alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Mahasiswa Tolak Revisi UU MD3

KOTA – Sekitar 50 mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lamongan menggelar aksi turun jalan selasa (13/3). Mereka melakukan melakukan orasi di depan gedung DPRD setempat di Jalan Basuki Rahmad.

Dalam aksinya mahasiswa menolak pengesahan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Sebab, regulasi tersebut dinilai banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 dan demokrasi di Indonesia.

‘’Kami mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama menolak revisi UU MD3,’’ kata salah satu peserta aksi, Ilfan Aris Efendi. Dalam orasinya secara bergantian, mahasiswa menolak dengan tegas pasal 73 yang berisi kewenangan dewan dalam melakukan pemanggilan melalui kepolisian yang bertolak belakang dengan UUD 1945 terkait tugas dan kewenangan anggota dewan.

Baca Juga :  Awas, Sayap Jembatan Ngasem-Dander Ambles

Mereka juga menolak dengan tegas pasal 122 huruf (K)yang berisi pengambilan langkah hukum bagi penghina kehormatan anggota dewan, karena ini bertolak belakang dengan UU tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dikhawatirkan anggota dewan menjadi pejabat yang anti kritik untuk kemajuan negara.

‘’Kami minta anggota dewan (DPRD Lamongan,Red) untuk menandatangani surat pernyataan sikap menolak UU MD3,’’ desak mereka. Seorang anggota DPRD Lamongan, Naim menemui peserta aksi di pintu gerbang. ‘’Aspirasi dari mahasiswa akan saya sampikan ke DPR pusat, karena yang memiliki kewenangan ini DPR pusat bukan kami,’’ katanya di depan para mahasiswa.

Setelah mendapat sambutan dari anggota DPRD, peserta aksi memaksa perwakilan DPRD untuk tanda tangan menolak UU MD3. Setelah permintaan dipenuhi Naim, peserta aksi kemudian membubarkan diri dan meninggalkan kantor DPRD dengan berjalan mundur.

Baca Juga :  Nilai Ekspor Tumbuh, Investor Masuk Lesu

KOTA – Sekitar 50 mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lamongan menggelar aksi turun jalan selasa (13/3). Mereka melakukan melakukan orasi di depan gedung DPRD setempat di Jalan Basuki Rahmad.

Dalam aksinya mahasiswa menolak pengesahan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Sebab, regulasi tersebut dinilai banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 dan demokrasi di Indonesia.

‘’Kami mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama menolak revisi UU MD3,’’ kata salah satu peserta aksi, Ilfan Aris Efendi. Dalam orasinya secara bergantian, mahasiswa menolak dengan tegas pasal 73 yang berisi kewenangan dewan dalam melakukan pemanggilan melalui kepolisian yang bertolak belakang dengan UUD 1945 terkait tugas dan kewenangan anggota dewan.

Baca Juga :  140 Honorer K-2 Provinsi Gigit Jari

Mereka juga menolak dengan tegas pasal 122 huruf (K)yang berisi pengambilan langkah hukum bagi penghina kehormatan anggota dewan, karena ini bertolak belakang dengan UU tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dikhawatirkan anggota dewan menjadi pejabat yang anti kritik untuk kemajuan negara.

‘’Kami minta anggota dewan (DPRD Lamongan,Red) untuk menandatangani surat pernyataan sikap menolak UU MD3,’’ desak mereka. Seorang anggota DPRD Lamongan, Naim menemui peserta aksi di pintu gerbang. ‘’Aspirasi dari mahasiswa akan saya sampikan ke DPR pusat, karena yang memiliki kewenangan ini DPR pusat bukan kami,’’ katanya di depan para mahasiswa.

Setelah mendapat sambutan dari anggota DPRD, peserta aksi memaksa perwakilan DPRD untuk tanda tangan menolak UU MD3. Setelah permintaan dipenuhi Naim, peserta aksi kemudian membubarkan diri dan meninggalkan kantor DPRD dengan berjalan mundur.

Baca Juga :  Dalam Aksi May Day, Demonstran Usung Isu Kesejahteraan GTT

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/