undang-undang. ‘’Untuk perkara narkotika ancaman pidana penjaranya tidak ada yang empat tahun. Sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, itu memang separo dari ancaman. Jadi di bawah minimal dan tidak sama dengan orang dewasa,’’ tuturnya.

Baca Juga :  12 Formasi Jabatan CPNS Tak Terisi, 6 Formasi Dokter Spesialis

Hakim berkacamata ini menambahkan, 20 perkara ABH tersebut berakhir dengan pidana penjara sekaligus denda yang diganti mengikuti pelatihan kerja di Dinas Sosial Lamongan. ‘’Tidak ada yang dikembalikan ke orang tua. Pidananya adalah penjara di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Blitar. Kalau di UU tersebut ada denda, diganti dengan mengikuti pelatihan kerja,’’ imbuh Agusty.

Dia berharap, tahun ini jumlah ABH di Kota Soto bisa berkurang signifikan. Adanya pandemi Covid-19 serta kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) harusnya membuat orang tua lebih mengawasi anaknya dan meminimalisasi kegiatan di luar rumah.

Dalam proses persidangan, sang anak selalu menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. ‘’Dan hakim wajib tanya apakah anak menyesali perbuatannya sebelum memberikan putusan. Kemudian orang tua juga ditanya bagaimana atas tuntutan dari jaksa penuntut umum itu. Apakah masih bisa dididik? Itu wajib ditanyakan. Karena orang tua anak juga wajib hadir di persidangan,’’ kata hakim asal Jawa Tengah ini.

Radar Lamongan – Sepanjang 2020, Pengadilan Negeri (PN) Lamongan mencatat ada 20 perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang disidangkan. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2019, yakni 12 perkara.

Anak-anak dengan usia di bawah 18 tahun itu terbukti melakukan berbagai tindak pidana. Rinciannya, sebelas perkara pencurian, lima perkara penyalahgunaan obat keras daftar G atau pil double L, dua perkara kepemilikan narkotika jenis sabu, serta dua perkara perlindungan anak.

Humas PN Lamongan Agusty Hadi Widarto menjelaskan, mayoritas ABH yang tersandung kasus itu berstatus pelajar. Bahkan, beberapa ABH perkara pencurian justru melakukan aksinya di lingkungan lembaga sekolah. ‘’Ada yang melakukan pencurian di lembaga sekolah. Barang-barang yang diambil laptop dan tablet. Lalu pencurian yang dilakukan di rumah, barang yang diambil ada HP dan barang berharga lainnya,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (14/1).

Secara umum, dia menilai kurangnya pengawasan terhadap anak di lingkungan keluarga menjadi faktor utama penyebab anak bertindak kriminal. Selain latar belakang orang tuanya yang bercerai atau terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, pergaulan anak di lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku mereka.

Baca Juga :  Lamongan Nihil Kasus Covid-19

‘’Faktor kemiskinan juga berpengaruh. ABH merasa uang saku yang diberikan orang tuanya kurang. Seperti untuk perkara kesehatan, anak mengedarkan pil double L. Rata-rata itu terjadi di wilayah Brondong dan Paciran. Faktornya sama, dan ingin dapat uang lebih,’’ papar Agusty.

- Advertisement -

Terkait anak yang terlibat perkara narkotika, Agusty menuturkan, mereka bukan menjadi pengedar sabu-sabu. ABH tersebut didakwa pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Meskipun perkara narkotika termasuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, hukuman pidana yang diterima anak, separo dari ancaman undang-undang. ‘’Untuk perkara narkotika ancaman pidana penjaranya tidak ada yang empat tahun. Sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, itu memang separo dari ancaman. Jadi di bawah minimal dan tidak sama dengan orang dewasa,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Stok Vaksin Kosong, Jadwal Peserta Vaksinasi Diubah

Hakim berkacamata ini menambahkan, 20 perkara ABH tersebut berakhir dengan pidana penjara sekaligus denda yang diganti mengikuti pelatihan kerja di Dinas Sosial Lamongan. ‘’Tidak ada yang dikembalikan ke orang tua. Pidananya adalah penjara di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Blitar. Kalau di UU tersebut ada denda, diganti dengan mengikuti pelatihan kerja,’’ imbuh Agusty.

Dia berharap, tahun ini jumlah ABH di Kota Soto bisa berkurang signifikan. Adanya pandemi Covid-19 serta kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) harusnya membuat orang tua lebih mengawasi anaknya dan meminimalisasi kegiatan di luar rumah.

Dalam proses persidangan, sang anak selalu menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. ‘’Dan hakim wajib tanya apakah anak menyesali perbuatannya sebelum memberikan putusan. Kemudian orang tua juga ditanya bagaimana atas tuntutan dari jaksa penuntut umum itu. Apakah masih bisa dididik? Itu wajib ditanyakan. Karena orang tua anak juga wajib hadir di persidangan,’’ kata hakim asal Jawa Tengah ini.

Artikel Terkait

Most Read

Rel KA Barat Stadion Juga Diperbaiki

Rencanakan Oktober

Ban Kapten Dipercayakan Coelho 

Artikel Terbaru


/