alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Nelayan Kapal Besar Butuh SIUP – SIPI

PACIRAN – Rukun Nelayan (RN) Blimbing mendata 155 kapal jenis pancing, 224 payang, 4 puket ireng, dan 10 puresein yang ada di wilayahnya. Sebagian besar kapal – kapal itu tidak mengantongi izin.

“Kapal yang di Blimbing sebagian besar ukuran di atas 5 gross ton (GT). Belum ada kebijakan dari provinsi terkait bantuan perizinannya,” ujar Ketua RN Blimbing, Paciran, Nurwahid.

Menurut dia, nelayan kapal besar saat melaut ada perasaan was – was. Sebab, mereka khawatir dianggap ilegal.

Wakhid menjelaskan, nelayan kapal besar selalu berada di laut dalam kurun waktu lama. Mereka membutuhkan surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI). “Supaya dalam melaut bisa tenang dan nyaman,” ujarnya.

Baca Juga :  Labkesda Layanin Tes Rapid Antigen Gratis, Ini Persyaratannya...

Kabid Tangkap Dinas Perikanan Lamongan Hendro Setio Budi, menuturkan, dinasnya tidak memiliki kewenangan terkait izin untuk kapal besar. Untuk kapal kecil, penerbitan pas dilakukan dinasnya. Bentuknya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP). Nelayan harus mendaftarkan kapalnya ke Kementrian Perhubungan lebih dulu. Selanjutnya, dilakukan pengukuran. “Prosesnya sama, tapi kewenangannya masing-masing,” tuturnya.

PACIRAN – Rukun Nelayan (RN) Blimbing mendata 155 kapal jenis pancing, 224 payang, 4 puket ireng, dan 10 puresein yang ada di wilayahnya. Sebagian besar kapal – kapal itu tidak mengantongi izin.

“Kapal yang di Blimbing sebagian besar ukuran di atas 5 gross ton (GT). Belum ada kebijakan dari provinsi terkait bantuan perizinannya,” ujar Ketua RN Blimbing, Paciran, Nurwahid.

Menurut dia, nelayan kapal besar saat melaut ada perasaan was – was. Sebab, mereka khawatir dianggap ilegal.

Wakhid menjelaskan, nelayan kapal besar selalu berada di laut dalam kurun waktu lama. Mereka membutuhkan surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI). “Supaya dalam melaut bisa tenang dan nyaman,” ujarnya.

Baca Juga :  Tingkatkan Ketaqwaan di Bulan Ramadan 

Kabid Tangkap Dinas Perikanan Lamongan Hendro Setio Budi, menuturkan, dinasnya tidak memiliki kewenangan terkait izin untuk kapal besar. Untuk kapal kecil, penerbitan pas dilakukan dinasnya. Bentuknya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP). Nelayan harus mendaftarkan kapalnya ke Kementrian Perhubungan lebih dulu. Selanjutnya, dilakukan pengukuran. “Prosesnya sama, tapi kewenangannya masing-masing,” tuturnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/