Realisasi RTLH Menunggu P-APBD

Radar Bojonegoro – Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) masih mandek. Padahal, jumlah rumah yang akan diperbaiki masih ada ribuan. DPRD memastikan program perbaikan rumah atap, lantai, dan dinding (aladin) akan jalan di Perubahan APBD.

Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengatakan, saat ini jumlah RTLH yang masih belum diperbaiki sekitar 1.900 unit. Jumlah itu tersebar di berbagai kecamatan. Saat ini pemkab dan DPRD masih berupaya agar program itu tetap bisa jalan. ‘’Meskipun di P APBD,’’ katanya.

Umar menjelaskan, permasalahan RTLH itu terjadi karena masih belum diinput di SIPD. Sehingga, anggaran yang disediakan tidak bisa dicairkan. Program RTLH yang tahun ini ditargetkan ada 3 ribu rumah lebih kini mandek.

DPRD sudah memanggil Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Bojonegoro. Pihak dinas juga masih berupaya agar program itu bisa jalan saat ini. ‘’Kamungkinan besar ya di P APBD,’’ jelasnya.

Kabid Perumahan, Pemakaman dan Kawasan Pemukiman DPKPCK Bojonegoro Zamroni mengatakan, tahun lalu pihaknya sudah melakukan input dana by name by adders penerima bedah rumah di SIPD. Namun, belum sampai selesai SIPD sudah lemot. Sehingga, hanya sebagian data yang terinput di SIPD. ‘’Sisanya kami input di awal tahun tidak bisa,’’ jelasnya.

Menurut dia, data yang sudah terinput, programnya sudah jalan. Sedangkan yang belum masuk hingga kini masih menunggu. Tahun ini DPKCK menargetkan bisa menuntaskan perbaikan RTLH sebanyak 3.927 unit. Hingga 2023 mendatang ditargetkan ada 7 ribu RTLH yang diperbaiki. Besaran dana RTLH untuk setiap rumah Rp 20 juta. Perbaikan difokuskan atap, lantai, dan dinding. 

Radar Bojonegoro – Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) masih mandek. Padahal, jumlah rumah yang akan diperbaiki masih ada ribuan. DPRD memastikan program perbaikan rumah atap, lantai, dan dinding (aladin) akan jalan di Perubahan APBD.

Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengatakan, saat ini jumlah RTLH yang masih belum diperbaiki sekitar 1.900 unit. Jumlah itu tersebar di berbagai kecamatan. Saat ini pemkab dan DPRD masih berupaya agar program itu tetap bisa jalan. ‘’Meskipun di P APBD,’’ katanya.

Umar menjelaskan, permasalahan RTLH itu terjadi karena masih belum diinput di SIPD. Sehingga, anggaran yang disediakan tidak bisa dicairkan. Program RTLH yang tahun ini ditargetkan ada 3 ribu rumah lebih kini mandek.

DPRD sudah memanggil Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Bojonegoro. Pihak dinas juga masih berupaya agar program itu bisa jalan saat ini. ‘’Kamungkinan besar ya di P APBD,’’ jelasnya.

Kabid Perumahan, Pemakaman dan Kawasan Pemukiman DPKPCK Bojonegoro Zamroni mengatakan, tahun lalu pihaknya sudah melakukan input dana by name by adders penerima bedah rumah di SIPD. Namun, belum sampai selesai SIPD sudah lemot. Sehingga, hanya sebagian data yang terinput di SIPD. ‘’Sisanya kami input di awal tahun tidak bisa,’’ jelasnya.

Menurut dia, data yang sudah terinput, programnya sudah jalan. Sedangkan yang belum masuk hingga kini masih menunggu. Tahun ini DPKCK menargetkan bisa menuntaskan perbaikan RTLH sebanyak 3.927 unit. Hingga 2023 mendatang ditargetkan ada 7 ribu RTLH yang diperbaiki. Besaran dana RTLH untuk setiap rumah Rp 20 juta. Perbaikan difokuskan atap, lantai, dan dinding.