alexametrics
28.7 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Kinerja BK Belum Teruji 

TUBAN – Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Tuban diuji dalam kasus tingginya absensi sidang paripurna selama 2017. Apa keputusannya? Alat kelengkapan dewan ini justru tidak menunjukkan tajinya. Terbukti, mereka tak banyak berkomentar terkait banyaknya anggota dewan yang kerap bolos ketika seharusnya mengikuti paripurna.

‘’Tanyakan  ketua (ketua DPRD). Hasil evaluasi telah saya sampaikan ke ketua,’’ kata Ketua BK DPRD Tuban Nurhadi Sunar Endro ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban. 

Narodo, sapaan akrab wakil ketua Fraksi Gerindra DPRD Tuban ini hanya menyampaikan, secara umum diharapkan seluruh fraksi saling mengingatkan kepada seluruh anggotanya. 

Dia sama sekali tidak berkomentar tentang hasil evaluasi. ‘’Tanyakan langsung kepada Ketua,’’ katanya kembali melempar jawaban. 

Baca Juga :  Distribusi Naskah Tuntas, Sisakan Pengerjaan

Diberitakan sebelumnya, naiknya gaji dan tunjangan anggota DPRD Tuban ternyata belum berbanding lurus dengan kinerjanya.

Meski hanya untuk urusan kehadiran atau absensi, masih banyak wakil rakyat yang kurang disiplin.

Terbukti, meski dua item penghasilan tersebut sudah dinaikkan berlipat dari Rp 16 juta per bulan menjadi Rp 30 juta per bulan, sebagian di antara wakil rakyat tersebut masih suka bolos. 

Absensi selama Februari-November 2017, dari 50 anggota DPRD Tuban, hanya 10 anggota yang rajin alias selalu mengikuti sidang paripurna yang digelar sebanyak 44 kali.

Sementara 40 anggota dewan lainnya tercatat pernah tak mengikuti sidang paripurna. Mereka berasal dari seluruh fraksi di parlemen.

Baca Juga :  14.500 Pendaftar Menanti BLT UMKM, Masih Tunggu Keputusan Kementrian

Rinciannya, Fraksi PKB (6 anggota), Fraksi Golkar dan Keadilan Sejahtera (10 anggota), Fraksi Gerindra (5 anggota), Fraksi Demokrat (6 anggota), Fraksi PDI Perjuangan (4 anggota), Fraksi Amanat Pembangunan (5 anggota) dan Fraksi NasDem Nurani Rakyat (4 anggota). 

Ketua DPRD Tuban M. Miyadi ketika dikonfirmasi membenarkan telah menerima hasil laporan BK. Dia pun berjanji bakal segera menindaklanjuti. 

Selain sebagai  bahan evaluasi masing-masing anggota DPRD untuk lebih meningkatkan disiplin kerja, laporan tersebut diharapkan bisa menjadi dasar untuk menegur anggota fraksi, bila data tersebut benar.

‘’Kami sampaikan ke masing-masing fraksi. Dan, fraksi dimohon untuk menindaklanjutinya,’’ jawab dia.

 

TUBAN – Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Tuban diuji dalam kasus tingginya absensi sidang paripurna selama 2017. Apa keputusannya? Alat kelengkapan dewan ini justru tidak menunjukkan tajinya. Terbukti, mereka tak banyak berkomentar terkait banyaknya anggota dewan yang kerap bolos ketika seharusnya mengikuti paripurna.

‘’Tanyakan  ketua (ketua DPRD). Hasil evaluasi telah saya sampaikan ke ketua,’’ kata Ketua BK DPRD Tuban Nurhadi Sunar Endro ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban. 

Narodo, sapaan akrab wakil ketua Fraksi Gerindra DPRD Tuban ini hanya menyampaikan, secara umum diharapkan seluruh fraksi saling mengingatkan kepada seluruh anggotanya. 

Dia sama sekali tidak berkomentar tentang hasil evaluasi. ‘’Tanyakan langsung kepada Ketua,’’ katanya kembali melempar jawaban. 

Baca Juga :  Tanpa Voting, Tidak Ada Perubahan Anggota BK DPRD Bojonegoro

Diberitakan sebelumnya, naiknya gaji dan tunjangan anggota DPRD Tuban ternyata belum berbanding lurus dengan kinerjanya.

Meski hanya untuk urusan kehadiran atau absensi, masih banyak wakil rakyat yang kurang disiplin.

Terbukti, meski dua item penghasilan tersebut sudah dinaikkan berlipat dari Rp 16 juta per bulan menjadi Rp 30 juta per bulan, sebagian di antara wakil rakyat tersebut masih suka bolos. 

Absensi selama Februari-November 2017, dari 50 anggota DPRD Tuban, hanya 10 anggota yang rajin alias selalu mengikuti sidang paripurna yang digelar sebanyak 44 kali.

Sementara 40 anggota dewan lainnya tercatat pernah tak mengikuti sidang paripurna. Mereka berasal dari seluruh fraksi di parlemen.

Baca Juga :  Distribusi Naskah Tuntas, Sisakan Pengerjaan

Rinciannya, Fraksi PKB (6 anggota), Fraksi Golkar dan Keadilan Sejahtera (10 anggota), Fraksi Gerindra (5 anggota), Fraksi Demokrat (6 anggota), Fraksi PDI Perjuangan (4 anggota), Fraksi Amanat Pembangunan (5 anggota) dan Fraksi NasDem Nurani Rakyat (4 anggota). 

Ketua DPRD Tuban M. Miyadi ketika dikonfirmasi membenarkan telah menerima hasil laporan BK. Dia pun berjanji bakal segera menindaklanjuti. 

Selain sebagai  bahan evaluasi masing-masing anggota DPRD untuk lebih meningkatkan disiplin kerja, laporan tersebut diharapkan bisa menjadi dasar untuk menegur anggota fraksi, bila data tersebut benar.

‘’Kami sampaikan ke masing-masing fraksi. Dan, fraksi dimohon untuk menindaklanjutinya,’’ jawab dia.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/