BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Antisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi seharusnya dilakukan sejak awal tahun, karena kuotanya tahun ini turun drastis. Peluang penambahan pupuk bersubsidi tinggal kebijakan gubernur Jawa Timur. Itu, setelah pengajuan penambahan pupuk ke Kementerian Pertanian (Kementan) ditolak.
Minggu lalu, Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegoro telah menghadap gubernur Jatim terkait potensi kelangkaan pupuk, karena pengurangan kuota besar-besaran. ‘’Kondisi pupuk di Bojonegoro sudah kami sampaikan ke gubernur. Semoga ada solusinya,’’ kata Kabid Sarana Prasarana Diperta Bojonegoro Imam Nurhamid kemarin (11/2).
Imam menuturkan, realisasi kuota pupuk bersubsidi di Bojonegoro tahun lalu sekitar 179.620 ton, sedangkan tahun ini kuotanya tinggal 83.687 ton. Melihat data tersebut, kuota pupuk dari 2019 ke 2020, berkurang sekitar 93 ribu ton. Sehingga potensi kelangkaan pupuk cukup besar.
Pengurangan kuota pupuk ini bukan hanya di Bojonegoro. Sebaliknya, juga di kabupatan atau kota lain se Indonesia. Khusus di Jawa Timur, 13 kabupaten diminta menyampaikan persoalan kekurangan kuota pupuk, salah satunya Bojonegoro.
‘’Se jatim yang dipanggil Bu Gubernur hanya 13 kabupaten, salah satunya Bojonegoro, karena penyumbang beras tertinggi,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Sesuai janji Gubernur, menurut Imam, kondisi kekurangan kuota pupuk ini akan menjadi bahan saat rapat dengan Kementan. Sehingga, harapan penambahan kuota saat ini tinggal di gubernur. Sebab, DPRD juga telah menghadap Kementan. Namun, hasilnya nihil karena ditolak.
Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin mengatakan, sesuai hasil pertemuannya dengan Kementan, penambahan kuota tidak bisa dipenuhi. Alasannya, anggaran subsidi secara nasional turun.
Sehingga, satu-satunya harapan untuk menambah kuota, tinggal di tangan gubernur. Karena, gubernur memiliki kewenangan merevisi kuota di masing-masing kabupaten di wilayahnya. ‘’Harapan kita tinggal di gubernur,’’ ujarnya.
