alexametrics
30.6 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Kasus Calon Perangkat Dihentikan

BOJONEGORO – Kedua kades yang menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang akhirnya bernapas lega. Polisi bakal menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus yang menyeret Kades Kuniran dan Kades Sedahkidul, Kecamatan Purwosari secepatnya. 

Polisi beralasan, penghentian kasus tersebut karena sudah ada pengembalian uang dan surat kesepakatan perdamaian.

’’Nantinya, setelah gelar perkara dan melaporkan kepada kapolres, tentunya kasus ini dihentikan karena tidak cukup bukti ,” ujar Wakapolres Bojonegoro Kompol Dodon Priyambodo saat rilis di Mapolres Bojonegoro selasa (12/12). 

Tahap pencabutan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai  pasal 372 dan 378 KUHP sudah hampir final.

Polisi  menerima masukan berupa permohonan dari saksi korban untuk memohon kepada atasan penyidik untuk menghentikan kasus tersebut pada Senin (11/12). 

Dia menerangkan,  setiap warga negara yang merugikan secara perdata harus mengganti dan dianggap sebagai utang. Kasus penipuan tes calon perangkat desa dinilai tidak ada  bargaining (tawar menawar). 

Baca Juga :  Puncak Arus Balik, Terminal Sepi, Stasiun Ramai

Apabila uang ingin dikembalikan, laporan harus dicabut. “Dari kejadian dua kasus ini, secara garis besar dari pihak korban didorong oleh kearifan lokal, didorong oleh tokoh-tokoh masyarakat lokal mendorong untuk adanya perdamaian dan dibuktikan dengan surat perdamaian,” jelasnya. 

Sementara itu, Mulyono, warga Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari dan Sumari, warga Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, mendatangi Mapolres Bojonegoro kemarin.

Kedua korban membeberkan alasan mereka mencabut perkara yang dilakukan oleh Kades Kuniran Masyudi dan Kades Sedahkidul M. Choirul Huda. Mereka mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait pencabutan laporannya tersebut.

Mulyono dan Sumari juga mengatakan bahwa tindakannya murni inisiatifnya. Sebab, mereka ingin uangnya segera kembali dan tidak ingin dirugikan oleh kedua tersangka.

Baca Juga :  Apes, Setor Ratusan Juta Eh Gagal Jadi Perangkat Desa

Mulyono mengaku, dia telah ditipu uang sebesar Rp 110 juta yang diberikan kepada tersangka secara bertahap.

Sedangkan Sumari, dia merasa ditipu uang sebesar Rp 100 juta. Mereka juga sudah menandatangani surat kesepakatan perdamaian dengan kedua tersangka.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Univeritas Bojonegoro M. Yasir mengungkapkan,  tindak pidana pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan uang bukan merupakan delik aduan, namun delik umum. 

Menurut dia, kedua kades tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya proses hukum tetap berlanjut.

Karena itu, bagi yang tidak terima dengan keputusan pihak kepolisian bisa mengajukan pra peradilan ke pengadilan negeri.

’’Dikembalikan lagi kepada siapa pun yang mungkin memiliki kepentingan merasa tidak setuju dengan keputusan kepolisian, bisa mengajukan pra peradilan,” pungkasnya.

BOJONEGORO – Kedua kades yang menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang akhirnya bernapas lega. Polisi bakal menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus yang menyeret Kades Kuniran dan Kades Sedahkidul, Kecamatan Purwosari secepatnya. 

Polisi beralasan, penghentian kasus tersebut karena sudah ada pengembalian uang dan surat kesepakatan perdamaian.

’’Nantinya, setelah gelar perkara dan melaporkan kepada kapolres, tentunya kasus ini dihentikan karena tidak cukup bukti ,” ujar Wakapolres Bojonegoro Kompol Dodon Priyambodo saat rilis di Mapolres Bojonegoro selasa (12/12). 

Tahap pencabutan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai  pasal 372 dan 378 KUHP sudah hampir final.

Polisi  menerima masukan berupa permohonan dari saksi korban untuk memohon kepada atasan penyidik untuk menghentikan kasus tersebut pada Senin (11/12). 

Dia menerangkan,  setiap warga negara yang merugikan secara perdata harus mengganti dan dianggap sebagai utang. Kasus penipuan tes calon perangkat desa dinilai tidak ada  bargaining (tawar menawar). 

Baca Juga :  Pembebasan Lahan Tanggul Bengawan Solo, Tahun Ini Ditarget 5 Km

Apabila uang ingin dikembalikan, laporan harus dicabut. “Dari kejadian dua kasus ini, secara garis besar dari pihak korban didorong oleh kearifan lokal, didorong oleh tokoh-tokoh masyarakat lokal mendorong untuk adanya perdamaian dan dibuktikan dengan surat perdamaian,” jelasnya. 

Sementara itu, Mulyono, warga Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari dan Sumari, warga Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, mendatangi Mapolres Bojonegoro kemarin.

Kedua korban membeberkan alasan mereka mencabut perkara yang dilakukan oleh Kades Kuniran Masyudi dan Kades Sedahkidul M. Choirul Huda. Mereka mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait pencabutan laporannya tersebut.

Mulyono dan Sumari juga mengatakan bahwa tindakannya murni inisiatifnya. Sebab, mereka ingin uangnya segera kembali dan tidak ingin dirugikan oleh kedua tersangka.

Baca Juga :  Dikemas dalam Haul

Mulyono mengaku, dia telah ditipu uang sebesar Rp 110 juta yang diberikan kepada tersangka secara bertahap.

Sedangkan Sumari, dia merasa ditipu uang sebesar Rp 100 juta. Mereka juga sudah menandatangani surat kesepakatan perdamaian dengan kedua tersangka.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Univeritas Bojonegoro M. Yasir mengungkapkan,  tindak pidana pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan uang bukan merupakan delik aduan, namun delik umum. 

Menurut dia, kedua kades tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya proses hukum tetap berlanjut.

Karena itu, bagi yang tidak terima dengan keputusan pihak kepolisian bisa mengajukan pra peradilan ke pengadilan negeri.

’’Dikembalikan lagi kepada siapa pun yang mungkin memiliki kepentingan merasa tidak setuju dengan keputusan kepolisian, bisa mengajukan pra peradilan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Siap Melaksanakan Haji

Timbulkan Perbedaan Pendapat

Artikel Terbaru


/