alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Kenaikan Listrik, Komisi B Bersedia Hearing dengan PLN

Radar Bojonegoro – Lonjakan tagihan listrik bulan Juni sudah banyak dikeluhkan masyarakat Bojonegoro. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 ini tentu banyak perekonomian masyarakat kesusahan.

Berdasar data Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bojonegoro sebanyak 14.024 pelanggan tagihan listriknya naik lebih dari 20 persen. Rinciannya, wilayah Bojonegoro Kota sebanyak 9.722 pelanggan, wilayah Padangan sebanyak 3.125 pelanggan, dan wilayah Sumberrejo sebanyak 1.177 pelanggan.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi pun terbuka apabila ada pelanggan PLN ingin mengeluh terkait lonjakan tagihan listrik. Secara pribadi, Sally sudah beberapa kali mendapat keluhan secara lisan terkait naiknya tagihan listrik.

Politisi asal Kecamatan Sumberrejo itu pun memastikan, komisi B bersedia menjembatani dengan PLN. Kalau perlu diadakan hearing di kantor DPRD atas adanya keluhan pelanggan.

Tentu, menurut Sally, jika memang nantinya ada keluhan masuk ke komisi B. Pihaknya segera turun ke lapangan mengecek kondisi rumah pelanggan. Dan berkoordinasi dengan PLN Bojonegoro.

“Apabila ada lonjakan tagihan listrik dan merasa tidak wajar, monggo laporkan. Sekalian menyertakan struk-struk tagihan bulan-bulan sebelumnya.

Baca Juga :  Realisasi Dana Bagi Hasil Migas Capai Rp 1,1 Triliun

Nanti PLN juga perlu menunjukkan data konsumsi listrik pelanggan tersebut,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut. Asas keterbukaan paling dibutuhkan mencari solusi terkait lonjakan tagihan listrik PLN.

Beban masyarakat melawati masa pandemi Covid-19 jangan sampai diperburuk adanya lonjakan tagihan listrik. Ada baiknya PLN lebih proaktif kepada para pelanggannya apabila memang ada konsumsi listrik yang tidak wajar.

“Sehingga permasalahan naiknya tagihan listrik selama sebulan bisa diantisipasi. Apakah ada yang bersamalah dengan instalasi listrik di rumah pelanggannya atau yang lainnya,” imbuhnya.

Hal serupa diungkapkan Lasuri, anggota Komisi B DPRD setempat. Dia mengungkapkan, upaya mencarikan solusi terkait keluhan masyarakat merasa kenaikan tagihan listriknya tidak wajar dengan memanggil PLN.

Meskipun politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut belum mendapat keluhan secara langsung dari masyarakat. Namun, ia menambahkan, bahwa dari para petinggi PAN menginstruksikan membantu masyarakat terdampak kenaikan lonjakan tagihan listrik.

Ia menjelaskan, membantu ini dalam hal menjembatani masyarakat dan PLN. “Menjembataninya bisa mengadakan hearing agar PLN terbuka de ngan para pelanggan mengeluh ada nya kenaikan tagihan listrik,” tuturnya.

Baca Juga :  Tiga Format Dapil Diusulkan ke KPU Pusat

Kepala UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Hamid Pellu belum menerima keluhan dari masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik PLN.

Ia enggan berkomentar lebih jauh terkait hal tersebut. Ia akan berkomentar apabila sudah ada sengketa konsumen. “Mohon maaf kami belum bisa berkomentar, karena memang belum ada laporan keluhan masuk.

Kalau nanti memang ada, tentu kami akan melakukan mediasi antara pelanggan dan PLN,” katanya. Humas PLN Bojonegoro Hekso Wisoto mengungkapkan ada beberapa cara menyampaikan keluhan naiknya tagihan listrik.

Pelanggan bisa langsung datang ke kantor, via WhatsApp, dan menghubungi hotline PLN 123. Tindak lanjut keluhan pelanggan tentu pihak PLN akan memperlihatkan data konsumsi listrik pelanggan yang bersangkutan.

“Kami tentu mengoptimalkan posko pengaduan bagi para pelanggan yang merasa ada kenaikan tagihan listrik,” jelasnya.

