alexametrics
23.3 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Guru SD Diancam Hukuman

LAMONGAN , Radar Lamongan – Proses hukum bagi guru SD asal Kecamatan Kedungpring, Slamet, 41, yang melakukan pelecehan seksual, dimulai kemarin (10/9). Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan yang berlangsung tertutup itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Shanty Elda Mayasari dan Sri Septi Haryanti mendakwa Slamet dengan pasal berlapis.

‘’Ada dakwaan primer dan subsider. Pasal 81 ayat tiga dan pasal 82 ayat dua UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak,’’ kata Shanty kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Atas dakwaan tersebut, Slamet terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Menurut JPU, biasanya ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Karena terdakwa berstatus pendidik, ancaman hukuman pidananya ditambah sepertiga  dari ancaman pidana maksimal.

Baca Juga :  Meriah, Lomba Minat dan Budaya Baca

Terdakwa yang didampingi penasihat hukum (PH) asal Surabaya, sepakat tidak mengajukan eksepsi. ‘’Kami berharap nanti di sidang berikutnya akan terungkap fakta persidangan yang sebenarnya,’’ kata Agus Sahid Mabruri, penasihat hukum terdakwa.

Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

LAMONGAN , Radar Lamongan – Proses hukum bagi guru SD asal Kecamatan Kedungpring, Slamet, 41, yang melakukan pelecehan seksual, dimulai kemarin (10/9). Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan yang berlangsung tertutup itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Shanty Elda Mayasari dan Sri Septi Haryanti mendakwa Slamet dengan pasal berlapis.

‘’Ada dakwaan primer dan subsider. Pasal 81 ayat tiga dan pasal 82 ayat dua UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak,’’ kata Shanty kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Atas dakwaan tersebut, Slamet terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Menurut JPU, biasanya ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Karena terdakwa berstatus pendidik, ancaman hukuman pidananya ditambah sepertiga  dari ancaman pidana maksimal.

Baca Juga :  Dua Polisi Dipecat Tidak Hormat

Terdakwa yang didampingi penasihat hukum (PH) asal Surabaya, sepakat tidak mengajukan eksepsi. ‘’Kami berharap nanti di sidang berikutnya akan terungkap fakta persidangan yang sebenarnya,’’ kata Agus Sahid Mabruri, penasihat hukum terdakwa.

Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/