alexametrics
27.6 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Bupati Harus Jelaskan ke Publik

BOJONEGORO – Berbagai pihak menyarankan agar Bupati Anna Mu’awanah setiba di tanah air bisa menyampaikan ke publik atas aktivitas kunjungan ke London, Inggris. Langkah ini dianggap bijak agar masyarakat tidak simpang siur menanggapi lawatan ke luar negeri tersebut.

Apalagi, kunjungan ke luar negeri tersebut juga sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. “Langkah baiknya, nantinya bupati harus menyampaikan atau klarifikasi ke publik atas aktivitas apa saja di London,” kata Ketua DPD Nasdem Bojonegoro Alham M. Ubbay kemarin (13/6).

Menurut dia, seorang bupati ke luar negeri pasti memenuhi syarat ditentukan pemerintah pusat. Legalitas dan izin juga sudah dilakukan. Namun, masalahnya, kunjungan ke London ini, ternyata mengundang reaksi publik.

“Karena ada reaksi publik, tentu bupati harus menyampaikan alasan yang jelas, kenapa harus ke Inggris dan membawa rombongan,” jelasnya.

Kalau misinya untuk pendapatan dan kenalkan potensi wisata di Kota Ledre, kata Alham, cukup bagus. Namun, dia menyarankan seharusnya yang diajak tentu dinas yang menangani pariwisata dan potensi alam. “Saya ke sana misinya ini, ini, dan ini,” ujar dia.

Baca Juga :  Muncul Potensi Polemik Stan Permanen

Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri berharap lawatan bupati ke Inggris tersebut mampu memberikan output serta outcome yang bagus bagi Kota Ledre. Tentu, bupati juga menjelaskan agendanya apa saja ke Inggris. Pun terkait berapa anggaran yang digunakan.

“Seharusnya, isu yang semakin liar ini bisa diredam. Karena beredar juga kabar pagu maksimal yang digunakan ke Inggris menelan anggaran mencapai Rp 1 miliar,” ungkap dia.

Menurutnya, kunjungan ke Inggris apabila sudah mendapat izin dari gubernur tentu tidak melanggar aturan. Lazimnya, setiap kunjungan itu juga ada undangan menyertai. Namun, salah satu penyebab menjadi gaduh karena bebarengan dengan agenda DPRD. Bupati seharusnya dijadwalkan mengikuti laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Jadi, saya berharap sekretariat DPRD dan pemkab lebih intens berkomunikasi agar tidak terjadi lagi jadwal bertabrakan,” jelasnya.

Sementara itu, Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro memastikan lawatan Bupati beserta rombongan ke London sudah mengantongi izin. Yakni, izin dari Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga :  Sekolah di Malo Sempat Ada Kendala

“Surat izin itu (ke Inggris) sudah keluar sejak Mei,” kata Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro Faishol Ahmadi kemarin (13/6).

Atas alasan itu, kata Faishol, seharusnya kegiatan ke luar negeri tersebut tak perlu dipersoalkan. Alasannya, sudah berjalan sesuai regulasi. Termasuk biaya yang dibebankan kepada APBD Bojonegoro.

Dia menuturkan, ada dua surat izin dikantongi Bupati ke Inggris selama 10-16 Juni mendatang. Surat tertanggal 23 Mei itu keduanya dengan kop surat Kemendagri. Namun, satu surat ditandatangani sekretaris jenderal (sekjen) kepala pusat fasilitas kerja sama ditandatangani Nelson Simanjuntak.

Dan, surat satunya ditandatangani Sekjen Menteri Dalam Negeri Hadi Prabowo, izinnya rekomendasi ke luar negeri, mulai 10 hingga 16 Juni. “Jadi tidak mungkin tak ada izinnya,” tegas dia.

Dia menambahkan, selain memenuhi undangan, kegiatan ke luar negeri itu juga untuk promosi investasi dan pariwisata ke London, Ingrris. Juga kebetulan ada wisuda anaknya yang melanjutkan pendidikan di lokasi yang sama.

