alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Undangan Pemkab Picu Kemelut

KEBIJAKAN Pemkab Tuban  kali ini kontraproduktif. Langkahnya  mengundang seluruh umat/anggota  Tempat Ibadah Tri Darma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban di Pendapa Kridomanunggal Tuban, Minggu (14/7) untuk  memfasilitasi dan  membantu penyelesaian konflik kepengurusan justru kian memanaskan situasi dan memecah-belah umat. Jauh dari tujuan awal memberikan rasa aman dan terjalin kerukunan sesama umat.

Menurut pantauan Jawa Pos Radar Tuban, kontroversi umat/anggota kelenteng yang datang atau memilih absen memang memanas pasca keluarnya surat undangan tertanggal 5 Juli yang ditandatangani Sekda Tuban Budi Wiyana. Sesama umat/anggota saling curiga dan mematai. ”Situasinya jadi tidak nyaman. Muncul kelompok umat yang pro dan kontra,” ujar salah satu umat yang keberatan namanya dikorankan.

Mayoritas umat/anggota kelenteng kepada wartawan koran ini memilih  mengabaikan undangan pemkab. Dan, hanya sebagian kecil yang memutuskan berangkat. 

Bambang Djoko Santoso,  koordinator agama Konghucu/Sakin TITD Kwan Sing Bio Tuban memastikan tidak datang. ”Pertemuan itu tidak sah dan melanggar AD/ART,” tegas dia.

Seharusnya, kata Bambang, untuk mempertemukan umat/anggota harus melalui persetujuan rapat pengurus/penilik. 

Kalaupun digelar pertemuan umat, kata dia, harus di tempat ibadahnya sendiri. ”Jadi ada rasa keimanan,” ujar  pria dengan nama keturunan  So Tjiauw Gwan itu.

Pernyataan senada disampaikan Tan Chuan Hong alias Hanjono Tanzah. Tokoh kelenteng yang juga wakil bendahara DPC PKB Tuban ini memutuskan tak datang. Begitu juga keluarganya. Ditanya alasannya, dia baru bisa menjelaskan setelah bertemu langsung dengan wartawan koran ini.

Setali tiga uang dengan Arga Bogi Satria, umat lainnya. Dia bersama keluarganya juga memutuskan absen. ”Kalau saya dan keluarga pasti tak datang,” ujar Oei Ling Ming alias Indra, umat yang juga karyawan kelenteng ini.

Baca Juga :  Rancangan Musim Depan, Rombak Total Skuad AsingĀ 

Sikap ragu ditunjukkan bendahara demisioner TITD Kwan Sing Bio Tuban Cin Hok. Dia mengaku tak tahu agenda pertemuan  tersebut. ”Untuk kedatangan, lihat situasi nanti,” ujar dia. 

Satu-satunya umat/anggota yang memastikan hadir adalah Lwie Kian Poen alias Harianto Wiyono. Dikatakan dia, pertemuan yang difasilitasi pemkab tersebut beragenda musyawarah umat. Karena kekuasaan tertinggi kelenteng tergantung dari umat, kata dia, maka kelanjutan musyawarah tersebut juga diserahkan kepada umat. ”Kalau umat menghendaki, ya nanti digelar pemilihan pengurus/penilik,” kata ketua bidang sarana-prasarana demisioner kelenteng ini. Untuk bisa menggelar pemilihan, menurut  Poen, umat yang datang harus memenuhi kuorum. Jumlahnya 50 persen plus satu. 

Sementara itu, Ketua Penilik (demisioner) TITD Kwan Sing Bio Tuban Alim Sugiantoro kemarin menepis tudingan banyak pihak yang menyatakan

dirinya menolak pemilihan pengurus/penilik dan ingin mempertahankan diri sebagai ketua penilik.

Dia menegaskan, jauh hari sebelumnya, dirinya menghendaki segera digelar pemilihan pengurus/penilik. Agar tidak dianggap sekadar beretorika, kemarin dia menunjukkan suratnya bernomor 174/BP/VI/2019  yang ditujukan  kepada ketua umum  kelenteng.

Surat tersebut mendesak ketua umum untuk menggelar pemilihan pengurus/penilik. Tak hanya surat. Tokoh kelenteng bernama keturunan Liem Tjeng Gie ini juga menunjukkan print short message servise (SMS) yang dikirim kepada ketua umum. Isinya, juga seputar desakannya untuk menggelar pemilihan pengurus/penilik.

Setelah menerima suratnya, lanjut Alim, ketua umum mengeluarkan surat undangan kepada pengurus/penilik bernomor 941/KSB.TLK/VI/2019 tertanggal 23 Juni. Agenda undangan tersebut membahas pemilihan.

