alexametrics
29.7 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Puluhan Ribu Petani Terancam Tak Bisa Membeli Pupuk Bersubsidi

Radar Bojonegoro – Ketentuan pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani sudah berlaku sejak 1 September. Namun, dari jumlah petani se Bojonegoro 193.614 orang, kartu tani yang tercetak baru 148.281 kartu. Sehingga, 45.333 petani tercancam tak bisa membeli pupuk bersubsidi.

Ketentuan membeli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani itu, sesuai dengan Keputusan Kementan Dirjen Prasaran dan Sarana, Nomor 491/KPTS/ sd.320/B.S.2/08/2020, Tentang Penagihan dan Penebusan Pupuk Bersubsidi.

“Masih kurang sekitar 45.300 kartu belum tercetak,” kata Kasi Pupuk dan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tatik Kasiati kemarin. Tatik menuturkan, persiapan infrastruktur untuk pelakasanaan pembelian pupuk bersubsidi sedang masih proses. Mulai dari pencetakan kartu tani hingga kesiapan electronic data capture (EDC), yang akan dipasang di setiap kios pupuk.

“EDC harus aktif, untuk transksi pupuk, dan pemilik kios harus paham betul penggunaannya,” tandasnya. Tatik menjelaskan, sekitar 148.281 kartu tani dicetak dari jumlah 193.614 petani, yang terdaftar di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) 2020. Sedangkan untuk kartu sudah di-aktivasi baru 29.943 kartu. Sehingga belum semua petani memiliki kartu, dan tercancam tak bisa membeli pupuk bersubsidi.

Baca Juga :  Pengaruhi Sertifikasi Guru

“Sampai kini belum siap. Sedangkan di beberapa wilayah kebutuhan pupuk sudah ada,” jelasnya Tatik menambahkan, saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pihak ditributor untuk menebus pupuk bersubsidi secara manual. Tanpa adanya petunjuk teknik, kios tidak berani melakukan penjualan pupuk, sebab beresiko.

“Untuk RDKK 2021 diwanti-wanti agar semua petani masuk kelompok dan masuk RDKK. Karena jika tidak masuk tidak dapat pupuk, dan tidak bisa dilayani di 383 kios yang ada di seluruh wilayah Bojonegoro,’’ bebernya. Kepala Dinas Pertanian Helmy Elisabeth menambahkan, kebijakan pemerintah pusat per 1 September pembelian pupuk subsidi harus menggunakan kartu tani.

Namun, perma salahannya,kartu petani belum tercetak semua. Sedangkan sarana EDC di kios pertanian juga belum lengkap. Helmi menjelaskan kini proses melengkapi kartu tani dan sarana di kios sedang dilakukan. Selain itu untuk penyerapan pupuk bagi petani terdaftar RDKK 2020 belum memiliki kartu tani belum jelas mekanismenya.

Baca Juga :  Puluhan Siswa SMK Dropout

“Masih menunggu hasil rapat di Surabaya untuk membahas rencana pembelian pupun tanpa kartu tani,” kata Helmy. Pihaknya kini hanya bisa berkoor dinasi dengan bank untuk kartu yang belum tercetak. Dan kartu sudah tercetak harus diaktivasi agar bisa digunakan.

Sedangkan penditribusiannya tergantung dari pusat. “Oktober sudah masuk musim hujan, petani mulai membutuhkan pupuk. Pusat juga melihat situasi ini, berfikir kalo ada mekanisme lain untuk petani belum memiliki atau belum tercetak,” jelasnya.

Perubahan mekanisme pembelian pupuk bersubsidi ini tampaknya belum tersampaikan ke petani. Buktinya, Sunar, salah satu petani di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, mengaku belum memiliki kartu tani, padahal tergabung dalam kelompok tani.

Meskipun tidak memiliki kartu tani, akan tetap membeli pupuk seperti biasa. “Tidak punya tetap membeli,” katanya. Hal senda diungkapkan Supriyadi, petani di Desa Cengungklung, Keca matan Gayam itu, mengaku sudah memiliki kartu tani, namun belum mengetahuan kartu tersebut aktif atau tidak. ‘’Belum pernah menggu nakannya,” ujarnya.

