alexametrics
29.4 C
Bojonegoro
Saturday, June 25, 2022

Enggan Reklamasi, Enam Penambang Masih Melakukan Ini

BOJONEGORO – Sebanyak enam penambang galian C di Bojonegoro hingga kini masih belum melakukan reklamasi. Padahal, aktivitas penambangan yang dilakukan sudah selesai. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, jumlah keseluruhan lokasi penambang yang sudah selesai ada sembilan.

Dari jumlah itu, hanya ada tiga lokasi yang sudah direklamasi. ’’Sisanya masih belum,’’ ungkap Nurul kemarin (12/9).

Padahal, aktivitas penambangan mereka sudah selesai sekitar dua bulan lalu. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan jika terus dibiarkan.

’’Kami sudah mengumpulkan mereka. Katanya mereka siap mereklamasi,’’ jelasnya.

Nurul menjelaskan, sesuai dengan peraturan, reklamasi memang dilakukan oleh penambang.

Namun, para penambang kebanyakan malah meninggalkan lokasi tambang setelah selesai  atau tidak ada lagi yang bisa ditambang. Supaya para penambang mematuhi aturan, pihaknya juga berkoordinasi dengan kepolisian. 

Baca Juga :  DLH Segera Panggil Penambang

Lokasi-lokasi tambang tersebut sebagian besar adalah hasil sewa tanah milik warga. Namun, ada juga tanah tersebut yang langsung dibeli oleh penambang dari warga.

Luasnya bervariasi, tergantung kandungan hasil tambangnya. Nurul menjelaskan, saat ini perizinan tambang ditangani langsung oleh provinsi.

Pemkab hanya memberikan surat rekomendasi kepada provinsi. Provinsi juga memperketat izin pertambangan tersebut karena banyaknya penambang yang tidak mau mereklamasi.

’’Saat ini juga ada yang mengajukan izin tambang baru. Tapi, kami belum cek lokasi,’’ jelasnya. Sementara itu, Pemkab Bojonegoro menyiapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) baru galian C.

Namun, RTRW baru tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.   ’’Paling tidak butuh waktu tiga tahun,’’ ungkap Kabid Kelola Tata Ruang Dinas Cipta Karya Bojonegoro Wadjiman kemarin.

Baca Juga :  Dari Jualan Lesehan, Bisa Daftar Haji

Wadjiman menjelaskan, pihaknya saat ini berkoordinasi dengan sejumlah daerah lain terkait hal itu. Sehingga, bisa didapatkan gambaran yang jelas mengenai RTRW yang baru tersebut. 

Rencana tata ruang wilayah tersebut memang diperlukan. Wilayah-wilayah yang sebelumnya  bisa ditambang dengan mudah, bisa dihentikan.

Sebab, bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. ’’Itu masih lama. Masih perlu dibahas lebih jauh lagi,’’ jelasnya.

BOJONEGORO – Sebanyak enam penambang galian C di Bojonegoro hingga kini masih belum melakukan reklamasi. Padahal, aktivitas penambangan yang dilakukan sudah selesai. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, jumlah keseluruhan lokasi penambang yang sudah selesai ada sembilan.

Dari jumlah itu, hanya ada tiga lokasi yang sudah direklamasi. ’’Sisanya masih belum,’’ ungkap Nurul kemarin (12/9).

Padahal, aktivitas penambangan mereka sudah selesai sekitar dua bulan lalu. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan jika terus dibiarkan.

’’Kami sudah mengumpulkan mereka. Katanya mereka siap mereklamasi,’’ jelasnya.

Nurul menjelaskan, sesuai dengan peraturan, reklamasi memang dilakukan oleh penambang.

Namun, para penambang kebanyakan malah meninggalkan lokasi tambang setelah selesai  atau tidak ada lagi yang bisa ditambang. Supaya para penambang mematuhi aturan, pihaknya juga berkoordinasi dengan kepolisian. 

Baca Juga :  Alam Kita Sudah Rusak

Lokasi-lokasi tambang tersebut sebagian besar adalah hasil sewa tanah milik warga. Namun, ada juga tanah tersebut yang langsung dibeli oleh penambang dari warga.

Luasnya bervariasi, tergantung kandungan hasil tambangnya. Nurul menjelaskan, saat ini perizinan tambang ditangani langsung oleh provinsi.

Pemkab hanya memberikan surat rekomendasi kepada provinsi. Provinsi juga memperketat izin pertambangan tersebut karena banyaknya penambang yang tidak mau mereklamasi.

’’Saat ini juga ada yang mengajukan izin tambang baru. Tapi, kami belum cek lokasi,’’ jelasnya. Sementara itu, Pemkab Bojonegoro menyiapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) baru galian C.

Namun, RTRW baru tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.   ’’Paling tidak butuh waktu tiga tahun,’’ ungkap Kabid Kelola Tata Ruang Dinas Cipta Karya Bojonegoro Wadjiman kemarin.

Baca Juga :  Pemerintahan Lamongan Terbaik Nasional

Wadjiman menjelaskan, pihaknya saat ini berkoordinasi dengan sejumlah daerah lain terkait hal itu. Sehingga, bisa didapatkan gambaran yang jelas mengenai RTRW yang baru tersebut. 

Rencana tata ruang wilayah tersebut memang diperlukan. Wilayah-wilayah yang sebelumnya  bisa ditambang dengan mudah, bisa dihentikan.

Sebab, bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. ’’Itu masih lama. Masih perlu dibahas lebih jauh lagi,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Ketagihan Travelling

Kalah Tipis Melawan Timnas U-19

Mengarah ke Sekretariat KPUK

Artikel Terbaru


/