alexametrics
29.3 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Dekan FISIP Unirow: Hate Speech Bisa Jadi Bom Waktu

TUBAN – Media sosial (medsos) menjadi lahan yang rawan konflik. Selain sebagai sasaran ujaran kebencian, postingan medsos juga rawan memicu perselisihan karena beda pendapat antar penggunanya. Terlebih, medsos seperti Facebook bisa menjadi tempat terbuka untuk berpendapat. Seharusnya, kasus ujaran kebencian dan hinaan yang dilakukan Adipati Ketiban Ondo, Satryo Mbalelo, dan Bekti sudah bisa menjadi warning serius atas lepas kendalinya medsos warga Tuban.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban Satya Irawatiningrum berpendapat, konflik medsos tidak bisa dianggap ringan. Minimnya pengawasan dari instansi berwenang Pemkab Tuban terhadap medsos bisa menjadi bom waktu yang sangat berbahaya. Wanita yang akrab disapa Ira ini mengatakan, seharusnya problem ujaran kebencian tidak bisa dianggap sepele. Apalagi, ujaran kebencian yang dilakukan warganet menyerang orang nomor satu di Pemkab Tuban. 

Jika dibiarkan, dampaknya warganet kian liar dalam menyampaikan pendapatnya. Lulusan S-2 manajemen komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini mengaku beberapa kali melihat postingan di grup Facebook yang isinya tak pantas dibaca. Postingan inilah yang bisa diakses siapa pun, termasuk anak-anak. ”Tentu postingan hinaan bisa menjadi contoh yang kurang baik untuk pengguna lainnya,” kata Ira. 

Wanita yang tinggal di Perum Karang Indah ini menegaskan, sejauh ini kasus ujaran kebencian di Tuban baru menyentuh tahap penanganan. Jika ada ujaran kebencian, polisi baru bertindak. Sementara di sisi lain, warganet dibiarkan lepas kendali tanpa pengawasan apa pun. Beberapa warga Tuban yang ditahan karena melanggar Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbukti tidak membuat warganet lainnya jera. ‘’Yang jauh lebih penting itu pencegahan. Karena penanganan kasus hukum belum tentu membuat orang lain jera,’’ tegas dia.

Baca Juga :  Terkendala Sistem Baru, 3.261 Marbot Belum Terima Insentif

Terkait lemahnya pengawasan, Ira mempertanyakan program-program dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) setempat dalam mengelola teknologi informasi (TI). Dia  mengatakan, kasus ujaran kebencian ibarat kasus korupsi. Jika hanya pelakunya yang ditangkap, tidak tertutup kemungkinan muncul pelaku lainya. Menurut dosen 40 tahun ini, hal penting yang dilakukan adalah pencegahan agar tidak muncul bibit-bibit baru pelanggaran hukum di medsos.

Selama ini, kata dia, pihak akademisi sudah berperan optimal dalam melakukan pencegahan kepada generasi muda agar cerdas dalam menggunakan medsos. Namun, akademisi tidak bisa berjalan sendirian. Perlu kerja sama dan koordinasi dengan banyak pihak. ‘’Pencegahan agar tidak muncul kasus hate speech ini penting, tapi setahu saya hingga saat ini belum pernah dilakukan pemkab melalui dinasnya (diskominfo),’’ tuturnya.

Dikatakan dia, butuh pembinaan dalam menggunakan medsos yang sehat bagi para generasi milenial. Begitu juga merangkul admin grup Facebook seperti Media Informasi Orang Tuban (MIOT) dan Jaringan Informasi Tuban (Jitu). Sebab, admin grup merupakan garda terdepan dalam menyaring informasi yang disebarkan ke publik. ‘’Admin grup Facebook harusnya dirangkul, karena ini urusannya kepentingan publik,’’ tegas ibu dua anak itu.

Baca Juga :  Adipati Ketiban Ondo, Pelaku Hate Speech Mangkir

Ira mengatakan, pencegahan kasus ujaran kebencian di medsos harus dilakukan dan mendapat dukungan semua elemen, terutama dari Pemkab. Sebab, pemerintah daerah merupakan wadah terbesar yang bisa merangkul semua komponen masyarakat. Menurut dia, selama ini akademisi juga kurang dilibatkan dalam penanganan medsos. ‘’Pernah ada deklarasi anti hoax dengan harapan ada keran pembuka agar semua elemen bisa saling bekerja sama. Tapi faktanya, kegiatan tersebut tidak ada tindak lanjutnya hingga saat ini,’’ katanya.

Dengan tidak adanya pencegahan dan program khusus yang berkesinambungan, lanjut Ira, tidak tertutup kemungkinan akan muncul akun-akun lain seperti Adipati Ketiban Ondo. Sebab, pengguna medsos sangat heterogen. Tidak semua pemilik akun Facebook merupakan orang berpendidikan. Tak sedikit dari mereka yang berpendidikan rendah dan tak memahami hukum. Karena itu, perlu edukasi berkelanjutan. Baik melalui instansi pendidikan maupun melalui edukasi nonformal, seperti diskusi atau lainnya.

