alexametrics
22.5 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Puluhan Aktivis Keluhkan Kenaikan Pajak Bangunan

KOTA – Puluhan aktivis LSM dan mahasiswa di Lamongan menolak kenaikan pajak bangunan. Mereka kemarin siang (10/4) berjalan kaki ke kantor Bapenda hingga gedung DPRD setempat. Koordinator aksi, Mubin, mengatakan, saat di bapenda tidak ada hasil. Sebab, pejabat setempat tidak bisa menjelaskan terkait kenaikan pajak tersebut. Saat ke gedung DPRD, pihaknya meminta perda yang sudah ditetapkan, dikaji ulang. 

Sebab, penarikan pajak bumi dan bangunan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Banyak bangunan masih tetap, PBB mengalami kenaikan dua kali lipat. 

Kepala Bapenda, Hery Pranoto, mengatakan, semua tim sudah terjun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Jika warga keberatan beban biaya tersebut, maka diminta melakukan pengajuan ke kantornya. Menurut dia, banyak warga yang sudah mengajukan keberatan biaya tersebut.  

Baca Juga :  Gaji 13 Cair Minggu Depan

‘’Saya tidak akan melakukan pembatasan sampai bulan Mei mendatang untuk wajib pajak,’’ katanya. 

Sementara itu, Wakil DPRD Lamongan, Sa’im mengatakan, dirinya berusaha menampung aspirasi dari para pendemo. ‘’Semua permintaan sudah ditampung, sampai perhentian sementara untuk melakukan penarikan PBB,’’ ujarnya. 

KOTA – Puluhan aktivis LSM dan mahasiswa di Lamongan menolak kenaikan pajak bangunan. Mereka kemarin siang (10/4) berjalan kaki ke kantor Bapenda hingga gedung DPRD setempat. Koordinator aksi, Mubin, mengatakan, saat di bapenda tidak ada hasil. Sebab, pejabat setempat tidak bisa menjelaskan terkait kenaikan pajak tersebut. Saat ke gedung DPRD, pihaknya meminta perda yang sudah ditetapkan, dikaji ulang. 

Sebab, penarikan pajak bumi dan bangunan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Banyak bangunan masih tetap, PBB mengalami kenaikan dua kali lipat. 

Kepala Bapenda, Hery Pranoto, mengatakan, semua tim sudah terjun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Jika warga keberatan beban biaya tersebut, maka diminta melakukan pengajuan ke kantornya. Menurut dia, banyak warga yang sudah mengajukan keberatan biaya tersebut.  

Baca Juga :  Kemenag Lamongan: Konfirmasi Pelunasan CJH 80 Persen

‘’Saya tidak akan melakukan pembatasan sampai bulan Mei mendatang untuk wajib pajak,’’ katanya. 

Sementara itu, Wakil DPRD Lamongan, Sa’im mengatakan, dirinya berusaha menampung aspirasi dari para pendemo. ‘’Semua permintaan sudah ditampung, sampai perhentian sementara untuk melakukan penarikan PBB,’’ ujarnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/