alexametrics
27 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

APBD Bojonegoro Baru Terserap Rp 1,6 Triliun

Radar Bojonegoro – Hingga triwulan tiga ini persentase serapan anggaran masih minim. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro mencatat, serapan anggaran masih kisaran 27,11 persen atau Rp 1,6 triliun dari total APBD tahun ini.

DPRD memprediksi serapan anggaran tahun ini masih akan menyisakan banyak sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Tentu, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) perlu digenjot agar perputaran ekonomi bisa tumbuh seiring pandemi. Kepala BPKAD Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, tahun ini APBD mencapai Rp 6,2 triliun. Hingga kini posisi sudah terserap oleh OPD mencapai Rp 1,6 triliun. ‘’Posisi hari ini (kemarin, Red) serapan bau 27,11 persen,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Masuk Dalam Liga Dangdut Indonesia, Hilda Minta Dukungan

Luluk tidak bisa memastikan serapan hingga akhir tahun nanti. Sebab, target serapan ada di masing-masing OPD. Setiap OPD memasang target serapan yang berbeda-beda sesuai kemampuan. ‘’Target serapan ada di masingmasing OPD,’’ jelasnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Ahmad Supriyanto mengatakan, bahwa serapan anggaran masih minim mengindikasikan akan adanya silpa yang besar. Sebab, anggaran tidak terserap itu tetap jadi silpa. Pihaknya memang masih belum detail serapan anggaran setiap OPD. Namun, data global di BPKAD menunjukkan bahwa serapan anggaran tahun ini tidak beda jauh dengan tahun lalu.

Tahun lalu, APBD sebesar Rp 5,7 triliun. Namun, dari besaran itu menyisakan silpa sebesar Rp 2,1 triliun. ‘’Perkiraan silpa tahun ini masih cukup besar,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Era Disrupsi, Mari Beradaptasi

Menurut politikus Golkar itu, silpa tahun ini tidak akan sebesar tahun lalu. Namun, nilainya diperkirakan tidak jauh beda. Kemungkinan masih kisaran Rp 1,5 triliun hingga Rp 1,7 triliun. Sejumlah kegiatan tahun ini memang tidak terlaksanakan. Di antaranya pembangunan gedung DPRD dan program bantuan keuangan desa (BKD). ‘’Dana perjalanan dinas kami juga akan jadi silpa,’’ jelasnya.

Dana perdin para anggota DPRD masih sebesar Rp 1,1 miliar. Rencananya dialihkan penanganan Covid-19 di dinas kesehatan. Namun, pemkab menolaknya karena anggaran penanganan Covid itu masih tersedia.

Radar Bojonegoro – Hingga triwulan tiga ini persentase serapan anggaran masih minim. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro mencatat, serapan anggaran masih kisaran 27,11 persen atau Rp 1,6 triliun dari total APBD tahun ini.

DPRD memprediksi serapan anggaran tahun ini masih akan menyisakan banyak sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Tentu, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) perlu digenjot agar perputaran ekonomi bisa tumbuh seiring pandemi. Kepala BPKAD Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, tahun ini APBD mencapai Rp 6,2 triliun. Hingga kini posisi sudah terserap oleh OPD mencapai Rp 1,6 triliun. ‘’Posisi hari ini (kemarin, Red) serapan bau 27,11 persen,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Opening Ceremony Penuh Kejutan

Luluk tidak bisa memastikan serapan hingga akhir tahun nanti. Sebab, target serapan ada di masing-masing OPD. Setiap OPD memasang target serapan yang berbeda-beda sesuai kemampuan. ‘’Target serapan ada di masingmasing OPD,’’ jelasnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Ahmad Supriyanto mengatakan, bahwa serapan anggaran masih minim mengindikasikan akan adanya silpa yang besar. Sebab, anggaran tidak terserap itu tetap jadi silpa. Pihaknya memang masih belum detail serapan anggaran setiap OPD. Namun, data global di BPKAD menunjukkan bahwa serapan anggaran tahun ini tidak beda jauh dengan tahun lalu.

Tahun lalu, APBD sebesar Rp 5,7 triliun. Namun, dari besaran itu menyisakan silpa sebesar Rp 2,1 triliun. ‘’Perkiraan silpa tahun ini masih cukup besar,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Penilaian Berlangsung Ketat

Menurut politikus Golkar itu, silpa tahun ini tidak akan sebesar tahun lalu. Namun, nilainya diperkirakan tidak jauh beda. Kemungkinan masih kisaran Rp 1,5 triliun hingga Rp 1,7 triliun. Sejumlah kegiatan tahun ini memang tidak terlaksanakan. Di antaranya pembangunan gedung DPRD dan program bantuan keuangan desa (BKD). ‘’Dana perjalanan dinas kami juga akan jadi silpa,’’ jelasnya.

Dana perdin para anggota DPRD masih sebesar Rp 1,1 miliar. Rencananya dialihkan penanganan Covid-19 di dinas kesehatan. Namun, pemkab menolaknya karena anggaran penanganan Covid itu masih tersedia.

Artikel Terkait

Most Read

Hunting Tak Selalu Outdoor

Siapkan Taktik dan Strategi

Kaderisasi Itu Penting

Artikel Terbaru


/