alexametrics
26.8 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Miliki Polemik, Dunia Karaoke Diminta Perbarui Izin

TUBAN – DPRD Tuban tak ingin polemik diberhentikannya operasional tempat hiburan malam Dunia Karaoke (DK) Tuban berkepanjangan. jumat (11/5), digelar hearing di ruang komisi DPRD setempat.  Selain menghadirkan pengelola DK, hearing tersebut yang dihadiri Ketua DPRD Tuban M. Miyadi dan perwakilan organisasi perangkat daerah. Di antaranya, dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja, satpol PP, dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga (disparbudpora), bagian hukum setda, kepala Desa Sugihwaras, camat Jenu, serta wakil TNI-Polri. 

Hasilnya, tempat hiburan malam di Jalan Semarang ini diminta memperbarui izinnya. Baik izin mendirikan bangunan (IMB) maupun tanda daftar usaha pariwisata (TDOP) untuk memperoleh izin operasional. ‘’Kita kasih toleransi (pengurusan izin), tolong IMB dan TDOP diperbarui ,’’ tegas Ketua Komisi A Agung Supriyanto dalam forum tersebut. 

Ketua DPRD Tuban M. Miyadi menambahkan, bupati tidak menutup DK. Sebaliknya, tempat hiburan malam ini diberi kesempatan pindah lokasi dan mengurus persyaratan izin yang baru. Hal itu mengacu surat bupati yang diteken sekretaris daerah. 

Baca Juga :  Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Melalui Seni Budaya Reog

Miyadi juga tidak ingin polemik tempat hiburan malam tersebut terulang. Salah satunya proses IMB yang sempat berpolemik. ‘’Saya tidak ingin ada pejabat yang berani mengeluarkan suatu izin tanpa memenuhi peraturan dan perundang-undangan,” ujar dia. 

Pertimbangannya, karena hal ini akan memengaruhi (kebijakan). Kalau itu terjadi, apa pun bentuknya pemerintah daerah salah. ”Jangan sampai terjadi dan terulang kembali IMB dikeluarkan seorang camat yang tidak memahami kontek IMB yang harus dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini preseden buruk,’’ tegas dia. 

Dikatakan politikus kelahiran Bojonegoro ini, DPRD sudah mengeluarkan rekomendasi terkait polemik tersebut. Yakni, DK diperbolehkan beroperasi di tempat yang lama sambil menunggu pembaruan izin. Di bagian lain, Miyadi juga berharap pengelola DK segera melengkapi semua persyaratan. ‘’Nanti kalau ada kesulitan mohon disampaikan ke saya agar tak ada polemik berkepanjangan,’’ imbuh dia.  

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban menyebutkan, bupati telah mengeluarkan surat peringatan atau penghentian kegiatan bernomor 300/2837/414.117/2018 tertanggal 2 Mei yang diteken Sekda Tuban Budi Wiyana. Dasar penghentian tersebut salah satunya keputusan rapat tim perizinan pemkab yang menyatakan TDOP DK pada 14 Oktober 2016 tidak berlaku untuk lokasi baru yang saat ini digunakan untuk kegiatan usaha. Atas pertimbangan tersebut, bupati meminta kegiatan usaha DK dihentikan. 

Baca Juga :  Begini Rencana Pembangunan Ring Road di Bojonegoro

Kabid Pariwisata Disparbudpora Tuban Suwanto menyampaikan, semua kegiatan usaha ketika pindah lokasi, ganti nama, ganti pemilik, dan ganti kapasitas, harus memperbarui izin, termasuk TDOP.  Karena itu, izin DK di utara jalan (lama) memang masih berlaku sampai 2019. Namun, yang di selatan jalan (baru) izinnya belum terbit. 

Dalam peraturan yang berlaku, lanjut dia, TDOP berlaku selama usaha pariwisata berjalan dan tidak terjadi perubahan. 

