alexametrics
29.7 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Gaji ASN Telat Cair, Kunjungan Kerja DPRD Pakai Dana Talangan

Radar Bojonegoro – Gaji aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro bulan ini telat cair, biasanya per tanggal 1 sudah ‘’klunting’’, tapi di masa pandemi ini baru cair kemarin (11/1).

Telat cairnya gaji 9.484 ASN Pemkab Bojonegoro dan anggota DPRD itu karena ada transisi penerapan anggaran dari sistem anggaran menajamen daerah (Simda) ke aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).

‘’Per hari ini (kemarin) gaji sudah mulai dicairkan,’’ ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Bojonegoro Luluk Alifah kemarin (11/1). Menurut Luluk, yang dicairkan lebih dulu adalah gaji. Karena dianggap lebih penting. Sedangkan untuk anggaran kegiatan rutin lainnya masih dalam proses.

Baca Juga :  Harga Telur Rp 2.000 Per Butir

BPKAD belum bisa memastikan penggunaan Simda kembali maksimal. Karena penganggaran sudah terlanjur menggunakan SIPD. ‘’Saat ini proses untuk anggarannya. Yang pasti gaji mulai hari ini sudah ditransfer,’’ ujarnya.

Luluk menjelaskan, telatnya pencairan anggaran disebabkan aplikasi SIPD yang belum sempurna. Itu semua ada di pusat. Sehingga, tidak mengetahui permasalahannya. Masalah itu, lanjutnya, terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Namun, kementerian dalam negeri (Kemendagri) sudah meminta daerah kembali menggu nakan Simda. Gaji dan anggaran kegiatan bisa dicairkan. Tidak hanya ASN, belum kelarnya proses SIPD itu juga membuat anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD belum bisa dicairkan. Sebab, anggarannya belum bisa dicairkan.

‘’Kalau melakukan kunker saat ini ya ditalangi sendiri dulu,’’ ujar Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin. Imam menuturkan, SIPD dan Simda memiliki perbedaan mencolok. Pada Simda anggaran kegiatan bisa dicairkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Misalnya, anggaran untuk kunker bisa dicairkan lebih dulu sebelum kunker dilaksanakan.

Baca Juga :  Kesulitan Hadirkan Industri Olahan

‘’Nanti menggunakan spj pelaporan,’’ jelasnya. Sedangkan SIPD harus mengusulkan kegiatan lebih dulu. Setelah itu kegiatan dilaksanakan. Baru kemudian mencairkan anggaran. ‘’Ini memang intruksi langsung presiden. Jadi, semua daerah menggunakan SIPD,’’ tuturna. 

Radar Bojonegoro – Gaji aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro bulan ini telat cair, biasanya per tanggal 1 sudah ‘’klunting’’, tapi di masa pandemi ini baru cair kemarin (11/1).

Telat cairnya gaji 9.484 ASN Pemkab Bojonegoro dan anggota DPRD itu karena ada transisi penerapan anggaran dari sistem anggaran menajamen daerah (Simda) ke aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).

‘’Per hari ini (kemarin) gaji sudah mulai dicairkan,’’ ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Bojonegoro Luluk Alifah kemarin (11/1). Menurut Luluk, yang dicairkan lebih dulu adalah gaji. Karena dianggap lebih penting. Sedangkan untuk anggaran kegiatan rutin lainnya masih dalam proses.

Baca Juga :  Pembuatan Butuh 2-5 Hari, Tergantung Ukuran dan Tingkat Kesulitannya

BPKAD belum bisa memastikan penggunaan Simda kembali maksimal. Karena penganggaran sudah terlanjur menggunakan SIPD. ‘’Saat ini proses untuk anggarannya. Yang pasti gaji mulai hari ini sudah ditransfer,’’ ujarnya.

Luluk menjelaskan, telatnya pencairan anggaran disebabkan aplikasi SIPD yang belum sempurna. Itu semua ada di pusat. Sehingga, tidak mengetahui permasalahannya. Masalah itu, lanjutnya, terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Namun, kementerian dalam negeri (Kemendagri) sudah meminta daerah kembali menggu nakan Simda. Gaji dan anggaran kegiatan bisa dicairkan. Tidak hanya ASN, belum kelarnya proses SIPD itu juga membuat anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD belum bisa dicairkan. Sebab, anggarannya belum bisa dicairkan.

‘’Kalau melakukan kunker saat ini ya ditalangi sendiri dulu,’’ ujar Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin. Imam menuturkan, SIPD dan Simda memiliki perbedaan mencolok. Pada Simda anggaran kegiatan bisa dicairkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Misalnya, anggaran untuk kunker bisa dicairkan lebih dulu sebelum kunker dilaksanakan.

Baca Juga :  Harga Telur Rp 2.000 Per Butir

‘’Nanti menggunakan spj pelaporan,’’ jelasnya. Sedangkan SIPD harus mengusulkan kegiatan lebih dulu. Setelah itu kegiatan dilaksanakan. Baru kemudian mencairkan anggaran. ‘’Ini memang intruksi langsung presiden. Jadi, semua daerah menggunakan SIPD,’’ tuturna. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/