alexametrics
29.8 C
Bojonegoro
Sunday, August 14, 2022

Uang Elektronik Hukumnya Sah

- Advertisement -

TUBAN – Penggunaan uang elektronik dan bitcoin dibahas dalam bahtsul masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim di Ponpes Sunan Bejagung, Semanding selama dua hari yang berakhir kemarin (11/2). Uang eletronik yang merupakan penyimpanan nilai uang secara elektronik untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain, menurut fiqih, adalah alat transaksi yang sah dan boleh digunakan.

”Itu karena transaksi tersebut layaknya uang fisik, sebab berisikan nominal uang yang tersimpan pada lembaga keuangan yang menerbitkan,” ujar Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Tuban M.Arifuddin menyampaikan hasil bahtsul masail, Minggu (11/2).

Arifuddin menerangkan, produk uang elektronik, menurut Bank Indonesia, terbagi dalam produk berbasis chip dan berbasis server. Untuk produk berbasis chip, daya beli berada di perangkat fisik seperti kartu chip atau stiker dengan fitur keamanan berbasis perangkat keras. Nilai uang biasanya ditransfer melalui pembaca perangkat yang tidak memerlukan konektivitas jaringan real time ke server. 

Baca Juga :  Target Rampung Akhir Tahun

Sementara produk yang berbasis server umumnya hanya berfungsi pada perangkat pribadi, seperti komputer, tablet, atau ponsel pintar. Untuk transfer nilai uang, perangkat perlu tersambung melalui jaringan internet dengan server yang mengontrol penggunaan daya beli.

Bagaimana hukum bitcoin? Dia menyatakan, menurut fiqh, bitcoin tergolong harta virtual menyerupai piutang. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi.

- Advertisement -

Namun, karena sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur bitcoin sebagai alat transaksi yang sah dan belum menjamin keamanan investasi bitcoin, sehingga investasi bitcoin memliki risiko yang tinggi karena bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan dari pemerintah.

Baca Juga :  Dua Polisi Dipecat Tidak Hormat

”Karena itu, penggunaan bitcoin sebagai alat bayar menurut hukum fiqh harus menunggu sampai ada legalitas dari pemerintah,” ujar dia. Bahtsul masail tersebut melibatkan 300 ulama dari 35 utusan PCNU se-Jatim dan 20 pondok pesantren.

TUBAN – Penggunaan uang elektronik dan bitcoin dibahas dalam bahtsul masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim di Ponpes Sunan Bejagung, Semanding selama dua hari yang berakhir kemarin (11/2). Uang eletronik yang merupakan penyimpanan nilai uang secara elektronik untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain, menurut fiqih, adalah alat transaksi yang sah dan boleh digunakan.

”Itu karena transaksi tersebut layaknya uang fisik, sebab berisikan nominal uang yang tersimpan pada lembaga keuangan yang menerbitkan,” ujar Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Tuban M.Arifuddin menyampaikan hasil bahtsul masail, Minggu (11/2).

Arifuddin menerangkan, produk uang elektronik, menurut Bank Indonesia, terbagi dalam produk berbasis chip dan berbasis server. Untuk produk berbasis chip, daya beli berada di perangkat fisik seperti kartu chip atau stiker dengan fitur keamanan berbasis perangkat keras. Nilai uang biasanya ditransfer melalui pembaca perangkat yang tidak memerlukan konektivitas jaringan real time ke server. 

Baca Juga :  Menurun, Penjualan Dump Truk sedang Lesu

Sementara produk yang berbasis server umumnya hanya berfungsi pada perangkat pribadi, seperti komputer, tablet, atau ponsel pintar. Untuk transfer nilai uang, perangkat perlu tersambung melalui jaringan internet dengan server yang mengontrol penggunaan daya beli.

Bagaimana hukum bitcoin? Dia menyatakan, menurut fiqh, bitcoin tergolong harta virtual menyerupai piutang. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi.

- Advertisement -

Namun, karena sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur bitcoin sebagai alat transaksi yang sah dan belum menjamin keamanan investasi bitcoin, sehingga investasi bitcoin memliki risiko yang tinggi karena bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan dari pemerintah.

Baca Juga :  Serapan Tembakau Berpotensi Turun

”Karena itu, penggunaan bitcoin sebagai alat bayar menurut hukum fiqh harus menunggu sampai ada legalitas dari pemerintah,” ujar dia. Bahtsul masail tersebut melibatkan 300 ulama dari 35 utusan PCNU se-Jatim dan 20 pondok pesantren.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/