BOJONEGORO – Berbagai pihak menyarankan agar Bupati Anna Mu’awanah setiba di tanah air bisa menyampaikan ke publik atas aktivitas kunjungan ke London, Inggris. Langkah ini dianggap bijak agar masyarakat tidak simpang siur menanggapi lawatan ke luar negeri tersebut.

Apalagi, kunjungan ke luar negeri tersebut juga sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. “Langkah baiknya, nantinya bupati harus menyampaikan atau klarifikasi ke publik atas aktivitas apa saja di London,” kata Ketua DPD Nasdem Bojonegoro Alham M. Ubbay kemarin (13/6).

Menurut dia, seorang bupati ke luar negeri pasti memenuhi syarat ditentukan pemerintah pusat. Legalitas dan izin juga sudah dilakukan. Namun, masalahnya, kunjungan ke London ini, ternyata mengundang reaksi publik.

“Karena ada reaksi publik, tentu bupati harus menyampaikan alasan yang jelas, kenapa harus ke Inggris dan membawa rombongan,” jelasnya.

Kalau misinya untuk pendapatan dan kenalkan potensi wisata di Kota Ledre, kata Alham, cukup bagus. Namun, dia menyarankan seharusnya yang diajak tentu dinas yang menangani pariwisata dan potensi alam. “Saya ke sana misinya ini, ini, dan ini,” ujar dia.

Baca Juga :  Harus Ada Evaluasi dan Standard Keselamatan

Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri berharap lawatan bupati ke Inggris tersebut mampu memberikan output serta outcome yang bagus bagi Kota Ledre. Tentu, bupati juga menjelaskan agendanya apa saja ke Inggris. Pun terkait berapa anggaran yang digunakan.

“Seharusnya, isu yang semakin liar ini bisa diredam. Karena beredar juga kabar pagu maksimal yang digunakan ke Inggris menelan anggaran mencapai Rp 1 miliar,” ungkap dia.

Menurutnya, kunjungan ke Inggris apabila sudah mendapat izin dari gubernur tentu tidak melanggar aturan. Lazimnya, setiap kunjungan itu juga ada undangan menyertai. Namun, salah satu penyebab menjadi gaduh karena bebarengan dengan agenda DPRD. Bupati seharusnya dijadwalkan mengikuti laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Jadi, saya berharap sekretariat DPRD dan pemkab lebih intens berkomunikasi agar tidak terjadi lagi jadwal bertabrakan,” jelasnya.

Sementara itu, Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro memastikan lawatan Bupati beserta rombongan ke London sudah mengantongi izin. Yakni, izin dari Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga :  Pemkab Bojonegoro Raih Dua Penghargaan Top Digital Awards 2021

“Surat izin itu (ke Inggris) sudah keluar sejak Mei,” kata Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro Faishol Ahmadi kemarin (13/6).

Atas alasan itu, kata Faishol, seharusnya kegiatan ke luar negeri tersebut tak perlu dipersoalkan. Alasannya, sudah berjalan sesuai regulasi. Termasuk biaya yang dibebankan kepada APBD Bojonegoro.

Dia menuturkan, ada dua surat izin dikantongi Bupati ke Inggris selama 10-16 Juni mendatang. Surat tertanggal 23 Mei itu keduanya dengan kop surat Kemendagri. Namun, satu surat ditandatangani sekretaris jenderal (sekjen) kepala pusat fasilitas kerja sama ditandatangani Nelson Simanjuntak.

Dan, surat satunya ditandatangani Sekjen Menteri Dalam Negeri Hadi Prabowo, izinnya rekomendasi ke luar negeri, mulai 10 hingga 16 Juni. “Jadi tidak mungkin tak ada izinnya,” tegas dia.

Dia menambahkan, selain memenuhi undangan, kegiatan ke luar negeri itu juga untuk promosi investasi dan pariwisata ke London, Ingrris. Juga kebetulan ada wisuda anaknya yang melanjutkan pendidikan di lokasi yang sama.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/