alexametrics
30.7 C
Bojonegoro
Saturday, June 25, 2022

Tarif Rapid Test Lamongan Tidak Sesuai Dengan Surat Edaran Menkes

Radar Lamongan – RSUD dr Soegiri Lamongan sudah menerima surat edaran (SE) Menteri Kesehatan (Menkes) tentang penetapan batas tarif atas rapid test Rp 150 ribu per orang.

Namun, RS pelat merah tersebut memastikan rapid test bagi petugas ad hoc KPUK dan bawaslu setempat tidak mengacu SE Kemenkes. ‘’Kami memang sudah MoU. Jadi berdasarkan MoU yang sesuai dengan ketentuan tarif sebelumnya,’’ tutur Direktur RSUD dr Soegiri Lamongan M Chaidir Anas kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (10/7).

Dia menjelaskan, kegiatan rapid test bagi petugas ad hoc di luar gedung. Jenis alat rapid test yang digunakan diklaim memiliki kualitas yang lebih bagus dibanding alat rapid test yang disarankan. Akurasi rapid test tersebut dinilai lebih bagus.

Tarif di luar SE Kemenkes itu juga diberlakukan terhadap petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), yang rencananya melaksanakan rapid test hari ini (11/7).

‘’Harganya sedikit lebih mahal. Karena di sentral pengobatan RSUD, kami meminimalkan tingkat kesalahan deteksinya,’’ imbuhnya saat dikonfirmasi via ponsel.

Baca Juga :  UMM Ngaji Bareng Gus Baha

Namun, Anas enggan membeberkan berapa tarif MoU rapid test terhadap petugas ad hoc. Dokter asal Kecamatan Pucuk, Lamongan itu hanya memastikan biaya rapid test petugas ad hoc KPUK dan Bawaslu sama.

‘’Kita tidak sebutkan, yang jelas di atas Rp 150 ribu,’’ ujar mantan direktur RSUD Ngimbang tersebut. Anas menyatakan, pihaknya mulai menyesuaikan tarif sesuai SE Kemenkes terhadap rapid test masyarakat umum.

RSUD berencana mendatangkan rapid test di bawah tarif batas atas yang ditentukan Kemenkes. ‘’Walupun sekarang masih ada stok lama, tapi harus tunduk dengan peraturan pemerintah. Kami tidak berani keluar dari ketentuan tersebut,’’ kata Anas.

Hari ini (11/7), 3.070 PPDP menjalani rapid test. KPUK menyatakan masih perlu berkoordinasi tentang tarif sesuai MoU ataukah sesuai SE Kemenkes.

‘’Setelah turunnya SE Menkes itu, kita terus berkoordinasi bagaimana menyikapinya. Baik koordinasi dengan dinkes, RSUD, dan struktural internal,’’ kata Ketua Komisioner KPUK Lamongan Mahrus Ali.

Baca Juga :  Pasang Girder Jembatan Cincim di Dua Bentang

Seperti diberitakan, 1.551 petugas pemungutan suara (PPS) sudah menjalani rapid test. MoU tarif rapid test terhadap petugas ad hoc itu informasinya Rp 300 ribu per orang.

Jika PPS dan PPDP dijumlah, maka ada 4.621 orang yang menjalani rapid test. Jika dihitung biayanya sesuai MoU, maka dana yang digelontorkan dari APBN Rp 921 juta.

‘’Rapid test yang sudah dilaksanakan terhadap PPS sebelumnya menggunakan tarif sesuai dengan MoU karena sebelum turunnya Kemenkes,’’ tutur Mahrus.

Sementara itu, 570 petugas Bawaslu Lamongan juga sudah melakukan rapid test. Jika masih sesuai MoU, maka tarif rapid test Rp 171 juta.

Dana rapid test untuk pengawas Pilkada juga diambilkan dari APBN. Ketua Komisioner Bawaslu Lamongan Miftakhul Badar mengaku masih perlu berkoordinasi terkait tarif yang digunakan itu.

Mengacu MoU ataukah SE Menkes. ‘’Bawaslu akan berkoordinasi dengan RSUD dan berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi. Kami tidak ingin ada permasalahan di belakang, sehingga perlu untuk dikomunikasikan,’’ ujar Badar.

