alexametrics
23.9 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Modifikasi Diskusi Publik dengan Datangi Masyarakat Pinggiran

JIKA – sebelumnya diskusi publik dilakukan dengan mendatangi Pendopo Kabupaten, Pj Bupati Bojonegoro, Suprianto lakukan inovasi dengan mengunjungi masing-masing kecamatan bergantian.Untuk mempertahankan ke­terbukaan pemerintahan, Pemkab Bojonegoro tetap melakukan temu masyarakat. Hanya, tidak seperti dialog publik yang mengharuskan masyarakat datang ke pemkab. Saat ini pemkab yang merapat ke masyarakat. Kebijakan itu dilakukan karena demografi Bojonegoro sangat luas. Sehingga, mengundang masyarakat ke kota tentu membutuhkan biaya dan tenaga. Pj Bupati Bojonegoro Suprianto mengatakan, dialog publik semula di Pendapa Bojonegoro, saat ini bakal diubah dengan mendatangi kecamatan-kecamatan. Alasannya, tentu, demografi Bojonegoro sangat luas. 

Dialog publik terpusat tidak bisa dijangkau orang-orang di perbatasan. Sehingga, yang datang orang-orang itu saja. Karena itu, dialog publik bakal menganut sistem anjang sana ke berbagai kecamatan.“Dialog publik semula di pendapa, saya minta merumuskan akan saya taruh di kecamatan,” katanya selasa (10/4).

Luasnya demografi, kata dia, menjadi alasan diubahnya sistem dialog publik. Dengan model seperti itu, pemerintah bisa tahu kondisi secara nyata. Dengan berkunjung ke pinggiran dan lokasi-lokasi perbatasan, kehadiran pemerintah bisa dirasakan masyarakat. Dengan mendatangi kecamatan-kecamatan merupakan cara pemerintah merawat keterbukaan. “Pemerintah harus bisa datang ke pinggiran. Agar kehadirannya semakin dirasakan masyarakat,” tutur dia. 

Baca Juga :  Perkuat Pelayanan, Resmikan Gedung Tiga Puskesmas

Seiring dengan instruksi Pj Bupati, secara teknis, Kabag Humas dan Protokol Bojonegoro Heru Sugiharto menjelaskan, saat ini pemerintah mendekatkan diri ke masyarakat. Jika sebelumnya pemkab mengundang masyarakat, saat ini pemkab mendatangi masyarakat. Terkait jadwal dan waktunya, memang tentatif. Jadwal bakal diumumkan setelah pemkab berkoordinasi dengan masing-masing camat dan pihak terkait. Lalu diumumkan ke media. “Intinya, esensi dialog publik tidak hilang. Cuma digeser ke bawah bersama forkopimda dan OPD,” ungkapnya 

Selain merawat keterbukaan dengan memodifikasi dialog publik, keterbukaan mengelola anggaran desa juga sudah mulai tampak di beberapa desa. Data Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Bojonegoro, desa melakukan aktivasi webdes kian banyak. Tentu, itu mendukung keterbukaan. Sebab, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, desa wajib mempublikasikan kegiatan  pembangunan. Mulai perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. 

“Banyak desa mulai aktivasi webdes. Sehingga keterbukaan pengelolaan anggaran bisa diawasi,” kata Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Dinkominfo Djoko Suharmanto. Djoko mengatakan, dari seluruh desa di Bojonegoro, saat ini sudah muncul desa-desa terbuka. Di antaranya Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo; Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas; Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo; Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu; dan Desa Kandangan, Kecamatan Trucuk. 

Baca Juga :  Masuki Puasa, Pasokan dan Harga Ikan Laut Normal

Selain itu, ada pula desa menuju terbuka. Di antaranya Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang; Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu; Desa Bareng, Kecamatan Ngasem; Desa Bareng, Kecamatan Sugihwaras, Desa Tambakmerak, Kecamatan Kasiman, Desa/ Kecamatan Purwosari, Desa Kacangan, Kecamatan Kasiman dan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro. “Harapan kami tentu desa-desa lain menyusul. Desa yang jauh dari kota saja bisa, masak yang dekat tidak,” imbuh dia. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Bojonegoro Jumari menambahkan, hampir seluruh desa di Bojonegoro saat ini sudah mengaktifkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Meski belum 100 persen, tapi progresnya bagus. Dengan diaktifkannya siskeudes, kata dia, tentu mendukung program keterbukaan pemerintah. “Harapannya pembangunan desa semakin mantap dan bagus,” pungkas dia.

