alexametrics
30.7 C
Bojonegoro
Monday, May 16, 2022

300 Kapal Mendaftar, Baru 77 Keluar BPKP

KOTA – Pengukuran kapal nelayan di Lamongan belum optimal. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, baru 77 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) berhasil diterbitkan hingga bulan ini. Padahal yang mengajukan pengukuran sekitar 300 unit. “Kita masih menunggu pengukuran dari Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) setempat, dan prosesnya memang lama,’’ kata Kabid Tangkap Dinas Perikanan Lamongan, Hendro Setio Budi Selasa (12/3).

Hendro mengungkapkan, sebenarnya penerbitan BPKP tidak ada target. Tapi pihaknya berusaha untuk mendampingi nelayan agar memiliki legalitas. Saat ini, kapal nelayan yang sudah dilakukan pengukuran dan belum terbit surat uk/pas kecil sebanyak 163 kapal. Sedangkan yang mengajukan pengukuran sekitar 300 unit. Dan data terakhir, ada 2.400 kapal 5 gross ton (GT). ‘’Untuk legalitasnya belum bisa dipastikan. Sebab semuanya masih  proses dan berlangsung. Semoga akhir tahun sudah bisa,” jelasnya.

Baca Juga :  Tendangan Sudut Momok Pertahanan

Dia menjelaskan, penerbitan BPKP merupakan langkah legalitas paling akhir. Setelah dilakukan pendataan nama kapal oleh nelayan secara online. Kemudian dilakukan pendaftaran oleh nelayan ke Direktorat Perkapalan dan Kelautan (Ditkapel) Kemenhub. Selanjutnya pengukuran dilakukan oleh KUPP Brondong. Setelah itu menunggu bukti pengukuran (pas kecil) sebelum diterbitkan BPKP. Menurutnya, kewenangan daerah hanya menerbitkan BPKP. ‘’Penerbitan BPKP oleh daerah pun hanya untuk kapal kecil berukuran 5 GT,’’ ungkapnya.

Menurut dia, proses pengukuran menjadi kewenangan pusat, yakni lewat KUPP setempat. Sejak tahun lalu pihaknya bekerjasama dengan KUPP untuk pendataan nama kapal. Tujuannya, agar seluruh nelayan yang melaut memiliki legalitas. Karena hampir setengah dari nelayan tersebut enggan mengurus legalitas. Padahal itu penting, supaya ketika ada kejadian di laut identitasnya bisa dibaca oleh petugas. “Kalau mereka melaut tanpa identitas juga menyusahkan. Tidak hanya identitas yang ada di rukun nelayan saja,” tukasnya.

Baca Juga :  Saling Bantu Plester Lantai Rumah Ali Anwar

KOTA – Pengukuran kapal nelayan di Lamongan belum optimal. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, baru 77 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) berhasil diterbitkan hingga bulan ini. Padahal yang mengajukan pengukuran sekitar 300 unit. “Kita masih menunggu pengukuran dari Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) setempat, dan prosesnya memang lama,’’ kata Kabid Tangkap Dinas Perikanan Lamongan, Hendro Setio Budi Selasa (12/3).

Hendro mengungkapkan, sebenarnya penerbitan BPKP tidak ada target. Tapi pihaknya berusaha untuk mendampingi nelayan agar memiliki legalitas. Saat ini, kapal nelayan yang sudah dilakukan pengukuran dan belum terbit surat uk/pas kecil sebanyak 163 kapal. Sedangkan yang mengajukan pengukuran sekitar 300 unit. Dan data terakhir, ada 2.400 kapal 5 gross ton (GT). ‘’Untuk legalitasnya belum bisa dipastikan. Sebab semuanya masih  proses dan berlangsung. Semoga akhir tahun sudah bisa,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemerataan Air Belum Terkontrol

Dia menjelaskan, penerbitan BPKP merupakan langkah legalitas paling akhir. Setelah dilakukan pendataan nama kapal oleh nelayan secara online. Kemudian dilakukan pendaftaran oleh nelayan ke Direktorat Perkapalan dan Kelautan (Ditkapel) Kemenhub. Selanjutnya pengukuran dilakukan oleh KUPP Brondong. Setelah itu menunggu bukti pengukuran (pas kecil) sebelum diterbitkan BPKP. Menurutnya, kewenangan daerah hanya menerbitkan BPKP. ‘’Penerbitan BPKP oleh daerah pun hanya untuk kapal kecil berukuran 5 GT,’’ ungkapnya.

Menurut dia, proses pengukuran menjadi kewenangan pusat, yakni lewat KUPP setempat. Sejak tahun lalu pihaknya bekerjasama dengan KUPP untuk pendataan nama kapal. Tujuannya, agar seluruh nelayan yang melaut memiliki legalitas. Karena hampir setengah dari nelayan tersebut enggan mengurus legalitas. Padahal itu penting, supaya ketika ada kejadian di laut identitasnya bisa dibaca oleh petugas. “Kalau mereka melaut tanpa identitas juga menyusahkan. Tidak hanya identitas yang ada di rukun nelayan saja,” tukasnya.

Baca Juga :  Air Bengawan Jero Naik Lagi

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/