alexametrics
23.7 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim Diancam 4 Tahun Penjara

Radar Bojonegoro – M. Imron Amirudin terdakwa dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2018 terancam hukuman pidana penjara empat tahun. Terdakwa menjalani sidang perdana kemarin (13/10) digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Ancaman itu setelah terdakwa sebagai ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Singosari turut Dusun Alasmati, Desa Sudu, Kecamatan Gayam, itu dijerat dakwaan primer. Yakni pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Juga pasal subsider yakni pasal 3 UU Tipikor,” ujar Dekry Wahyudi salah satu tim jaksa penuntut umum (JPU) kemarin. Berdasar pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor, bahwa setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan negara.

Baca Juga :  Dana Bagi Hasil 11 Desa Terancam Dikepras

Ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun. Sedangkan pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara.

“Ancaman hukuman pasal 3 paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun,” imbuh Dekry. Dekry menjelaskan, sidang dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sebab, pihak terdakwa beserta penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi. Adapun jumlah saksi yang akan dihadirkan minggu depan masih belum ditentukan. “Kemungkinan saksi dari pokmas dan kepala desa setempat,” katanya.

Agung Hartanto penasihat hukum terdakwa mengatakan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi. Kliennya menerima isi dakwaan yang telah dibacakan JPU. Pihaknya akan mengikuti agenda selanjutnya yakni pemeriksaan saksi.

Baca Juga :  214 Ribu Warga Belum E-KTP

“Kami ikuti agenda selanjutnya, mendengarkan keterangan para saksi akan dihadirkan oleh JPU,” jelasnya. Perlu diketahui, M. Imron Amirudin diduga menyelewengkan dana hibah Provinsi Jatim 2018 sebesar Rp 161 juta dari total dana hibah Rp 250 juta.

Karena ditemukan ketidaksesuaian rancangan anggaran biaya (RAB) pada bangunan tembok penahan tanah (TPT) atau plengsengan di Dusun Alasmati, Desa Sudu, Kecamatan Gayam yang mana menggunakan dana hibah tersebut.

M. Imron Amirudin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro pada 30 Juli lalu. Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 161 juta tersebut. 

Radar Bojonegoro – M. Imron Amirudin terdakwa dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2018 terancam hukuman pidana penjara empat tahun. Terdakwa menjalani sidang perdana kemarin (13/10) digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Ancaman itu setelah terdakwa sebagai ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Singosari turut Dusun Alasmati, Desa Sudu, Kecamatan Gayam, itu dijerat dakwaan primer. Yakni pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Juga pasal subsider yakni pasal 3 UU Tipikor,” ujar Dekry Wahyudi salah satu tim jaksa penuntut umum (JPU) kemarin. Berdasar pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor, bahwa setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan negara.

Baca Juga :  Lebih Jling Selfie Pakai DSLR

Ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun. Sedangkan pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara.

“Ancaman hukuman pasal 3 paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun,” imbuh Dekry. Dekry menjelaskan, sidang dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sebab, pihak terdakwa beserta penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi. Adapun jumlah saksi yang akan dihadirkan minggu depan masih belum ditentukan. “Kemungkinan saksi dari pokmas dan kepala desa setempat,” katanya.

Agung Hartanto penasihat hukum terdakwa mengatakan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi. Kliennya menerima isi dakwaan yang telah dibacakan JPU. Pihaknya akan mengikuti agenda selanjutnya yakni pemeriksaan saksi.

Baca Juga :  DPRD Lamongan Usulkan 4 Raperda, Harus Ada Sanksi Untuk Pelanggar

“Kami ikuti agenda selanjutnya, mendengarkan keterangan para saksi akan dihadirkan oleh JPU,” jelasnya. Perlu diketahui, M. Imron Amirudin diduga menyelewengkan dana hibah Provinsi Jatim 2018 sebesar Rp 161 juta dari total dana hibah Rp 250 juta.

Karena ditemukan ketidaksesuaian rancangan anggaran biaya (RAB) pada bangunan tembok penahan tanah (TPT) atau plengsengan di Dusun Alasmati, Desa Sudu, Kecamatan Gayam yang mana menggunakan dana hibah tersebut.

M. Imron Amirudin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro pada 30 Juli lalu. Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 161 juta tersebut. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/