alexametrics
27.6 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Target Parkir Berlangganan Baru 85 Persen

BOJONEGORO – Menginjak pertengahan November, target parkir berlangganan masih 85 persen. Hal itu disinyalir antusias masyarakat membayar parkir berlangganan rendah, karena resah dengan banyaknya parkir liar.

Kabid Sarpras Ahmad Zakky mengungkapkan, masyarakat memang kurang kooperatif membayar parkir berlangganan dengan berbagai alasan. Mulai dari naiknya pajak kendaraan hingga parkir liar. Selain itu, tarif parkir kendaraan yang tidak sesuai Perda Retribusi 19 tahun 2011. Padahal, dalam perda tersebut sudah jelas bahwa tarif parkir roda dua Rp 1.000 dan roda empat Rp 2.000.

Namun, dishub tidak bisa melakukan penertiban maksimal karena biasanya menyesuaikan kebijakan masing-masing. Misalnya, penarikan biaya parkir tersebut dilakukan di halaman sebuah pusat belanja atau restoran. ”Kebijakannya berada pada pemilik usaha,” terangnya.

Baca Juga :  Kemenristekdikti: Unirow Semakin Berkualitas

Meski demikian, pihaknya terus mendorong supaya masyarakat menyadari pentingnya membayar parkir berlangganan. Sebab, sumbangsih dari pembayaran tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah. ”Artinya, PAD parkir sangat dibutuhkan,” ujarnya minggu (12/11).

Zakky menambahkan, target parkir berlangganan tahun ini sebesar Rp 6.825.000.000. Jumlah tersebut bakal naik seiring dengan disahkan APBD 2018 sebesar Rp 7 miliar.

Dia optimistis kekurangan target parkir berlangganan itu bisa tertutup sebelum tahun baru. Sehingga, pendapatan mulai digebut, salah satu harapannya melalui operasi zebra. Selain itu, jumlah pemilik kendaraan semakin bertambah. Sehingga jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi parkir juga ikut terangkat. 

BOJONEGORO – Menginjak pertengahan November, target parkir berlangganan masih 85 persen. Hal itu disinyalir antusias masyarakat membayar parkir berlangganan rendah, karena resah dengan banyaknya parkir liar.

Kabid Sarpras Ahmad Zakky mengungkapkan, masyarakat memang kurang kooperatif membayar parkir berlangganan dengan berbagai alasan. Mulai dari naiknya pajak kendaraan hingga parkir liar. Selain itu, tarif parkir kendaraan yang tidak sesuai Perda Retribusi 19 tahun 2011. Padahal, dalam perda tersebut sudah jelas bahwa tarif parkir roda dua Rp 1.000 dan roda empat Rp 2.000.

Namun, dishub tidak bisa melakukan penertiban maksimal karena biasanya menyesuaikan kebijakan masing-masing. Misalnya, penarikan biaya parkir tersebut dilakukan di halaman sebuah pusat belanja atau restoran. ”Kebijakannya berada pada pemilik usaha,” terangnya.

Baca Juga :  Lima UPTD Belum Serahkan LJK

Meski demikian, pihaknya terus mendorong supaya masyarakat menyadari pentingnya membayar parkir berlangganan. Sebab, sumbangsih dari pembayaran tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah. ”Artinya, PAD parkir sangat dibutuhkan,” ujarnya minggu (12/11).

Zakky menambahkan, target parkir berlangganan tahun ini sebesar Rp 6.825.000.000. Jumlah tersebut bakal naik seiring dengan disahkan APBD 2018 sebesar Rp 7 miliar.

Dia optimistis kekurangan target parkir berlangganan itu bisa tertutup sebelum tahun baru. Sehingga, pendapatan mulai digebut, salah satu harapannya melalui operasi zebra. Selain itu, jumlah pemilik kendaraan semakin bertambah. Sehingga jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi parkir juga ikut terangkat. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/