alexametrics
30.7 C
Bojonegoro
Monday, May 16, 2022

Sudah Mengacu PP dan Tatib DPRD

BOJONEGORO – Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro Tejo Sukmono memastikan ketidakhadiran Bupati Anna Mu’awanah dalam sidang paripurna Rabu (12/6) tidak melanggar regulasi. Alasannya, paripurna kemarin, agendanya masih penyampaian nota penjelasan.

Hal itu berdasar kajian internal sekretariat DPRD. Tentu, mengacu pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 dan pasal 130 Tata Tertib (Tatib) DPRD Nomor 1 Tahun 2019.

“Ketidakhadiran Bupati dalam paripurna ini tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang lainnya,” kata Tedjo Sukmono kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (13/6).

Menurut dia, sidang paripurna agendanya masih sebatas penyampaian nota penjelasan. Belum memasuki tahap penetapan rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.

Baca Juga :  Anggaran KONI Tahun Depan Rp 3 Miliar

“Beda kalau sudah penetapan, itu harus dihadiri bupati,” ungkap dia.

Ketidakhadiran bupati dalam rapat paripurna sempat diskors beberapa kali. Hal ini karena dari anggota DPRD sendiri. Anam Warsito dan Ali Huda meminta penjelasan atas keabsahan pelaksanaan rapat paripurna ini dengan ketidakhadiran bupati. Dan, meminta penjelasan beberapa pihak baik pimpinan DPRD, pimpinan fraksi maupun sekwan.

Menurut Sekwan, bahwa bupati tidak harus menghadiri paripurna pada penyampaian nota penjelasan dimaksud. Sebaliknya, yang harus dihadiri bupati adalah rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan/penetapan raperda yang telah dijadwalkan oleh DPRD pada 1 Juli mendatang. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP dan tatib DPRD.

Pertemuan internal itu pun mengacu PP Nomor 18/2018 dan tatib DPRD, sehingga paripurna tetap bisa digelar tanpa ada kehadiran kepala daerah/bupati.

Baca Juga :  Klaim Tak Ada Gugatan Peserta Seleksi Perangkat Desa Kanor & Sekar

Saat paripurna, pihak sekretariat DPRD (setwan) sempat ditanya terkait pemberitahuan ketidakhadiran bupati. Namun, DPRD baru menerima izin bupati ke luar negeri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekitar pukul 14.00, atau setelah rapat paripurna yang dilaksanakan.

BOJONEGORO – Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro Tejo Sukmono memastikan ketidakhadiran Bupati Anna Mu’awanah dalam sidang paripurna Rabu (12/6) tidak melanggar regulasi. Alasannya, paripurna kemarin, agendanya masih penyampaian nota penjelasan.

Hal itu berdasar kajian internal sekretariat DPRD. Tentu, mengacu pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 dan pasal 130 Tata Tertib (Tatib) DPRD Nomor 1 Tahun 2019.

“Ketidakhadiran Bupati dalam paripurna ini tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang lainnya,” kata Tedjo Sukmono kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (13/6).

Menurut dia, sidang paripurna agendanya masih sebatas penyampaian nota penjelasan. Belum memasuki tahap penetapan rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.

Baca Juga :  Giliran Bidik PKL Jalan Pemuda

“Beda kalau sudah penetapan, itu harus dihadiri bupati,” ungkap dia.

Ketidakhadiran bupati dalam rapat paripurna sempat diskors beberapa kali. Hal ini karena dari anggota DPRD sendiri. Anam Warsito dan Ali Huda meminta penjelasan atas keabsahan pelaksanaan rapat paripurna ini dengan ketidakhadiran bupati. Dan, meminta penjelasan beberapa pihak baik pimpinan DPRD, pimpinan fraksi maupun sekwan.

Menurut Sekwan, bahwa bupati tidak harus menghadiri paripurna pada penyampaian nota penjelasan dimaksud. Sebaliknya, yang harus dihadiri bupati adalah rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan/penetapan raperda yang telah dijadwalkan oleh DPRD pada 1 Juli mendatang. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP dan tatib DPRD.

Pertemuan internal itu pun mengacu PP Nomor 18/2018 dan tatib DPRD, sehingga paripurna tetap bisa digelar tanpa ada kehadiran kepala daerah/bupati.

Baca Juga :  Anggaran KONI Tahun Depan Rp 3 Miliar

Saat paripurna, pihak sekretariat DPRD (setwan) sempat ditanya terkait pemberitahuan ketidakhadiran bupati. Namun, DPRD baru menerima izin bupati ke luar negeri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekitar pukul 14.00, atau setelah rapat paripurna yang dilaksanakan.

Artikel Terkait

Most Read

Program Latihan Diklaim Sudah Tepat

Ayo Kebut, Waktu Tinggal Tiga Hari

Syamsul Pertanyakan Penerima Uang

Buku Anak-anak Lebih Prospektif

Artikel Terbaru

/