alexametrics
27.8 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

ADD Dipangkas Rp 6,2 Miliar, Perades Siap Siap Turun Gaji

Radar Bojonegoro – Gaji dan tunjangan kepala desa serta aparaturnya dipastikan bakal berkurang. Sebab, pagu Anggaran Dana Desa (ADD) Kabupaten Bojonegoro dipangkas Rp 6,2 miliar. Dari Rp 214 miliar menjadi Rp 208 miliar.

Sesuai surat dari Sekretaris Daerah Nomor 900/1990/412.304/2021 tentang Perubahan Prognosa Ketetapan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) 2021 menyebutkan, ADD mengalami penurunan. Dari Rp 214 miliar menjadi Rp 208 miliar, berkurang sekitar Rp 6,2 miliar.

Sedangkan dari BHPD ada kenaikan, semula Rp 9,9 miliar menjadi Rp 11,2 miliar, kenaikannya Rp 1,2 miliar. Sedangkan BHRD dari Rp 4 miliar menjadi Rp 3,2 miliar, berkurang Rp 744 juta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bojonegoro Machmuddin mengatakan, telah menerima surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro tentang pengurangan ADD yang akan disalurkan kepada setiap desa. Namun, belum mengetahui alasan berkurangnya nominal pagu ADD.

Baca Juga :  Rp 5,4 M Salah Ketik, Setoran Bank Daerah hanya Rp 3,5 M

“Kami hanya menya lurkan, untuk rincian besaran masingmasing merupakan kebijakan bapenda (badan pendapatan daerah),” ujarnya kemarin (10/8).

Machmuddin menjelaskan, kebijakan pengurangan bukan kewenangan DPMD, surat tersebut telah diproses dan akan ditindaklanjuti untuk pencairan ADD tahap dua segera cair bulan ini. “Masih kami proses untuk pencairannya,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwiyanto mengungkapkan, kepala desa yang lainnya belum mengetahui terkait berkurangnya pagu ADD yang akan diterima 419 desa. Akan mematuhi kebijakan yang telah diambil terkait pengurangan tersebut. “Percaya kepada pemerintah yang mengelola uang, karena untuk kebaikan bersama,” katanya terpisah.

Menurut Gozhali, pagu ADD yang turun tersebut tentu akan berdampak pada pengurangan ADD yang diterima desa untuk gaji dan operasional desa yang lainnya. Sebelumnya juga pernah ada penurunan, namun tidak sampai sebesar 6,2 miliar. “Sepertinya ADD tahap dua akan dicairkan akhir Agustus ini,” ungkapnya.

Baca Juga :  Cakades Petahana Cukup Cuti dan Tunjuk Plt

Kepala Desa/Kecamatan Kasiman itu menambahkan, di sektor pembayaran pajak SPPT seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), desa juga sudah berusaha untuk memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah.

Kepala Desa Plesungan, Kecamatan Kapas Moch Choiri menam bahkan, turunnya pagu ADD berdampak di desanya, karena ADD hanya untuk peng hasilan tetap (siltap) dan tunjangan kades, perangkat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan untuk honor RT sudah dianggarkan melalui pendapatan asli desa (PAD).

“Kalau dikurangi ya berarti gaji perangkat turun,” tegasnya. Choiri mengaku, tahun lalu perangkat dan BPD Plesungan hanya terima siltap sampai Oktober. Namun, ada juga desa yang kemung kinan tidak merasakan dampak tersebut. (luk)

Radar Bojonegoro – Gaji dan tunjangan kepala desa serta aparaturnya dipastikan bakal berkurang. Sebab, pagu Anggaran Dana Desa (ADD) Kabupaten Bojonegoro dipangkas Rp 6,2 miliar. Dari Rp 214 miliar menjadi Rp 208 miliar.

Sesuai surat dari Sekretaris Daerah Nomor 900/1990/412.304/2021 tentang Perubahan Prognosa Ketetapan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) 2021 menyebutkan, ADD mengalami penurunan. Dari Rp 214 miliar menjadi Rp 208 miliar, berkurang sekitar Rp 6,2 miliar.

Sedangkan dari BHPD ada kenaikan, semula Rp 9,9 miliar menjadi Rp 11,2 miliar, kenaikannya Rp 1,2 miliar. Sedangkan BHRD dari Rp 4 miliar menjadi Rp 3,2 miliar, berkurang Rp 744 juta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bojonegoro Machmuddin mengatakan, telah menerima surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro tentang pengurangan ADD yang akan disalurkan kepada setiap desa. Namun, belum mengetahui alasan berkurangnya nominal pagu ADD.

Baca Juga :  Sumbangsih Blok Cepu Menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh

“Kami hanya menya lurkan, untuk rincian besaran masingmasing merupakan kebijakan bapenda (badan pendapatan daerah),” ujarnya kemarin (10/8).

Machmuddin menjelaskan, kebijakan pengurangan bukan kewenangan DPMD, surat tersebut telah diproses dan akan ditindaklanjuti untuk pencairan ADD tahap dua segera cair bulan ini. “Masih kami proses untuk pencairannya,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwiyanto mengungkapkan, kepala desa yang lainnya belum mengetahui terkait berkurangnya pagu ADD yang akan diterima 419 desa. Akan mematuhi kebijakan yang telah diambil terkait pengurangan tersebut. “Percaya kepada pemerintah yang mengelola uang, karena untuk kebaikan bersama,” katanya terpisah.

Menurut Gozhali, pagu ADD yang turun tersebut tentu akan berdampak pada pengurangan ADD yang diterima desa untuk gaji dan operasional desa yang lainnya. Sebelumnya juga pernah ada penurunan, namun tidak sampai sebesar 6,2 miliar. “Sepertinya ADD tahap dua akan dicairkan akhir Agustus ini,” ungkapnya.

Baca Juga :  324 Siswa Tak Lolos PPDB SMP

Kepala Desa/Kecamatan Kasiman itu menambahkan, di sektor pembayaran pajak SPPT seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), desa juga sudah berusaha untuk memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah.

Kepala Desa Plesungan, Kecamatan Kapas Moch Choiri menam bahkan, turunnya pagu ADD berdampak di desanya, karena ADD hanya untuk peng hasilan tetap (siltap) dan tunjangan kades, perangkat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan untuk honor RT sudah dianggarkan melalui pendapatan asli desa (PAD).

“Kalau dikurangi ya berarti gaji perangkat turun,” tegasnya. Choiri mengaku, tahun lalu perangkat dan BPD Plesungan hanya terima siltap sampai Oktober. Namun, ada juga desa yang kemung kinan tidak merasakan dampak tersebut. (luk)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/