alexametrics
27.6 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

DPRD Bojonegoro Gelar FGD Dua Raperda Inisiatif

Radar Bojonegoro – DPRD Bojonegoro menggelar focus group discussion (FGD) Sabtu (10/10) lalu. Kegiatan berlangsung di Kafe Mbah Dalang Dander itu membahas dua raperda usulan DPRD.

Yakni, raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani serta raperda tentang penyelenggaraan hiburan. Sesi pertama adalah FGD raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang diinisiasi oleh Komisi B DPRD Bojonegoro.

Kegiatan dimulai pukul 09.00. Diikuti seluruh anggota komisi B DPRD. Hadir dalam kegiatan itu dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, tim dari Unigoro, sejumlah NGO, dan perwakilan masyarakat petani.

Kegiatan dibuka oleh Ketua DPRD Imam Sholikin. Dalam sambutannya, Imam Sholikin mengatakan, petani harus terlin dungi secara regulasi. Sehingga, petani bisa terlindungi dan kehi dupannya semakin meningkat.

Itu karena waktu pembahasannya tidak lama. Akhir November mendatang R-APBD 2021 sudah harus disahkan. ‘’Kami minta eksekutif (pemkab) segera menyerahkan draf KUA PPAS ke DPRD,’’ ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto kemarin (11/10).

Baca Juga :  Rokok Naik? Bea Cukai Pastikan Belum Ada Informasi Resmi

Pria juga anggota badan anggaran (banggar) itu menjelaskan, semakin cepat draf diserahkan, pembahasan bisa segera dilakukan. Sebab, pembahasan harus selesai akhir November mendatang. Berarti waktu pembahasan hanya sebulan. ‘’Kalau diserahkan bulan ini, masih ada waktu sebulan lebih,’’ jelasnya.

Menurut Sigit, jika terlalu lama tidak dibahas, pihaknya khawatir waktu pembahasan akan mepet. Sehingga, tidak maksimal. Padahal, pembahasan APBD 2021 membutuhkan waktu lebih lama.

‘’Jadi, harus segera dikirim ke kami (DPRD),’’ jelasnya. Anggota Komisi B DPRD Lasuri menga takan, hingga kini pembahasan KUA-PPAS memang belum dilakukan. Sesuai jadwal pembahasan dengan tim anggaran pemkab baru dilakukan minggu ketiga bulan ini. ‘’Minggu ketiga bulan ini,’’ ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca Juga :  Warga Berebut Ikan Mabuk 

Pembahasan draf dimulai di komisi-komisi. Setelah itu baru pembahasan di banggar dengan tim anggaran pemkab. Setelah itu, pembahasan akan berlanjut ke R-APBD. ‘’R-APBD rencananya bulan depan,’’ jelasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi mengatakan, KUA-PPAS saat ini masih dibahas. Diperkirakan bulan ini akan segera dikirimkan ke DPRD untuk dibahas.

Ibnu membenarkan bahwa APBD 2021 harus disahkan akhir November nanti. Karena itu, pembahasanya harus dipercepat. ‘’Secepatnya akan kami selesaikan dan kami bahas dengan DPRD,’’ ujar pria masuk tim anggaran pemkab tersebut.

Radar Bojonegoro – DPRD Bojonegoro menggelar focus group discussion (FGD) Sabtu (10/10) lalu. Kegiatan berlangsung di Kafe Mbah Dalang Dander itu membahas dua raperda usulan DPRD.

Yakni, raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani serta raperda tentang penyelenggaraan hiburan. Sesi pertama adalah FGD raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang diinisiasi oleh Komisi B DPRD Bojonegoro.

Kegiatan dimulai pukul 09.00. Diikuti seluruh anggota komisi B DPRD. Hadir dalam kegiatan itu dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, tim dari Unigoro, sejumlah NGO, dan perwakilan masyarakat petani.

Kegiatan dibuka oleh Ketua DPRD Imam Sholikin. Dalam sambutannya, Imam Sholikin mengatakan, petani harus terlin dungi secara regulasi. Sehingga, petani bisa terlindungi dan kehi dupannya semakin meningkat.

Itu karena waktu pembahasannya tidak lama. Akhir November mendatang R-APBD 2021 sudah harus disahkan. ‘’Kami minta eksekutif (pemkab) segera menyerahkan draf KUA PPAS ke DPRD,’’ ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto kemarin (11/10).

Baca Juga :  Harganas, Cinta Keluarga dan Cinta Terencana

Pria juga anggota badan anggaran (banggar) itu menjelaskan, semakin cepat draf diserahkan, pembahasan bisa segera dilakukan. Sebab, pembahasan harus selesai akhir November mendatang. Berarti waktu pembahasan hanya sebulan. ‘’Kalau diserahkan bulan ini, masih ada waktu sebulan lebih,’’ jelasnya.

Menurut Sigit, jika terlalu lama tidak dibahas, pihaknya khawatir waktu pembahasan akan mepet. Sehingga, tidak maksimal. Padahal, pembahasan APBD 2021 membutuhkan waktu lebih lama.

‘’Jadi, harus segera dikirim ke kami (DPRD),’’ jelasnya. Anggota Komisi B DPRD Lasuri menga takan, hingga kini pembahasan KUA-PPAS memang belum dilakukan. Sesuai jadwal pembahasan dengan tim anggaran pemkab baru dilakukan minggu ketiga bulan ini. ‘’Minggu ketiga bulan ini,’’ ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca Juga :  Warga Berebut Ikan Mabuk 

Pembahasan draf dimulai di komisi-komisi. Setelah itu baru pembahasan di banggar dengan tim anggaran pemkab. Setelah itu, pembahasan akan berlanjut ke R-APBD. ‘’R-APBD rencananya bulan depan,’’ jelasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi mengatakan, KUA-PPAS saat ini masih dibahas. Diperkirakan bulan ini akan segera dikirimkan ke DPRD untuk dibahas.

Ibnu membenarkan bahwa APBD 2021 harus disahkan akhir November nanti. Karena itu, pembahasanya harus dipercepat. ‘’Secepatnya akan kami selesaikan dan kami bahas dengan DPRD,’’ ujar pria masuk tim anggaran pemkab tersebut.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/