Baca Juga :  Ini Ajuan Kebutuhan Pupuk di Lamongan

Pada rapat tersebut, tak satu pun pengurus/penilik yang hadir.

”Setelah itu, ketua umum tak pernah mengundang lagi. Itu artinya dia tidak memiliki niatan untuk menggelar pemilihan,” tegas pria 69 tahun itu.

Ketua Umum TITD Kwan Sing Bio Tuban Gunawan Putra Wirawan sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Ponselnya yang berkali-kali dihubungi tidak diangkat. Dua poin pertanyaan wartawan koran ini yang dikirim melalui WhatsApp juga

tidak dibalas.

Dikonfirmasi tadi, Kepala Kantor Kesbang Tuban Didik Purwanto mengatakan, sampai tadi malam bupati tetap menghendaki semua umat/anggota kelenteng untuk datang pada pertemuan umat.

Bupati, kata dia, ingin mendengar semua keluhan umat karena mereka juga warga Tuban. ”Hasil keluhan itulah yang akan dimusyawarahkan forkopimda untuk dicarikan jalan keluarnya,” ujar mantan camat Tambakboyo itu. Ditanya agenda pemilihan,  Didik tak berkomentar.

Seperti diberitakan, Pemkab Tuban mengeluarkan dua surat kontroversinya. Pertama, surat bernomor 220/3782/414.205/2019 tertanggal 4 Juli. Surat yang ditandatangani Sekda Tuban Budi Wiyana tersebut meminta kelenteng menunda pelaksanaan kegiatan ulang tahun (ultah) Kongco Kwan Sing Tee Koen hingga terbentuknya kepengurusan kelenteng. Ultah ke-1859 dewa utama yang disembah kelenteng setempat tersebut diagendakan pada 26 Juli mendatang.       

Kebijakan berikutnya, pemkab mengintervensi rumah tangga kelenteng dengan  mengundang seluruh umat di Pendapa Kridomanunggal pada Minggu (14/7). Dalihnya memfasilitasi pertemuan umat. Dalam surat bernomor 220/3824/414.205/2019 tertanggal 5 Juli dan ditandatangani sekda, pemkab menginsyaratkan umat untuk menggelar pemilihan pengurus dan penilik kelenteng di pendapa.

Misi terselubung undangan tersebut, tersirat dalam redaksional undangan. Disebutkan, pemkab berencana mempertemukan seluruh umat/anggota dan menyerahkan keputusan organisasi keagamaan kepada umat/anggota.

KEBIJAKAN Pemkab Tuban  kali ini kontraproduktif. Langkahnya  mengundang seluruh umat/anggota  Tempat Ibadah Tri Darma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban di Pendapa Kridomanunggal Tuban, Minggu (14/7) untuk  memfasilitasi dan  membantu penyelesaian konflik kepengurusan justru kian memanaskan situasi dan memecah-belah umat. Jauh dari tujuan awal memberikan rasa aman dan terjalin kerukunan sesama umat.

Menurut pantauan Jawa Pos Radar Tuban, kontroversi umat/anggota kelenteng yang datang atau memilih absen memang memanas pasca keluarnya surat undangan tertanggal 5 Juli yang ditandatangani Sekda Tuban Budi Wiyana. Sesama umat/anggota saling curiga dan mematai. ”Situasinya jadi tidak nyaman. Muncul kelompok umat yang pro dan kontra,” ujar salah satu umat yang keberatan namanya dikorankan.

Mayoritas umat/anggota kelenteng kepada wartawan koran ini memilih  mengabaikan undangan pemkab. Dan, hanya sebagian kecil yang memutuskan berangkat. 

Bambang Djoko Santoso,  koordinator agama Konghucu/Sakin TITD Kwan Sing Bio Tuban memastikan tidak datang. ”Pertemuan itu tidak sah dan melanggar AD/ART,” tegas dia.

Seharusnya, kata Bambang, untuk mempertemukan umat/anggota harus melalui persetujuan rapat pengurus/penilik. 

Kalaupun digelar pertemuan umat, kata dia, harus di tempat ibadahnya sendiri. ”Jadi ada rasa keimanan,” ujar  pria dengan nama keturunan  So Tjiauw Gwan itu.

Pernyataan senada disampaikan Tan Chuan Hong alias Hanjono Tanzah. Tokoh kelenteng yang juga wakil bendahara DPC PKB Tuban ini memutuskan tak datang. Begitu juga keluarganya. Ditanya alasannya, dia baru bisa menjelaskan setelah bertemu langsung dengan wartawan koran ini.

Setali tiga uang dengan Arga Bogi Satria, umat lainnya. Dia bersama keluarganya juga memutuskan absen. ”Kalau saya dan keluarga pasti tak datang,” ujar Oei Ling Ming alias Indra, umat yang juga karyawan kelenteng ini.

