Radar Lamongan – Sekitar 800 pedagang kaki lima (PKL) di Lamongan diajukan menerima bantuan usaha sebagai dampak pandemi Covid-19. Bantuan PKL itu diajukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (perindag), namun penyalurannya dilakukan TNI/Polri.
Menurut Kepala Dinas Perindag Lamongan, M. Zamroni, pihaknya hanya sebagai pemilik data yang akan diusulkan untuk menerima bantuan tunai PKL. Sedangkan penyaluran dilakukan TNI/Polri sesuai arahan Kementerian Perekonomian.
‘’Kami hanya menyiapkan data yang dibutuhkan oleh pihak penyalur. Karena penyaluran dilakukan langsung oleh TNI/Polri dengan mempertimbangkan efektivitas penyaluran secara cepat dan merata.
Sehingga dipersiapkan data-data PKL yang dibutuhkan, termasuk lokasinya,’’ terang dia kemarin (10/10) Zamroni mengungkapkan, sebanyak 800 PKL yang diajukan tersebut tersebar di sentra PKL Andansari, pasar tingkat, dan beberapa PKL yang berlokasi di pinggir jalan yang terdata oleh petugas.
‘’Namun dimungkinkan jumlah PKL yang ada lebih banyak. Sebab belum semua terdata,’’ ujarnya. Menurut dia, sebelumnya tidak ada bantuan uang tunai yang diberikan ke PKL melalui dinasnya. Kecuali dalam bentuk pelatihan dan tempat berjualan.
Selama pandemi, PKL hanya mendapat bantuan dari pemerintah daerah berupa sembako. Beberapa pedagang mungkin sudah mengajukan bantuan lain dari pemerintah pusat.
“Kemungkinan pedagang ada yang menerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat. Tapi kami tidak mendapatkan laporan langsung, karena penyaluran leading sektornya bukan kami,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan, Agus Suyanto mengungkapkan, tahun ini data per Agustus ada 31.275 pelaku usaha mikro yang mengajukan bantuan, dan sudah cair 22.387 orang.
‘’Nilainya Rp 1,2 juta per orang, penyalurannya lewat bank,’’ ungkapnya. Sedangkan tahun lalu, ungkap dia, yang mengusulkan 74.142 orang, yang cair 51.810 orang. Nilainya lebih besar, yakni Rp 2,5 Juta per orang. ‘’Tahun ini nilainya lebih kecil, karena ada tambahan penerima 3 juta se-Indonesia,” tukasnya.
