alexametrics
29.7 C
Bojonegoro
Friday, August 12, 2022

Bermasalah, Pemkab Copot Direktur Hotel GDK

Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro dan manajemen PT Griya Dharma Kusuma (GDK) melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) kemarin (13/1). RUPS berlangsung di ruang sinergy room gedung pemkab itu memutuskan mencopot direktur PT GDK Puri Wijaya.

Namun, pada RUPS kemarin belum ditentukan direktur baru yang mengisi jabatan badan usaha milik daerah (BUMD) sektor perhotelan itu. ‘’Ya benar, masa tugas saya sudah selesai,’’ tutur Puri Wijaya saat dikonfirmasi kemarin.

Puri menjelaskan, dirinya sudah diberhentikan sebagai direktur GDK oleh pemkab sejak akhir tahun lalu. Persisnya 30 Desember 2020. Namun, surat pengesahannya baru diteken saat RUPS kemarin. Kabar dihimpun Jawa Pos Radar Bojonegoro, Puri memang sudah diberhentikan sejak 30 Desember 2020.

Baca Juga :  Eks Pemain Persibo Dilirik Klun Menembus Putaran Nasional

Namun, pemkab masih memberinya waktu selama 14 hari. Yakni, hingga 13 Januari 2021 kemarin. Pemberian waktu itu untuk menyelesaikan berbagai masalah di GDK. Mulai tunggakan gaji karyawan, tunggakan air PDAM, hingga tunggakan listrik. Namun, hingga batas waktu diberikan, Puri tidak berhasil menyelesaikan masalah itu. Sehingga, hasil RUPS kemarin memutuskan untuk mencopot Puri dari jabatan direktur GDK.

Namun, Puri juga tidak mengetahui siapa direktur baru yang ditunjuk pemkab untuk menggantikannya. Sebab, RUPS kemarin hanya memutuskan memberhentikan dirinya sebagai direktur. Untuk pengisian direktur baru itu kabarnya hari ini (14/1) akan dilakukan rapat lagi.

‘’Besok (hari ini) masih ada rapat lagi di internal pemkab terkait hal itu,’’ jelasnya. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Masirin membenarkan adanya RUPS itu. Namun, dia belum bisa menjelaskan hasil RUPS. ‘’Ya benar ada RUPS hari ini (kemarin, Red),’’ ujar Masirin kemarin.

Baca Juga :  Jamaah Sakit Berhasil Lampaui Wukuf

Pihaknya masih belum berkoordinasi dengan bagian perekonimian terkait hasil RUPS itu. Bagian perekonomian adalah koordinasi BUMD milik pemkab. Termasuk yang menangani agenda RUPS di semua BUMD. ‘’Nanti saya koordinasikan dulu dengan bagian perekonomian untuk hasil RUPS itu,’’ jelasnya.

Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro dan manajemen PT Griya Dharma Kusuma (GDK) melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) kemarin (13/1). RUPS berlangsung di ruang sinergy room gedung pemkab itu memutuskan mencopot direktur PT GDK Puri Wijaya.

Namun, pada RUPS kemarin belum ditentukan direktur baru yang mengisi jabatan badan usaha milik daerah (BUMD) sektor perhotelan itu. ‘’Ya benar, masa tugas saya sudah selesai,’’ tutur Puri Wijaya saat dikonfirmasi kemarin.

Puri menjelaskan, dirinya sudah diberhentikan sebagai direktur GDK oleh pemkab sejak akhir tahun lalu. Persisnya 30 Desember 2020. Namun, surat pengesahannya baru diteken saat RUPS kemarin. Kabar dihimpun Jawa Pos Radar Bojonegoro, Puri memang sudah diberhentikan sejak 30 Desember 2020.

Baca Juga :  Kembangkan Batik Singomengkok

Namun, pemkab masih memberinya waktu selama 14 hari. Yakni, hingga 13 Januari 2021 kemarin. Pemberian waktu itu untuk menyelesaikan berbagai masalah di GDK. Mulai tunggakan gaji karyawan, tunggakan air PDAM, hingga tunggakan listrik. Namun, hingga batas waktu diberikan, Puri tidak berhasil menyelesaikan masalah itu. Sehingga, hasil RUPS kemarin memutuskan untuk mencopot Puri dari jabatan direktur GDK.

Namun, Puri juga tidak mengetahui siapa direktur baru yang ditunjuk pemkab untuk menggantikannya. Sebab, RUPS kemarin hanya memutuskan memberhentikan dirinya sebagai direktur. Untuk pengisian direktur baru itu kabarnya hari ini (14/1) akan dilakukan rapat lagi.

‘’Besok (hari ini) masih ada rapat lagi di internal pemkab terkait hal itu,’’ jelasnya. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Masirin membenarkan adanya RUPS itu. Namun, dia belum bisa menjelaskan hasil RUPS. ‘’Ya benar ada RUPS hari ini (kemarin, Red),’’ ujar Masirin kemarin.

Baca Juga :  Peserta RPL Desa di Bojonegoro Perlu Melengkapi Portofolio

Pihaknya masih belum berkoordinasi dengan bagian perekonimian terkait hasil RUPS itu. Bagian perekonomian adalah koordinasi BUMD milik pemkab. Termasuk yang menangani agenda RUPS di semua BUMD. ‘’Nanti saya koordinasikan dulu dengan bagian perekonomian untuk hasil RUPS itu,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/