alexametrics
23.6 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Pencairan ADD dan DD Belum Tuntas

BOJONEGORO – Pencairan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) hingga kini masih belum tuntas. Masih ada belasan desa yang masih belum mengajukan pencairan dana itu.

“Masih ada yang belum. Jumlahnya terus berkurang kok,” ujar kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi kemarin (12/4).

Ibnu menjelaskan, belum selesainya pencairan ADD dan DD karena ada desa yang persyaratannya belum lengkap. Di antaranya adalah berkas-berkas. Sehingga, harus dikembalikan untuk diperbaiki. “Tetap kita tunggu. Jadi, harus segera diperbaiki,” ujar dia.

Tahun ini pagu anggaran DD mencapai Rp 367 miliar. Dana tersebut nantinya akan dicairkan dalam beberapa tahap. Tahap ini yang dicairkan mencapai Rp 55 miliar.

Baca Juga :  Pasca Lebaran, Terminal dan Stasiun Berangsur Normal

Jumlah desa di Bojonegoro mencapai 419. Namun, lima desa yang ADD maupun DD-nya tidak bisa cair. Penyebabnya, lima desa ini kadesnya bermasalah hukum, yakni Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari: Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo; Desa Sukorejo dan Sumberejo, Kecamatan Malo; Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu; belum bisa dicairkan. Sebab, menunggu proses hukum.

Ibnu menjelaskan, khusus lima desa itu baru bisa dicairkan jika semua proses hukumnya jelas. Saat ini lima desa itu tengah menempuh proses hukum.

Lima desa tersebut kadesnya berstatus nonaktif. Itu setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mencabut penundaan penangguhan pemecatannya. Sehingga, status mereka kini kades nonaktif. Lima kades itu dinonaktifkan karena masalah seleksi perangkat desa.

Baca Juga :  DPRD Butuh Penjelasan Rekanan

Mereka tidak merekomendasi perangkat desa hasil seleksi. Sehingga, mereka tidak bisa dilantik. Itu membuat pemkab harus menjatuhkan sanksi pada mereka.

Target pencairan DD seharusnya tuntas Maret lalu. Namun, itu belum bisa terealisasi. Sebab, masih ada yang belum cair. Bahkan, ADD seharusnya selesai Februari lalu.

“Kita sudah minta camat untuk menginformasikan pada kades,” ungkap Ibnu.

BOJONEGORO – Pencairan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) hingga kini masih belum tuntas. Masih ada belasan desa yang masih belum mengajukan pencairan dana itu.

“Masih ada yang belum. Jumlahnya terus berkurang kok,” ujar kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi kemarin (12/4).

Ibnu menjelaskan, belum selesainya pencairan ADD dan DD karena ada desa yang persyaratannya belum lengkap. Di antaranya adalah berkas-berkas. Sehingga, harus dikembalikan untuk diperbaiki. “Tetap kita tunggu. Jadi, harus segera diperbaiki,” ujar dia.

Tahun ini pagu anggaran DD mencapai Rp 367 miliar. Dana tersebut nantinya akan dicairkan dalam beberapa tahap. Tahap ini yang dicairkan mencapai Rp 55 miliar.

Baca Juga :  Terus Berusaha, Gadis ini Habiskan Jatah Gagal Dalam Hidup

Jumlah desa di Bojonegoro mencapai 419. Namun, lima desa yang ADD maupun DD-nya tidak bisa cair. Penyebabnya, lima desa ini kadesnya bermasalah hukum, yakni Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari: Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo; Desa Sukorejo dan Sumberejo, Kecamatan Malo; Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu; belum bisa dicairkan. Sebab, menunggu proses hukum.

Ibnu menjelaskan, khusus lima desa itu baru bisa dicairkan jika semua proses hukumnya jelas. Saat ini lima desa itu tengah menempuh proses hukum.

Lima desa tersebut kadesnya berstatus nonaktif. Itu setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mencabut penundaan penangguhan pemecatannya. Sehingga, status mereka kini kades nonaktif. Lima kades itu dinonaktifkan karena masalah seleksi perangkat desa.

Baca Juga :  CEO Persatu ''Dilelang'' 

Mereka tidak merekomendasi perangkat desa hasil seleksi. Sehingga, mereka tidak bisa dilantik. Itu membuat pemkab harus menjatuhkan sanksi pada mereka.

Target pencairan DD seharusnya tuntas Maret lalu. Namun, itu belum bisa terealisasi. Sebab, masih ada yang belum cair. Bahkan, ADD seharusnya selesai Februari lalu.

“Kita sudah minta camat untuk menginformasikan pada kades,” ungkap Ibnu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/