- Advertisement -
Radar Bojonegoro – Aparatur pemerintah desa (pemdes) di Bojonegoro bisa bernapas legas. Hingga kemarin (12/4) pemkab sudah menggelontorkan Rp 107 miliar alokasi dana desa (ADD) tahap pertama. Dari 419 desa, ternyata hanya satu desa ADD belum cair.
DPRD berharap kinerja pemerintahan desa (pemdes) terus ditingkatkan dan jangan loyo. Sebab, ADD tahun ini naik dibanding tahun lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Machmuddin menjelaskan, hingga kini pencairan ADD sudah hampir tuntas. Dari 419 desa, yang sudah cair sebanyak 418. Hanya satu desa masih belum cair.
Berdasar informasi dihimpun, satu desa belum bisa cair ADD yakni Desa Talok, Kecamatan Kalitidu. ADD diperuntukkan untuk operasional dan gaji. Baik kepala desa maupun perangkat desa. Itu berbeda dengan dana desa (DD) yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. ‘’Sisa satu desa yang belum karena belum mengajukan proposal,’’ katanya kemarin.
Menurut dia, sudah berkoordinasi dengan camat terkait dengan desa yang belum mengajukan itu. Diperkirakan dalam waktu dekat akan segera mengajukan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, tahun ini total ADD mencapai Rp 214,8 miliar. Dari jumlah itu tahap pertama yang cair sebanyak Rp 107 miliar. Jumlah itu untuk 418 desa. ‘’Sebagian besar sudah cair,’’ jelasnya.
Dibanding tahun lalu ADD tahun ini mengalami kenaikan. Tahun lalu total ADD sebanyak Rp 196 miliar. Sehingga ada kenaikan sebesar Rp 18 miliar dibanding tahun lalu. Kenaikan itu karena sejumlah pendapatan dipasang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Misalnya, dana bagi hasil migas (DBH) migas dipasang di APBD sebesar Rp 984 miliar.
- Advertisement -
Jumlah itu lebih besar dibanding tahun lalu dipasang Rp 956 miliar. Ketua DPRD Imam Sholikin berharap, aparatur pemdes terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Naiknya tunjangan itu juga harus diimbangi dengan kinerja yang bagus. ‘’Kami harap desa-desa terus meningkatkan pelayanan,’’ jelasnya.
Radar Bojonegoro – Aparatur pemerintah desa (pemdes) di Bojonegoro bisa bernapas legas. Hingga kemarin (12/4) pemkab sudah menggelontorkan Rp 107 miliar alokasi dana desa (ADD) tahap pertama. Dari 419 desa, ternyata hanya satu desa ADD belum cair.
DPRD berharap kinerja pemerintahan desa (pemdes) terus ditingkatkan dan jangan loyo. Sebab, ADD tahun ini naik dibanding tahun lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Machmuddin menjelaskan, hingga kini pencairan ADD sudah hampir tuntas. Dari 419 desa, yang sudah cair sebanyak 418. Hanya satu desa masih belum cair.
Berdasar informasi dihimpun, satu desa belum bisa cair ADD yakni Desa Talok, Kecamatan Kalitidu. ADD diperuntukkan untuk operasional dan gaji. Baik kepala desa maupun perangkat desa. Itu berbeda dengan dana desa (DD) yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. ‘’Sisa satu desa yang belum karena belum mengajukan proposal,’’ katanya kemarin.
Menurut dia, sudah berkoordinasi dengan camat terkait dengan desa yang belum mengajukan itu. Diperkirakan dalam waktu dekat akan segera mengajukan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, tahun ini total ADD mencapai Rp 214,8 miliar. Dari jumlah itu tahap pertama yang cair sebanyak Rp 107 miliar. Jumlah itu untuk 418 desa. ‘’Sebagian besar sudah cair,’’ jelasnya.
Dibanding tahun lalu ADD tahun ini mengalami kenaikan. Tahun lalu total ADD sebanyak Rp 196 miliar. Sehingga ada kenaikan sebesar Rp 18 miliar dibanding tahun lalu. Kenaikan itu karena sejumlah pendapatan dipasang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Misalnya, dana bagi hasil migas (DBH) migas dipasang di APBD sebesar Rp 984 miliar.
- Advertisement -
Jumlah itu lebih besar dibanding tahun lalu dipasang Rp 956 miliar. Ketua DPRD Imam Sholikin berharap, aparatur pemdes terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Naiknya tunjangan itu juga harus diimbangi dengan kinerja yang bagus. ‘’Kami harap desa-desa terus meningkatkan pelayanan,’’ jelasnya.
