alexametrics
23.9 C
Bojonegoro
Tuesday, August 9, 2022

Pembayaran PBB di 22 Kecamatan Belum Tuntas

Radar Bojonegoro – Setelah diberlakukannya program sunset policy atau pembebasan denda awal September lalu, realisasi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) sudah 78,33 persen. Dari 28 kecamatan di Bojonegoro, enam kecamatan sudah lunas 100 persen. Sebaliknya, 22 kecamatan belum lunas, namun pembayarannya rata-rata sudah di atas 65 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti menerangkan, realisasi PBB P-2 per 13 September sudah Rp 31,1 miliar dari total pagu Rp 39,7 miliar. Sehingga, pembayaran PBB P-2 masih kurang Rp 8,6 miliar.

Rata-rata pembayaran PBB P-2 tiap pekannya sekitar Rp 1 miliar. Karena itu, ditargetkan akhir tahun ini sudah mencapai 100 persen. “Data terkini, ada enam keca matan sudah seratus persen realisasinya. Yakni, Kecamatan Purwosari, Bubulan, Margomulyo, Tambakrejo, Malo, dan Kanor,” terangnya.

Baca Juga :  Anak di Bawah 18 Tahun Boleh Mudik tanpa Booster

Ibnu menambahkan, pihaknya juga masih melakukan koreksi di lapangan. Sebab, tak sedikit wajib pajak (WP) mengajukan permohonan keringanan PBB P-2. Sehingga, pasca dilakukan koreksi, ada penurunan pagu anggaran PBB P-2 tahun ini sebelumnya Rp 41,3 miliar menjadi Rp 39.7 miliar.

Penurunan itu sebagai tindak lanjut dari usulan beberapa desa dan WP. Bukan hanya permohonan keringanan yang dikoreksi, tapi juga mengoreksi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). “Bentuk koreksinya semisal, luas tidak sama di lapangan dan ada juga objeknya sudak tidak ada,” katanya.

Sementara itu, sisa tunggakan PBB P-2 dari 2013 hingga 2020 sekitar Rp 7 miliar. Ia menyebutkan, selama program sunset policy berlangsung, sudah ada pembayaran tunggakan sekitar Rp 1 miliar. “Tunggakan 2013 hingga 2020 sekitar Rp 8 miliar, selama dua minggu ini ada pembayaran tunggakan sekitar Rp 1 miliar,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Pede Nyanyi Dangdut Sampai Pengen Tembus Internasional

Radar Bojonegoro – Setelah diberlakukannya program sunset policy atau pembebasan denda awal September lalu, realisasi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) sudah 78,33 persen. Dari 28 kecamatan di Bojonegoro, enam kecamatan sudah lunas 100 persen. Sebaliknya, 22 kecamatan belum lunas, namun pembayarannya rata-rata sudah di atas 65 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti menerangkan, realisasi PBB P-2 per 13 September sudah Rp 31,1 miliar dari total pagu Rp 39,7 miliar. Sehingga, pembayaran PBB P-2 masih kurang Rp 8,6 miliar.

Rata-rata pembayaran PBB P-2 tiap pekannya sekitar Rp 1 miliar. Karena itu, ditargetkan akhir tahun ini sudah mencapai 100 persen. “Data terkini, ada enam keca matan sudah seratus persen realisasinya. Yakni, Kecamatan Purwosari, Bubulan, Margomulyo, Tambakrejo, Malo, dan Kanor,” terangnya.

Baca Juga :  Sampai Menolak Hewan Kurban

Ibnu menambahkan, pihaknya juga masih melakukan koreksi di lapangan. Sebab, tak sedikit wajib pajak (WP) mengajukan permohonan keringanan PBB P-2. Sehingga, pasca dilakukan koreksi, ada penurunan pagu anggaran PBB P-2 tahun ini sebelumnya Rp 41,3 miliar menjadi Rp 39.7 miliar.

Penurunan itu sebagai tindak lanjut dari usulan beberapa desa dan WP. Bukan hanya permohonan keringanan yang dikoreksi, tapi juga mengoreksi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). “Bentuk koreksinya semisal, luas tidak sama di lapangan dan ada juga objeknya sudak tidak ada,” katanya.

Sementara itu, sisa tunggakan PBB P-2 dari 2013 hingga 2020 sekitar Rp 7 miliar. Ia menyebutkan, selama program sunset policy berlangsung, sudah ada pembayaran tunggakan sekitar Rp 1 miliar. “Tunggakan 2013 hingga 2020 sekitar Rp 8 miliar, selama dua minggu ini ada pembayaran tunggakan sekitar Rp 1 miliar,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Anak di Bawah 18 Tahun Boleh Mudik tanpa Booster

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/