alexametrics
29.7 C
Bojonegoro
Friday, August 12, 2022

Sulit Pemasaran, Butuh Lembaga Akselerasi UMKM

BOJONEGORO – Hingga saat ini, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bojonegoro kerap kesulitan mencari ceruk pasar untuk menjual produk. Fakta itu karena masih banyak pelaku usaha UMKM bergantung pada pemerintah. Seharusnya, ada lembaga akselerasi usaha mikro yang mengawal dan memaksimalkan UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Elzadeba Agustina mengatakan, sejauh ini masalah yang dihadapi pelaku UMKM terkait sulitnya mencari ceruk pasar menjual produk. Sehingga, banyak produk kualitas bagus tidak bisa dijual dengan maksimal. 

Karena itu, pihaknya mulai merumuskan pembentukan lembaga akselerasi tersebut. “Memang masalahnya ada di sulitnya menemukan pasar, dan kita sudah mulai merumuskan adanya pusat pengembangan dan akselerasi UMKM,” katanya senin (12/2). 

Baca Juga :  Pendapatan Asli Daerah Belum Maksimal, Masih Andalkan Transferan Pusat

Nantinya, kata dia, dalam operasional kegiatan, dinkop bekerja sama dengan OPD lain, dan perguruan tinggi bertugas mengawal gerak pelaku usaha UMKM. Sehingga, tidak hanya perbaikan mutu dan kualitas produk, tetapi juga proses membuka ceruk pasar menjual produk.“Seharusnya ada lembaga akselerasi, jadi tidak hanya bergantung pada pemerintah,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Bojonegoro Rahmad Junaidi.

Dia menjelaskan, di Bojonegoro ada sebanyak 77 ribu lebih pelaku usaha UMKM dari berbagai macam jenis bidang olahan dan produk. Namun, mayoritas mengeluhkan hal yang sama. Yakni, sulitnya menjual produk. Sebab, ceruk pasar sangat sulit. 

Menurut dia, seperti negara-negara maju lainnya, harusnya ada lembaga non-pemerintah yang mengawal pelaku UMKM. Sejauh ini, belum ada lembaga akselerasi usaha mikro di Bojonegoro. Masih bergantung pemerintah. Tentu, ketergantungan itu tidak bisa maksimal. Meski, berbagai upaya seperti pagelaran pameran produk ke luar daerah sudah dilakukan. “Kalau di negara-negara maju itu sudah dimulai, seharusnya kita sudah berpikir ke arah sana,” ucapnya. 

Baca Juga :  Menanti Respons UMKM, Biaya Sertifikasi Halal Turun

Lembaga akselerasi usaha mikro memang lembaga non-pemerintahan. Namun di dalamnya terdapat berbagai macam unsur. Seperti akademisi, perbankan, hingga pengusaha menengah ke atas. Adanya lembaga tersebut, berbagai pengawalan kemajuan pelaku UMKM bisa maksimal. 

BOJONEGORO – Hingga saat ini, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bojonegoro kerap kesulitan mencari ceruk pasar untuk menjual produk. Fakta itu karena masih banyak pelaku usaha UMKM bergantung pada pemerintah. Seharusnya, ada lembaga akselerasi usaha mikro yang mengawal dan memaksimalkan UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Elzadeba Agustina mengatakan, sejauh ini masalah yang dihadapi pelaku UMKM terkait sulitnya mencari ceruk pasar menjual produk. Sehingga, banyak produk kualitas bagus tidak bisa dijual dengan maksimal. 

Karena itu, pihaknya mulai merumuskan pembentukan lembaga akselerasi tersebut. “Memang masalahnya ada di sulitnya menemukan pasar, dan kita sudah mulai merumuskan adanya pusat pengembangan dan akselerasi UMKM,” katanya senin (12/2). 

Baca Juga :  Rapat Paripurna Diundur

Nantinya, kata dia, dalam operasional kegiatan, dinkop bekerja sama dengan OPD lain, dan perguruan tinggi bertugas mengawal gerak pelaku usaha UMKM. Sehingga, tidak hanya perbaikan mutu dan kualitas produk, tetapi juga proses membuka ceruk pasar menjual produk.“Seharusnya ada lembaga akselerasi, jadi tidak hanya bergantung pada pemerintah,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Bojonegoro Rahmad Junaidi.

Dia menjelaskan, di Bojonegoro ada sebanyak 77 ribu lebih pelaku usaha UMKM dari berbagai macam jenis bidang olahan dan produk. Namun, mayoritas mengeluhkan hal yang sama. Yakni, sulitnya menjual produk. Sebab, ceruk pasar sangat sulit. 

Menurut dia, seperti negara-negara maju lainnya, harusnya ada lembaga non-pemerintah yang mengawal pelaku UMKM. Sejauh ini, belum ada lembaga akselerasi usaha mikro di Bojonegoro. Masih bergantung pemerintah. Tentu, ketergantungan itu tidak bisa maksimal. Meski, berbagai upaya seperti pagelaran pameran produk ke luar daerah sudah dilakukan. “Kalau di negara-negara maju itu sudah dimulai, seharusnya kita sudah berpikir ke arah sana,” ucapnya. 

Baca Juga :  Pendapatan Asli Daerah Belum Maksimal, Masih Andalkan Transferan Pusat

Lembaga akselerasi usaha mikro memang lembaga non-pemerintahan. Namun di dalamnya terdapat berbagai macam unsur. Seperti akademisi, perbankan, hingga pengusaha menengah ke atas. Adanya lembaga tersebut, berbagai pengawalan kemajuan pelaku UMKM bisa maksimal. 

Artikel Terkait

Most Read

Wiwik Dituntut Lima Tahun Penjara

Wallace Akan Diuji

Artikel Terbaru


/