alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Viral Camat Rekam Video ASN Doakan Jokowi

LAMONGAN – Video seperti kegiatan deklarasi dan dihadiri sebagian pejabat Pemkab Lamongan menjadi pembicaraan di media sosial. Penyebabnya, ada penyebutan nama Jokowi, presiden RI yang kini juga menjadi capres nomor urut 01, dan penunjukkan satu telunjuk yang dilakukan salah satu peserta kegiatan tersebut.

Dalam video tersebut, terdengar suara seseorang seperti membacakan naskah per kalimat yang diikuti peserta kegiatan. Seperti kalimat atas program dan pembangunan.  Kalimat itu dibaca ulang peserta.

Kemudian, yang sangat membanggakan selama ini.  Di Kabupaten Lamongan. Semoga Pak Jokowi ke depan. Lebih sukses lagi. Serta terakhir, kata amin.

Saat kata amin selesai, salah satu peserta kegiatan itu menunjukkan satu jarinya.

Baca Juga :  Anggota Pramuka Harus Tangguh

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamongan mengaku belum menerima laporan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) berpolitik. Ketua sekaligus koordinator Divisi Hukum Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar, mengatakan, sampai sekarang baru tiga laporan keterlibatan ASN berpolitik.

Kasusnya sudah naik di Komisi ASN.

Terkait beredarnya video dengan penyebutan nama Jokowi, Badar mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil tindakan. Alasannya, belum ada laporan dari masyarakat. Pihaknya belum bisa melakukan investigasi karena belum masuk temuan.

Bawaslu akan bertindak ketika mendapatkan laporan atau temuan. Sehingga tidak semua informasi dilakukan investigasi. Hanya informasi yang mengarah, misalnya penggunaan atribut peserta pemilu. Selain itu, tambahan keterangan dari saksi yang hadir supaya bawaslu bisa mendatangi atau mendatangkan yang bersangkutan.

Baca Juga :  Satu Siswa SMPN Lagi tak Ikut UNBK

Jika sudah mendapatkan keterangan – keterangan yang mengarah, lanjut Badar, bisa dilakukan investigasi lanjutan. Seandainya ada petunjuk lengkap, maka kasusnya akan ditingkatkan menjadi dugaan pelanggaran. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka kasus tersebut dihentikan. Hal itu sesuai dengan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPUK Lamongan, Fatkur Rohman, mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar terkait video yang beredar. Kewenangan pengusutan dan pengawasan ada di bawaslu. KPUK sebagai pelaksana, tetap menunggu laporan tersebut.

Selama ini, lanjut dia, KPUK berusaha menerapkan PKPU 23/2018 tentang kampanye. Sudah disebutkan siapa saja yang boleh berkampanye dan tidak. “KPU hanya sebagai pelaksana kegiatan pemilu,’’ ujarnya.

LAMONGAN – Video seperti kegiatan deklarasi dan dihadiri sebagian pejabat Pemkab Lamongan menjadi pembicaraan di media sosial. Penyebabnya, ada penyebutan nama Jokowi, presiden RI yang kini juga menjadi capres nomor urut 01, dan penunjukkan satu telunjuk yang dilakukan salah satu peserta kegiatan tersebut.

Dalam video tersebut, terdengar suara seseorang seperti membacakan naskah per kalimat yang diikuti peserta kegiatan. Seperti kalimat atas program dan pembangunan.  Kalimat itu dibaca ulang peserta.

Kemudian, yang sangat membanggakan selama ini.  Di Kabupaten Lamongan. Semoga Pak Jokowi ke depan. Lebih sukses lagi. Serta terakhir, kata amin.

Saat kata amin selesai, salah satu peserta kegiatan itu menunjukkan satu jarinya.

Baca Juga :  Mantap Berjilbab Hingga Membuat Tutorial Cara Berhijab

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamongan mengaku belum menerima laporan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) berpolitik. Ketua sekaligus koordinator Divisi Hukum Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar, mengatakan, sampai sekarang baru tiga laporan keterlibatan ASN berpolitik.

Kasusnya sudah naik di Komisi ASN.

Terkait beredarnya video dengan penyebutan nama Jokowi, Badar mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil tindakan. Alasannya, belum ada laporan dari masyarakat. Pihaknya belum bisa melakukan investigasi karena belum masuk temuan.

Bawaslu akan bertindak ketika mendapatkan laporan atau temuan. Sehingga tidak semua informasi dilakukan investigasi. Hanya informasi yang mengarah, misalnya penggunaan atribut peserta pemilu. Selain itu, tambahan keterangan dari saksi yang hadir supaya bawaslu bisa mendatangi atau mendatangkan yang bersangkutan.

Baca Juga :  SPBU Kota Tetap Buka 24 Jam

Jika sudah mendapatkan keterangan – keterangan yang mengarah, lanjut Badar, bisa dilakukan investigasi lanjutan. Seandainya ada petunjuk lengkap, maka kasusnya akan ditingkatkan menjadi dugaan pelanggaran. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka kasus tersebut dihentikan. Hal itu sesuai dengan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPUK Lamongan, Fatkur Rohman, mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar terkait video yang beredar. Kewenangan pengusutan dan pengawasan ada di bawaslu. KPUK sebagai pelaksana, tetap menunggu laporan tersebut.

Selama ini, lanjut dia, KPUK berusaha menerapkan PKPU 23/2018 tentang kampanye. Sudah disebutkan siapa saja yang boleh berkampanye dan tidak. “KPU hanya sebagai pelaksana kegiatan pemilu,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/