TUBAN – Media sosial (medsos) menjadi lahan yang rawan konflik. Selain sebagai sasaran ujaran kebencian, postingan medsos juga rawan memicu perselisihan karena beda pendapat antar penggunanya. Terlebih, medsos seperti Facebook bisa menjadi tempat terbuka untuk berpendapat. Seharusnya, kasus ujaran kebencian dan hinaan yang dilakukan Adipati Ketiban Ondo, Satryo Mbalelo, dan Bekti sudah bisa menjadi warning serius atas lepas kendalinya medsos warga Tuban.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban Satya Irawatiningrum berpendapat, konflik medsos tidak bisa dianggap ringan. Minimnya pengawasan dari instansi berwenang Pemkab Tuban terhadap medsos bisa menjadi bom waktu yang sangat berbahaya. Wanita yang akrab disapa Ira ini mengatakan, seharusnya problem ujaran kebencian tidak bisa dianggap sepele. Apalagi, ujaran kebencian yang dilakukan warganet menyerang orang nomor satu di Pemkab Tuban. 

Jika dibiarkan, dampaknya warganet kian liar dalam menyampaikan pendapatnya. Lulusan S-2 manajemen komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini mengaku beberapa kali melihat postingan di grup Facebook yang isinya tak pantas dibaca. Postingan inilah yang bisa diakses siapa pun, termasuk anak-anak. ”Tentu postingan hinaan bisa menjadi contoh yang kurang baik untuk pengguna lainnya,” kata Ira. 

Wanita yang tinggal di Perum Karang Indah ini menegaskan, sejauh ini kasus ujaran kebencian di Tuban baru menyentuh tahap penanganan. Jika ada ujaran kebencian, polisi baru bertindak. Sementara di sisi lain, warganet dibiarkan lepas kendali tanpa pengawasan apa pun. Beberapa warga Tuban yang ditahan karena melanggar Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbukti tidak membuat warganet lainnya jera. ‘’Yang jauh lebih penting itu pencegahan. Karena penanganan kasus hukum belum tentu membuat orang lain jera,’’ tegas dia.

Baca Juga :  Gandeng Kampus Awasi Mutu Proyek

Terkait lemahnya pengawasan, Ira mempertanyakan program-program dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) setempat dalam mengelola teknologi informasi (TI). Dia  mengatakan, kasus ujaran kebencian ibarat kasus korupsi. Jika hanya pelakunya yang ditangkap, tidak tertutup kemungkinan muncul pelaku lainya. Menurut dosen 40 tahun ini, hal penting yang dilakukan adalah pencegahan agar tidak muncul bibit-bibit baru pelanggaran hukum di medsos.

Selama ini, kata dia, pihak akademisi sudah berperan optimal dalam melakukan pencegahan kepada generasi muda agar cerdas dalam menggunakan medsos. Namun, akademisi tidak bisa berjalan sendirian. Perlu kerja sama dan koordinasi dengan banyak pihak. ‘’Pencegahan agar tidak muncul kasus hate speech ini penting, tapi setahu saya hingga saat ini belum pernah dilakukan pemkab melalui dinasnya (diskominfo),’’ tuturnya.

Dikatakan dia, butuh pembinaan dalam menggunakan medsos yang sehat bagi para generasi milenial. Begitu juga merangkul admin grup Facebook seperti Media Informasi Orang Tuban (MIOT) dan Jaringan Informasi Tuban (Jitu). Sebab, admin grup merupakan garda terdepan dalam menyaring informasi yang disebarkan ke publik. ‘’Admin grup Facebook harusnya dirangkul, karena ini urusannya kepentingan publik,’’ tegas ibu dua anak itu.

Baca Juga :  Kerap Dijumpai Pelanggaran Masal

Ira mengatakan, pencegahan kasus ujaran kebencian di medsos harus dilakukan dan mendapat dukungan semua elemen, terutama dari Pemkab. Sebab, pemerintah daerah merupakan wadah terbesar yang bisa merangkul semua komponen masyarakat. Menurut dia, selama ini akademisi juga kurang dilibatkan dalam penanganan medsos. ‘’Pernah ada deklarasi anti hoax dengan harapan ada keran pembuka agar semua elemen bisa saling bekerja sama. Tapi faktanya, kegiatan tersebut tidak ada tindak lanjutnya hingga saat ini,’’ katanya.

Dengan tidak adanya pencegahan dan program khusus yang berkesinambungan, lanjut Ira, tidak tertutup kemungkinan akan muncul akun-akun lain seperti Adipati Ketiban Ondo. Sebab, pengguna medsos sangat heterogen. Tidak semua pemilik akun Facebook merupakan orang berpendidikan. Tak sedikit dari mereka yang berpendidikan rendah dan tak memahami hukum. Karena itu, perlu edukasi berkelanjutan. Baik melalui instansi pendidikan maupun melalui edukasi nonformal, seperti diskusi atau lainnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/