Radar Bojonegoro – Ketentuan pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani sudah berlaku sejak 1 September. Namun, dari jumlah petani se Bojonegoro 193.614 orang, kartu tani yang tercetak baru 148.281 kartu. Sehingga, 45.333 petani tercancam tak bisa membeli pupuk bersubsidi.

Ketentuan membeli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani itu, sesuai dengan Keputusan Kementan Dirjen Prasaran dan Sarana, Nomor 491/KPTS/ sd.320/B.S.2/08/2020, Tentang Penagihan dan Penebusan Pupuk Bersubsidi.

“Masih kurang sekitar 45.300 kartu belum tercetak,” kata Kasi Pupuk dan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tatik Kasiati kemarin. Tatik menuturkan, persiapan infrastruktur untuk pelakasanaan pembelian pupuk bersubsidi sedang masih proses. Mulai dari pencetakan kartu tani hingga kesiapan electronic data capture (EDC), yang akan dipasang di setiap kios pupuk.

“EDC harus aktif, untuk transksi pupuk, dan pemilik kios harus paham betul penggunaannya,” tandasnya. Tatik menjelaskan, sekitar 148.281 kartu tani dicetak dari jumlah 193.614 petani, yang terdaftar di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) 2020. Sedangkan untuk kartu sudah di-aktivasi baru 29.943 kartu. Sehingga belum semua petani memiliki kartu, dan tercancam tak bisa membeli pupuk bersubsidi.

Baca Juga :  Ojek WA Mirip Asisten Pribadi

“Sampai kini belum siap. Sedangkan di beberapa wilayah kebutuhan pupuk sudah ada,” jelasnya Tatik menambahkan, saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pihak ditributor untuk menebus pupuk bersubsidi secara manual. Tanpa adanya petunjuk teknik, kios tidak berani melakukan penjualan pupuk, sebab beresiko.

“Untuk RDKK 2021 diwanti-wanti agar semua petani masuk kelompok dan masuk RDKK. Karena jika tidak masuk tidak dapat pupuk, dan tidak bisa dilayani di 383 kios yang ada di seluruh wilayah Bojonegoro,’’ bebernya. Kepala Dinas Pertanian Helmy Elisabeth menambahkan, kebijakan pemerintah pusat per 1 September pembelian pupuk subsidi harus menggunakan kartu tani.

Namun, perma salahannya,kartu petani belum tercetak semua. Sedangkan sarana EDC di kios pertanian juga belum lengkap. Helmi menjelaskan kini proses melengkapi kartu tani dan sarana di kios sedang dilakukan. Selain itu untuk penyerapan pupuk bagi petani terdaftar RDKK 2020 belum memiliki kartu tani belum jelas mekanismenya.

Baca Juga :  Berkarya tanpa Batas

“Masih menunggu hasil rapat di Surabaya untuk membahas rencana pembelian pupun tanpa kartu tani,” kata Helmy. Pihaknya kini hanya bisa berkoor dinasi dengan bank untuk kartu yang belum tercetak. Dan kartu sudah tercetak harus diaktivasi agar bisa digunakan.

Sedangkan penditribusiannya tergantung dari pusat. “Oktober sudah masuk musim hujan, petani mulai membutuhkan pupuk. Pusat juga melihat situasi ini, berfikir kalo ada mekanisme lain untuk petani belum memiliki atau belum tercetak,” jelasnya.

Perubahan mekanisme pembelian pupuk bersubsidi ini tampaknya belum tersampaikan ke petani. Buktinya, Sunar, salah satu petani di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, mengaku belum memiliki kartu tani, padahal tergabung dalam kelompok tani.

Meskipun tidak memiliki kartu tani, akan tetap membeli pupuk seperti biasa. “Tidak punya tetap membeli,” katanya. Hal senda diungkapkan Supriyadi, petani di Desa Cengungklung, Keca matan Gayam itu, mengaku sudah memiliki kartu tani, namun belum mengetahuan kartu tersebut aktif atau tidak. ‘’Belum pernah menggu nakannya,” ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/