Radar Bojonegoro – Defisit APBD 2021 bakal tertutup, karena potensi pendapatan tahun ini cukup tinggi. Bahkan, diprediksi bisa surplus karena besaran pendapatan berpotensi masih bertambah lagi dari transfer dana bagi hasil (DBH) migas triwulan empat.
Potensi meningkatnya potensi pendapatan itu menjadi pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon sementara (KUA PPAS) P-APBD 2021 antara badan anggaran (banggar) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kemarin (13/9).
Banggar menyorot rendahnya serapan APBD, memasuki September ini baru sekitar 32 persen. Sebaliknya, TAPD beralasan rendahnya serapan karena belanja modal infrastruktur belum terserap semua, masih proses pengerjaan.
Anggota Banggar DPRD Lasuri mengatakan, besaran P-APBD tidak banyak berubah, ditetapkan sebesar Rp 6,2 triliun. Namun, dalam perjalanan realisasinya Rp 6,08 triliun. ‘’Itu karena ada defisit yang akan tertutup,’’ katanya.
Lasuri menjelaskan, pendapatan tahun ini dipatok Rp 3,7 triliun. Sedangkan belanja sebesar Rp 6,2 triliun. Sisanya ditutup dari silpa 2020 sebesar Rp 2,2 triliun. Namun, setelah audit badan pemeriksaan keuangan (BPK), silpa hanya Rp 1,9 triliun. Sehingga, defisit tidak tertutup. Posisi transfer DBH migas terakhir sudah melampaui Rp 1 triliun.
Ada juga pendapatan dari laba PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). Sehingga, secara hitungan defisit APBD sudah tertutup. ‘’Jadi APBD sudah tidak defisit,’’ jelasnya. Politikus PAN itu menambahkan, pada P-APBD besaran anggaran bisa bertambah jika DBH migas triwulan IV ditransfer. Baik reguler maupun yang kurang salur tahun sebelumnya. ‘’Potensi naiknya APBD sangat tinggi,’’ tegasnya.
Posisi anggaran P-APBD baru bisa dipastikan saat pembahasan. Saat ini, banggar dan TAPD baru membahas KUA PPAS P-APBD 2021. APBD induk 2020 dipatok Rp 6,4 triliun. Namun, pada P-APBD turun menjadi Rp 5,7 triliun. Ada sejumlah dana transfer pusat gagal realisasi. Wakil Ketua Banggar DPRD Sukur Priyanto menambahkan, telah menyerahkan berkas hasil reses anggota DPRD kepada TAPD. “Tadi (kemarin, Red) memang kami berikan berkas berisi hasil-hasil reses teman-teman anggota untuk harapan kami ditindaklajuti oleh TAPD agar masuk ke KUA PPAS P-APBD 2021,” tutur Sukur.
Sukur menerangkan, rapat pembahasan KUA PPAS P-APBD 2021 masih terus berjalan. Hari ini (14/9) bakal dilanjutkan pembahasannya. Beberapa hal sedang disorot di antaranya adanya potensi kenaikan dana bagi hasil (DBH) migas sekitar Rp 209 miliar, totalnya per triwulan ketiga Rp 1,088 triliun. “Sehingga harapannya alokasi dana desa (ADD) juga berpotensi naik atau utang salur ADD bisa diberikan ke pemerintah desa,” ucap politisi Partai Demokrat tersebut.
Selain itu, penyerapan APBD perlu dimaksimalkan lagi. Kinerja beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) sudah mulai dibahas. Di antaranya dinas pendidikan, dinas perumahan kawasan permukiman dan cipta karya, badan pendapatan daerah, dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. “Proses pembahasan masih berjalan dan kami masih terus menelaah satu per satu OPD,” katanya.
Sementara itu, Ketua TAPD Bojonegoro Nurul Azizah menerangkan, realisasi belanja APBD 2021 per 13 September memang baru 32,54 persen atau Rp 2 triliun dari total APBD Rp 6,2 tiriliun. Alasannya, karena realisasi belanja modal infrastruktur belum terserap. Sehingga apabila nanti sudah terealisasi, tentunya serapan belanja APBD 2021 bakal lebih besar lagi.
“Adapun belanja Pemkab Bojonegoro terdiri atas belanja operasional 50,66 persen, belanja modal 35,94 persen, belanja tak terduga 0,6 persen, dan belanja transfer 17,02 persen,” pungkasnya.