Baca Juga :  Tangkapi Orang Bergangguan Jiwa, Ini Alasan Kapolres

Sikap ragu ditunjukkan bendahara demisioner TITD Kwan Sing Bio Tuban Cin Hok. Dia mengaku tak tahu agenda pertemuan  tersebut. ”Untuk kedatangan, lihat situasi nanti,” ujar dia. 

Satu-satunya umat/anggota yang memastikan hadir adalah Lwie Kian Poen alias Harianto Wiyono. Dikatakan dia, pertemuan yang difasilitasi pemkab tersebut beragenda musyawarah umat. Karena kekuasaan tertinggi kelenteng tergantung dari umat, kata dia, maka kelanjutan musyawarah tersebut juga diserahkan kepada umat. ”Kalau umat menghendaki, ya nanti digelar pemilihan pengurus/penilik,” kata ketua bidang sarana-prasarana demisioner kelenteng ini. Untuk bisa menggelar pemilihan, menurut  Poen, umat yang datang harus memenuhi kuorum. Jumlahnya 50 persen plus satu. 

Sementara itu, Ketua Penilik (demisioner) TITD Kwan Sing Bio Tuban Alim Sugiantoro kemarin menepis tudingan banyak pihak yang menyatakan

dirinya menolak pemilihan pengurus/penilik dan ingin mempertahankan diri sebagai ketua penilik.

Dia menegaskan, jauh hari sebelumnya, dirinya menghendaki segera digelar pemilihan pengurus/penilik. Agar tidak dianggap sekadar beretorika, kemarin dia menunjukkan suratnya bernomor 174/BP/VI/2019  yang ditujukan  kepada ketua umum  kelenteng.

Surat tersebut mendesak ketua umum untuk menggelar pemilihan pengurus/penilik. Tak hanya surat. Tokoh kelenteng bernama keturunan Liem Tjeng Gie ini juga menunjukkan print short message servise (SMS) yang dikirim kepada ketua umum. Isinya, juga seputar desakannya untuk menggelar pemilihan pengurus/penilik.

Setelah menerima suratnya, lanjut Alim, ketua umum mengeluarkan surat undangan kepada pengurus/penilik bernomor 941/KSB.TLK/VI/2019 tertanggal 23 Juni. Agenda undangan tersebut membahas pemilihan.

Baca Juga :  Bank Jatim Capem Babat Pindah Kantor

Pada rapat tersebut, tak satu pun pengurus/penilik yang hadir.

”Setelah itu, ketua umum tak pernah mengundang lagi. Itu artinya dia tidak memiliki niatan untuk menggelar pemilihan,” tegas pria 69 tahun itu.

Ketua Umum TITD Kwan Sing Bio Tuban Gunawan Putra Wirawan sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Ponselnya yang berkali-kali dihubungi tidak diangkat. Dua poin pertanyaan wartawan koran ini yang dikirim melalui WhatsApp juga

tidak dibalas.

Dikonfirmasi tadi, Kepala Kantor Kesbang Tuban Didik Purwanto mengatakan, sampai tadi malam bupati tetap menghendaki semua umat/anggota kelenteng untuk datang pada pertemuan umat.

Bupati, kata dia, ingin mendengar semua keluhan umat karena mereka juga warga Tuban. ”Hasil keluhan itulah yang akan dimusyawarahkan forkopimda untuk dicarikan jalan keluarnya,” ujar mantan camat Tambakboyo itu. Ditanya agenda pemilihan,  Didik tak berkomentar.

Seperti diberitakan, Pemkab Tuban mengeluarkan dua surat kontroversinya. Pertama, surat bernomor 220/3782/414.205/2019 tertanggal 4 Juli. Surat yang ditandatangani Sekda Tuban Budi Wiyana tersebut meminta kelenteng menunda pelaksanaan kegiatan ulang tahun (ultah) Kongco Kwan Sing Tee Koen hingga terbentuknya kepengurusan kelenteng. Ultah ke-1859 dewa utama yang disembah kelenteng setempat tersebut diagendakan pada 26 Juli mendatang.       

Kebijakan berikutnya, pemkab mengintervensi rumah tangga kelenteng dengan  mengundang seluruh umat di Pendapa Kridomanunggal pada Minggu (14/7). Dalihnya memfasilitasi pertemuan umat. Dalam surat bernomor 220/3824/414.205/2019 tertanggal 5 Juli dan ditandatangani sekda, pemkab menginsyaratkan umat untuk menggelar pemilihan pengurus dan penilik kelenteng di pendapa.

Misi terselubung undangan tersebut, tersirat dalam redaksional undangan. Disebutkan, pemkab berencana mempertemukan seluruh umat/anggota dan menyerahkan keputusan organisasi keagamaan kepada umat/anggota.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/