alexametrics
31.6 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Kini Penggarap Sawah Bisa Akses KPM, Target Perlu Tepat Sasaran

Radar Bojonegoro – Jangkauan program kartu petani mandiri (KPM) diperluas. Awalnya penerima manfaat hanya petani mempunyai lahan kurang dari 2 hektare, saat ini penggarap lahan juga bisa mendapatkan manfaat program.

Namun perlu dibarengi pengawasan dan tepat sasaran. Sebelumnya ketika ingin mendapatkan KPM petani perlu menunjukkan sertifikat lahan pertanian dan sawah di bawah 2 hektare.

Saat ini dipermudah surat keterangan dari kepala desa (kades) yang memastikan petani pemilik lahan ataupun penggarap sawah bisa mendapatkan KPM. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bojonegoro (Unigoro) Darsan mengatakan, KPM menjadi stimulus para petani lebih giat aktivitas menanam. Sudah ada kartu tani diberikan pemerintah pusat, namun jika KPM ada pelebaran akses dan kemudahan mendapatkan tentu bisa memacu iklim pertanian ke depan.

Baca Juga :  Bupati Lamongan Resmikan Gedung H.M Sudjak RS Muhammadiyah Lamongan

“Harapannya agar petani tidak merugi saat panen tiba,” ujarnya kemarin (13/9). Menurut Darsan, agar program bisa berjalan maksimal, proses pengawasan dan tepat sasaran perlu dikedepankan. Jangan sampai disalahgunakan atau menjadi polemik kelompok tani (poktan). “Nanti kelompok tani menjadi bulan-bulanan warga yang protes,” ungkapnya.

Darsan menyarankan jika KPM bisa dialokasikan kepada kelompok tani, seperti halnya diberikan anggaran atau upah. Sebab poktan yang sehat merupakan asas penting majunya pertanian di suatu kawasan pedesaan. “Mereka bertukar pendapat dan mencari solusi masalah pertanian,” jelasnya. (luk)

Radar Bojonegoro – Jangkauan program kartu petani mandiri (KPM) diperluas. Awalnya penerima manfaat hanya petani mempunyai lahan kurang dari 2 hektare, saat ini penggarap lahan juga bisa mendapatkan manfaat program.

Namun perlu dibarengi pengawasan dan tepat sasaran. Sebelumnya ketika ingin mendapatkan KPM petani perlu menunjukkan sertifikat lahan pertanian dan sawah di bawah 2 hektare.

Saat ini dipermudah surat keterangan dari kepala desa (kades) yang memastikan petani pemilik lahan ataupun penggarap sawah bisa mendapatkan KPM. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bojonegoro (Unigoro) Darsan mengatakan, KPM menjadi stimulus para petani lebih giat aktivitas menanam. Sudah ada kartu tani diberikan pemerintah pusat, namun jika KPM ada pelebaran akses dan kemudahan mendapatkan tentu bisa memacu iklim pertanian ke depan.

Baca Juga :  Rapat Kerja Komisi Bersama OPD Membahas Raperda APBD 2022

“Harapannya agar petani tidak merugi saat panen tiba,” ujarnya kemarin (13/9). Menurut Darsan, agar program bisa berjalan maksimal, proses pengawasan dan tepat sasaran perlu dikedepankan. Jangan sampai disalahgunakan atau menjadi polemik kelompok tani (poktan). “Nanti kelompok tani menjadi bulan-bulanan warga yang protes,” ungkapnya.

Darsan menyarankan jika KPM bisa dialokasikan kepada kelompok tani, seperti halnya diberikan anggaran atau upah. Sebab poktan yang sehat merupakan asas penting majunya pertanian di suatu kawasan pedesaan. “Mereka bertukar pendapat dan mencari solusi masalah pertanian,” jelasnya. (luk)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/