alexametrics
22.7 C
Bojonegoro
Friday, July 1, 2022

UPT Dihapus, Kajian Akademis Belum Rampung 

KOTA – Penghapusan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) sudah pasti. Untuk UPT di OPD lain, kajian akademis dari Pemprov Jatim belum rampung.  ‘’Hasil resmi kajian akademis penghapusan UPT di sejumlah OPD belum turun,’’ tutur Kabag Organisasi Pemkab Lamongan, Sujarwo, kepada Jawa Pos Radar Lamongan. 

OPD yang mengajukan kajian akademis, lanjut dia, masih menggunakan peraturan bupati (perbup) lama. Perbup yang mengatur adanya UPT di tiap OPD berbeda – beda. ‘’Otomatis perbup kita belum dicabut, maka masih menggunakan perbup yang lama,’’ imbuhnya. 

Seperti diberitakan, penghapusan UPT di sejumlah OPD tercantum dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPTD. ‘’Hanya disdik yang sudah dipastikan tak bisa melakukan kajian akademis, karena sudah tercantum di Permendagri. Berbeda dengan beberapa OPD lainnya,’’ katanya. 

Baca Juga :  Perindah Kota, PRKP Anggarkan 6 Miliar

Jarwo menuturkan, beberapa waktu lalu dirinya mendapat panggilan dari provinsi terkait kajian akademis tersebut. Namun, belum ada hasil resmi dari kajian yang dilakukan sejak tahun lalu itu. ‘’Hanya diskusi alasannya apa saja, OPD mempertahankan UPT-nya,’’  imbuhnya saat dikonfirmasi via ponsel.

Jarwo memerkirakan pemprov masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kajian akademis sejumlah OPD di Lamongan. Sebab, pemprov juga menangani kajian akademis kabupaten/kota lainnya. 

‘’Yang diurusi mungkin UPT provinsi sendiri juga UPT di kabupaten/kota se-Jatim,’’ tutur mantan Camat Karanggeneng tersebut.

KOTA – Penghapusan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) sudah pasti. Untuk UPT di OPD lain, kajian akademis dari Pemprov Jatim belum rampung.  ‘’Hasil resmi kajian akademis penghapusan UPT di sejumlah OPD belum turun,’’ tutur Kabag Organisasi Pemkab Lamongan, Sujarwo, kepada Jawa Pos Radar Lamongan. 

OPD yang mengajukan kajian akademis, lanjut dia, masih menggunakan peraturan bupati (perbup) lama. Perbup yang mengatur adanya UPT di tiap OPD berbeda – beda. ‘’Otomatis perbup kita belum dicabut, maka masih menggunakan perbup yang lama,’’ imbuhnya. 

Seperti diberitakan, penghapusan UPT di sejumlah OPD tercantum dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPTD. ‘’Hanya disdik yang sudah dipastikan tak bisa melakukan kajian akademis, karena sudah tercantum di Permendagri. Berbeda dengan beberapa OPD lainnya,’’ katanya. 

Baca Juga :  Pendapatan Pasar Daerah Bojonegoro Minim

Jarwo menuturkan, beberapa waktu lalu dirinya mendapat panggilan dari provinsi terkait kajian akademis tersebut. Namun, belum ada hasil resmi dari kajian yang dilakukan sejak tahun lalu itu. ‘’Hanya diskusi alasannya apa saja, OPD mempertahankan UPT-nya,’’  imbuhnya saat dikonfirmasi via ponsel.

Jarwo memerkirakan pemprov masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kajian akademis sejumlah OPD di Lamongan. Sebab, pemprov juga menangani kajian akademis kabupaten/kota lainnya. 

‘’Yang diurusi mungkin UPT provinsi sendiri juga UPT di kabupaten/kota se-Jatim,’’ tutur mantan Camat Karanggeneng tersebut.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/