Kuasa hukum DK Hery Subagyo mengatakan, hearing tersebut untuk menyamakan persepsi. Menurut dia, awalnya terjadi sedikit kesalahan prosedur. Yang seharunya  mengeluarkan izin IMB adalan dinas perizinan. ’’Kami tidak mau menyalahkan instansi. Ini hanya salah prosedur saja,’’ tegas dia. Saat ini, kata dia, perlu pembaruan sedikit dan tidak keseluruhan. Terlebih, DPRD membolehkan beroperasi dengan catatan di tempat yang lama.(zak/ds) 

 

TUBAN – DPRD Tuban tak ingin polemik diberhentikannya operasional tempat hiburan malam Dunia Karaoke (DK) Tuban berkepanjangan. jumat (11/5), digelar hearing di ruang komisi DPRD setempat.  Selain menghadirkan pengelola DK, hearing tersebut yang dihadiri Ketua DPRD Tuban M. Miyadi dan perwakilan organisasi perangkat daerah. Di antaranya, dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja, satpol PP, dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga (disparbudpora), bagian hukum setda, kepala Desa Sugihwaras, camat Jenu, serta wakil TNI-Polri. 

Hasilnya, tempat hiburan malam di Jalan Semarang ini diminta memperbarui izinnya. Baik izin mendirikan bangunan (IMB) maupun tanda daftar usaha pariwisata (TDOP) untuk memperoleh izin operasional. ‘’Kita kasih toleransi (pengurusan izin), tolong IMB dan TDOP diperbarui ,’’ tegas Ketua Komisi A Agung Supriyanto dalam forum tersebut. 

Ketua DPRD Tuban M. Miyadi menambahkan, bupati tidak menutup DK. Sebaliknya, tempat hiburan malam ini diberi kesempatan pindah lokasi dan mengurus persyaratan izin yang baru. Hal itu mengacu surat bupati yang diteken sekretaris daerah. 

Baca Juga :  Dakwaan Rampung, Satu Kasus Korupsi Siap Disidangkan

Miyadi juga tidak ingin polemik tempat hiburan malam tersebut terulang. Salah satunya proses IMB yang sempat berpolemik. ‘’Saya tidak ingin ada pejabat yang berani mengeluarkan suatu izin tanpa memenuhi peraturan dan perundang-undangan,” ujar dia. 

Pertimbangannya, karena hal ini akan memengaruhi (kebijakan). Kalau itu terjadi, apa pun bentuknya pemerintah daerah salah. ”Jangan sampai terjadi dan terulang kembali IMB dikeluarkan seorang camat yang tidak memahami kontek IMB yang harus dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini preseden buruk,’’ tegas dia. 

Dikatakan politikus kelahiran Bojonegoro ini, DPRD sudah mengeluarkan rekomendasi terkait polemik tersebut. Yakni, DK diperbolehkan beroperasi di tempat yang lama sambil menunggu pembaruan izin. Di bagian lain, Miyadi juga berharap pengelola DK segera melengkapi semua persyaratan. ‘’Nanti kalau ada kesulitan mohon disampaikan ke saya agar tak ada polemik berkepanjangan,’’ imbuh dia.  

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban menyebutkan, bupati telah mengeluarkan surat peringatan atau penghentian kegiatan bernomor 300/2837/414.117/2018 tertanggal 2 Mei yang diteken Sekda Tuban Budi Wiyana. Dasar penghentian tersebut salah satunya keputusan rapat tim perizinan pemkab yang menyatakan TDOP DK pada 14 Oktober 2016 tidak berlaku untuk lokasi baru yang saat ini digunakan untuk kegiatan usaha. Atas pertimbangan tersebut, bupati meminta kegiatan usaha DK dihentikan. 

Baca Juga :  Ciptakan Suasana Nyaman

Kabid Pariwisata Disparbudpora Tuban Suwanto menyampaikan, semua kegiatan usaha ketika pindah lokasi, ganti nama, ganti pemilik, dan ganti kapasitas, harus memperbarui izin, termasuk TDOP.  Karena itu, izin DK di utara jalan (lama) memang masih berlaku sampai 2019. Namun, yang di selatan jalan (baru) izinnya belum terbit. 

Dalam peraturan yang berlaku, lanjut dia, TDOP berlaku selama usaha pariwisata berjalan dan tidak terjadi perubahan. 

Kuasa hukum DK Hery Subagyo mengatakan, hearing tersebut untuk menyamakan persepsi. Menurut dia, awalnya terjadi sedikit kesalahan prosedur. Yang seharunya  mengeluarkan izin IMB adalan dinas perizinan. ’’Kami tidak mau menyalahkan instansi. Ini hanya salah prosedur saja,’’ tegas dia. Saat ini, kata dia, perlu pembaruan sedikit dan tidak keseluruhan. Terlebih, DPRD membolehkan beroperasi dengan catatan di tempat yang lama.(zak/ds) 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/