Radar Bojonegoro – Lonjakan tagihan listrik bulan Juni sudah banyak dikeluhkan masyarakat Bojonegoro. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 ini tentu banyak perekonomian masyarakat kesusahan.

Berdasar data Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bojonegoro sebanyak 14.024 pelanggan tagihan listriknya naik lebih dari 20 persen. Rinciannya, wilayah Bojonegoro Kota sebanyak 9.722 pelanggan, wilayah Padangan sebanyak 3.125 pelanggan, dan wilayah Sumberrejo sebanyak 1.177 pelanggan.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi pun terbuka apabila ada pelanggan PLN ingin mengeluh terkait lonjakan tagihan listrik. Secara pribadi, Sally sudah beberapa kali mendapat keluhan secara lisan terkait naiknya tagihan listrik.

Politisi asal Kecamatan Sumberrejo itu pun memastikan, komisi B bersedia menjembatani dengan PLN. Kalau perlu diadakan hearing di kantor DPRD atas adanya keluhan pelanggan.

Tentu, menurut Sally, jika memang nantinya ada keluhan masuk ke komisi B. Pihaknya segera turun ke lapangan mengecek kondisi rumah pelanggan. Dan berkoordinasi dengan PLN Bojonegoro.

“Apabila ada lonjakan tagihan listrik dan merasa tidak wajar, monggo laporkan. Sekalian menyertakan struk-struk tagihan bulan-bulan sebelumnya.

Baca Juga :  100 Kuota Taksi Online, Belum Satupun Ajukan Izin

Nanti PLN juga perlu menunjukkan data konsumsi listrik pelanggan tersebut,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut. Asas keterbukaan paling dibutuhkan mencari solusi terkait lonjakan tagihan listrik PLN.

Beban masyarakat melawati masa pandemi Covid-19 jangan sampai diperburuk adanya lonjakan tagihan listrik. Ada baiknya PLN lebih proaktif kepada para pelanggannya apabila memang ada konsumsi listrik yang tidak wajar.

“Sehingga permasalahan naiknya tagihan listrik selama sebulan bisa diantisipasi. Apakah ada yang bersamalah dengan instalasi listrik di rumah pelanggannya atau yang lainnya,” imbuhnya.

Hal serupa diungkapkan Lasuri, anggota Komisi B DPRD setempat. Dia mengungkapkan, upaya mencarikan solusi terkait keluhan masyarakat merasa kenaikan tagihan listriknya tidak wajar dengan memanggil PLN.

Meskipun politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut belum mendapat keluhan secara langsung dari masyarakat. Namun, ia menambahkan, bahwa dari para petinggi PAN menginstruksikan membantu masyarakat terdampak kenaikan lonjakan tagihan listrik.

Ia menjelaskan, membantu ini dalam hal menjembatani masyarakat dan PLN. “Menjembataninya bisa mengadakan hearing agar PLN terbuka de ngan para pelanggan mengeluh ada nya kenaikan tagihan listrik,” tuturnya.

Baca Juga :  Perlunya Perhatian Pemerintah Terhadap Pelajar Di Desa Selama Pandemi

Kepala UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Hamid Pellu belum menerima keluhan dari masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik PLN.

Ia enggan berkomentar lebih jauh terkait hal tersebut. Ia akan berkomentar apabila sudah ada sengketa konsumen. “Mohon maaf kami belum bisa berkomentar, karena memang belum ada laporan keluhan masuk.

Kalau nanti memang ada, tentu kami akan melakukan mediasi antara pelanggan dan PLN,” katanya. Humas PLN Bojonegoro Hekso Wisoto mengungkapkan ada beberapa cara menyampaikan keluhan naiknya tagihan listrik.

Pelanggan bisa langsung datang ke kantor, via WhatsApp, dan menghubungi hotline PLN 123. Tindak lanjut keluhan pelanggan tentu pihak PLN akan memperlihatkan data konsumsi listrik pelanggan yang bersangkutan.

“Kami tentu mengoptimalkan posko pengaduan bagi para pelanggan yang merasa ada kenaikan tagihan listrik,” jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/