BOJONEGORO – Rencana pembelian mobil dinas (mobdin) baru untuk forpimda dipastikan jalan terus. Namun, kapan pelaksananaanya hingga kini belum dipastikan. Anggaran senilai Rp 6,5 miliar saat ini masih belum dicairkan. ”Itu nanti bagian perlengkapan yang akan mencairkan. Tapi saat ini masih belum,” ungkap Kepala BPKAD Bojonegoro Ibnu Soeyuthi kemarin.
Ibnu menjelaskan, anggaran pembelian mobdin tersebut sudah dok sejak pembahasan APBD. Sehingga, anggaran itu harus digunakan. Jika tidak akan menjadi silpa. Nilainya mencapai Rp 6,5 miliar. Jumlah itu nantinya akan dibelikan delapan unit mobdin baru.
Ibnu menjelaskan, pembelian delapan mobdin tersebut tidak harus bersamaan. Ada yang bisa ditunda dulu. Salah satunya adalah mobdin untuk ketua DPRD. Sebab, saat ini ketua DPRD masih kosong. Selain itu, untuk wakil bupati dan sekda juga bisa ditunda sampai ada pejabatnya. ”Jadi, tidak harus semuanya dalam waktu dekat itu,” jelasnya.
Lalu mobdin yang dipakai saat ini bagaimana? Ibnu menjelaskan, mobdin yang saat ini terpakai tetap akan dipakai. Sebab, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum memiliki mobdin lengkap. ”Misalnya OPD saya ini masih kurang mobil untuk tamu. Pj bupati juga masih kurang mobil untuk tamu,” terang dia.
Rencana pembelian mobdin tersebut menuai banyak protes masyarakat. Sebab, pembelian mobdin tersebut dinilai pemborosan. Selain itu, mobil yang dipakai forpimda juga masih layak.
Sebelumnya, rencana pembelian mobdin itu juga sudah mendapatkan sinyal positif dari Pj Bupati Suprianto. ”Itu kan kebijakan pejabat lama. Anggarannya juga sudah ada. Kalau tidak dibelikan akan jadi silpa,” ungkap Suprianto saat dihubungi Jawa Pos Radar Bojonegoro..
Supri menjelaskan, mobil dinas forpimda tersebut memang sudah waktunya ganti. Sebab, usianya sudah hampir mencapai 10 tahun. Padahal, idealnya mobdin untuk forpimda itu paling lama hanya berusia 5 tahun. ”Ini kan sudah lebih 5 tahun. Jadi, sudah waktunya ganti,” ungkap dia.
Menurut dia, mobdin yang dipakainya saat ini dibeli pada 2011 silam. Kondisinya sudah tidak begitu bagus. Bahkan, mesinnya sudah boros bahan bakar. Sehingga, diperlukan pengadaan mobdin baru untuk forpimda.
Mengenai pro dan kontra di masyarakat pihaknya menyadari hal tersebut. Pihaknya berharap masyarakat memahami hal tersebut. ”Kalau penjelasan saya ya itu. Mobilnya sudah waktunya ganti dan untuk peningkatan kinerja,” jelasnya.
Namun, karena itu program pejabat lama dan sudah dianggarkan, tidak mungkin dibatalkan. Bahkan, jika dibatalkan anggaran tersebut akan menganggur.
Supri menjelaskan, mobdin baru tersebut tentunya untuk peningkatan kinerja forpimda. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih optimal. ”Tentunya ini untuk peningkatan kinerja dan pelayanan,” ungkap dia.