JIKA – sebelumnya diskusi publik dilakukan dengan mendatangi Pendopo Kabupaten, Pj Bupati Bojonegoro, Suprianto lakukan inovasi dengan mengunjungi masing-masing kecamatan bergantian.Untuk mempertahankan ke­terbukaan pemerintahan, Pemkab Bojonegoro tetap melakukan temu masyarakat. Hanya, tidak seperti dialog publik yang mengharuskan masyarakat datang ke pemkab. Saat ini pemkab yang merapat ke masyarakat. Kebijakan itu dilakukan karena demografi Bojonegoro sangat luas. Sehingga, mengundang masyarakat ke kota tentu membutuhkan biaya dan tenaga. Pj Bupati Bojonegoro Suprianto mengatakan, dialog publik semula di Pendapa Bojonegoro, saat ini bakal diubah dengan mendatangi kecamatan-kecamatan. Alasannya, tentu, demografi Bojonegoro sangat luas. 

Dialog publik terpusat tidak bisa dijangkau orang-orang di perbatasan. Sehingga, yang datang orang-orang itu saja. Karena itu, dialog publik bakal menganut sistem anjang sana ke berbagai kecamatan.“Dialog publik semula di pendapa, saya minta merumuskan akan saya taruh di kecamatan,” katanya selasa (10/4).

Luasnya demografi, kata dia, menjadi alasan diubahnya sistem dialog publik. Dengan model seperti itu, pemerintah bisa tahu kondisi secara nyata. Dengan berkunjung ke pinggiran dan lokasi-lokasi perbatasan, kehadiran pemerintah bisa dirasakan masyarakat. Dengan mendatangi kecamatan-kecamatan merupakan cara pemerintah merawat keterbukaan. “Pemerintah harus bisa datang ke pinggiran. Agar kehadirannya semakin dirasakan masyarakat,” tutur dia. 

Baca Juga :  Dadanya Tumbuh Benjolan Besar, Khawatir Tak Bisa Ikut Unas

Seiring dengan instruksi Pj Bupati, secara teknis, Kabag Humas dan Protokol Bojonegoro Heru Sugiharto menjelaskan, saat ini pemerintah mendekatkan diri ke masyarakat. Jika sebelumnya pemkab mengundang masyarakat, saat ini pemkab mendatangi masyarakat. Terkait jadwal dan waktunya, memang tentatif. Jadwal bakal diumumkan setelah pemkab berkoordinasi dengan masing-masing camat dan pihak terkait. Lalu diumumkan ke media. “Intinya, esensi dialog publik tidak hilang. Cuma digeser ke bawah bersama forkopimda dan OPD,” ungkapnya 

Selain merawat keterbukaan dengan memodifikasi dialog publik, keterbukaan mengelola anggaran desa juga sudah mulai tampak di beberapa desa. Data Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Bojonegoro, desa melakukan aktivasi webdes kian banyak. Tentu, itu mendukung keterbukaan. Sebab, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, desa wajib mempublikasikan kegiatan  pembangunan. Mulai perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. 

“Banyak desa mulai aktivasi webdes. Sehingga keterbukaan pengelolaan anggaran bisa diawasi,” kata Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Dinkominfo Djoko Suharmanto. Djoko mengatakan, dari seluruh desa di Bojonegoro, saat ini sudah muncul desa-desa terbuka. Di antaranya Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo; Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas; Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo; Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu; dan Desa Kandangan, Kecamatan Trucuk. 

Baca Juga :  STKIP Muhammadiyah Siap Menerima Mahasiswa

Selain itu, ada pula desa menuju terbuka. Di antaranya Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang; Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu; Desa Bareng, Kecamatan Ngasem; Desa Bareng, Kecamatan Sugihwaras, Desa Tambakmerak, Kecamatan Kasiman, Desa/ Kecamatan Purwosari, Desa Kacangan, Kecamatan Kasiman dan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro. “Harapan kami tentu desa-desa lain menyusul. Desa yang jauh dari kota saja bisa, masak yang dekat tidak,” imbuh dia. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Bojonegoro Jumari menambahkan, hampir seluruh desa di Bojonegoro saat ini sudah mengaktifkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Meski belum 100 persen, tapi progresnya bagus. Dengan diaktifkannya siskeudes, kata dia, tentu mendukung program keterbukaan pemerintah. “Harapannya pembangunan desa semakin mantap dan bagus,” pungkas dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/