Radar Lamongan – RSUD dr Soegiri Lamongan sudah menerima surat edaran (SE) Menteri Kesehatan (Menkes) tentang penetapan batas tarif atas rapid test Rp 150 ribu per orang.

Namun, RS pelat merah tersebut memastikan rapid test bagi petugas ad hoc KPUK dan bawaslu setempat tidak mengacu SE Kemenkes. ‘’Kami memang sudah MoU. Jadi berdasarkan MoU yang sesuai dengan ketentuan tarif sebelumnya,’’ tutur Direktur RSUD dr Soegiri Lamongan M Chaidir Anas kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (10/7).

Dia menjelaskan, kegiatan rapid test bagi petugas ad hoc di luar gedung. Jenis alat rapid test yang digunakan diklaim memiliki kualitas yang lebih bagus dibanding alat rapid test yang disarankan. Akurasi rapid test tersebut dinilai lebih bagus.

Tarif di luar SE Kemenkes itu juga diberlakukan terhadap petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), yang rencananya melaksanakan rapid test hari ini (11/7).

‘’Harganya sedikit lebih mahal. Karena di sentral pengobatan RSUD, kami meminimalkan tingkat kesalahan deteksinya,’’ imbuhnya saat dikonfirmasi via ponsel.

Baca Juga :  Merasa Dibatalkan Sepihak

Namun, Anas enggan membeberkan berapa tarif MoU rapid test terhadap petugas ad hoc. Dokter asal Kecamatan Pucuk, Lamongan itu hanya memastikan biaya rapid test petugas ad hoc KPUK dan Bawaslu sama.

‘’Kita tidak sebutkan, yang jelas di atas Rp 150 ribu,’’ ujar mantan direktur RSUD Ngimbang tersebut. Anas menyatakan, pihaknya mulai menyesuaikan tarif sesuai SE Kemenkes terhadap rapid test masyarakat umum.

RSUD berencana mendatangkan rapid test di bawah tarif batas atas yang ditentukan Kemenkes. ‘’Walupun sekarang masih ada stok lama, tapi harus tunduk dengan peraturan pemerintah. Kami tidak berani keluar dari ketentuan tersebut,’’ kata Anas.

Hari ini (11/7), 3.070 PPDP menjalani rapid test. KPUK menyatakan masih perlu berkoordinasi tentang tarif sesuai MoU ataukah sesuai SE Kemenkes.

‘’Setelah turunnya SE Menkes itu, kita terus berkoordinasi bagaimana menyikapinya. Baik koordinasi dengan dinkes, RSUD, dan struktural internal,’’ kata Ketua Komisioner KPUK Lamongan Mahrus Ali.

Baca Juga :  Disperindag Lamongan Revitaliasi 22 Pasar di Tengah Pandemi

Seperti diberitakan, 1.551 petugas pemungutan suara (PPS) sudah menjalani rapid test. MoU tarif rapid test terhadap petugas ad hoc itu informasinya Rp 300 ribu per orang.

Jika PPS dan PPDP dijumlah, maka ada 4.621 orang yang menjalani rapid test. Jika dihitung biayanya sesuai MoU, maka dana yang digelontorkan dari APBN Rp 921 juta.

‘’Rapid test yang sudah dilaksanakan terhadap PPS sebelumnya menggunakan tarif sesuai dengan MoU karena sebelum turunnya Kemenkes,’’ tutur Mahrus.

Sementara itu, 570 petugas Bawaslu Lamongan juga sudah melakukan rapid test. Jika masih sesuai MoU, maka tarif rapid test Rp 171 juta.

Dana rapid test untuk pengawas Pilkada juga diambilkan dari APBN. Ketua Komisioner Bawaslu Lamongan Miftakhul Badar mengaku masih perlu berkoordinasi terkait tarif yang digunakan itu.

Mengacu MoU ataukah SE Menkes. ‘’Bawaslu akan berkoordinasi dengan RSUD dan berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi. Kami tidak ingin ada permasalahan di belakang, sehingga perlu untuk dikomunikasikan,’’ ujar Badar.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/