alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Monday, June 27, 2022

Wisata Puthuk Kreweng, Bagi Hasil Perhutani 30 Persen

Radar Bojonegoro – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bojonegoro akan menerima sharing profit (bagi hasil) sekitar 30 persen dari pengelolaan objek wisata Puthuk Kreweng di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam. Proses izin pengelolaan lahan sekitar 7,1 hektare itu diajukan sejak Juli tahun lalu. Kemarin (10/3) persetujuan pasif dari Perhutani sudah turun.

Namun, tiket masuk belum diber lakukan, karena perjanjian kerja masih diusulkan ke Perhutani Jawa Timur. Kades Mojodelik, Kecematan Gayam Yuntik Rahayu mengatakan, izin sementara pemanfaatan lahan hutan sudah didapat. Namun, tetap menunggu perjanjian kerja sama untuk pemberlakuan tiket masuk. “Perjanjian kerja sama sudah ditanda tangani sejak dua Minggu lalu,” katanya via ponsel kemarin (10/3).

Yuntik menjelaskan, semua persyaratan sudah dilengkapi. Termasuk perjanjian sharing pendapatan. Skemanya, Perhutani akan mendapat 30 persen, sedangkan 70 persen akan diterima LMDH Pokdarwis dan desa. Saat ini, tiket sudah dicetak. Nantinya pengunjung akan dikenakan tarif Rp 5.000. “Masih dalam pembangunan terus,” ujarnya kades perempuan itu.

Baca Juga :  Berarsitektur Eropa, Milik Saudagar Tembakau Pribumi

Administratur KPH Bojonegoro Hilman mengatakan, Puthuk Kreweng sudah ada persetujuan pasif. Disetujui sebagai objek wisata hanya melengkapi sarana prasarana. Pertama, mengajukan belum ada loket dan toilet, sekarang sudah ada. Perjanjian kerja sama antara Perhutani KPH Bojonegoro dengan LMDH sudah dibuat.

Kemudian diusulkan ke tingkat divisi regional Jawa Timur. Namun, persetujuan pasif Jakarta sudah. “Perjanjian sedang diproses,” ungkap Hilman. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro Budiyanto dikonfirmasi terpisah mengatakan, Puthuk Kreweng pengajuannya hampir bersamaan dengan Kahyangan Api. “Motivasi dan semangat pemdes untuk membangun wisata besar,” ujarnya.

Menurut Budiyanto, objek wisata dikelola desa sifatnya terbuka atau alam, diperbolehkan buka. Namun, harus berkoordinasi dengan dinas. Kemudian diperiksa kesiapan melayani pengunjung selama pandemi korona. “Mareka siap boleh buka,” tegasnya. Budiyanto mengaku objek wisata buka langsung tanpa berkoordinasi dengan dinas diperbolehkan. Namun, ketika terjadi sesuatu pihaknya tidak bisa mengetahui. Tujuan koordinasi agar penggelola objek wisata di Bojonegoro satu persepsi. Berwisata sehat di tengah pandemi.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Buka Layanan di CFD

“Objek wisata yang berkoordinasi akan kami dampingi,” tandasnya. Dalam pandemi Covid-19, kata dia, keselamatan menjadi utama. Terkait PAD menjadi nomor dua. Pembukaan objek wisata menyesuaikan dengan penyebaran virus korona. “Ketika zona hijau bisa leluasa, namun jika zona oranye dibatasi lagi,” pungkasnya. (irv)

Radar Bojonegoro – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bojonegoro akan menerima sharing profit (bagi hasil) sekitar 30 persen dari pengelolaan objek wisata Puthuk Kreweng di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam. Proses izin pengelolaan lahan sekitar 7,1 hektare itu diajukan sejak Juli tahun lalu. Kemarin (10/3) persetujuan pasif dari Perhutani sudah turun.

Namun, tiket masuk belum diber lakukan, karena perjanjian kerja masih diusulkan ke Perhutani Jawa Timur. Kades Mojodelik, Kecematan Gayam Yuntik Rahayu mengatakan, izin sementara pemanfaatan lahan hutan sudah didapat. Namun, tetap menunggu perjanjian kerja sama untuk pemberlakuan tiket masuk. “Perjanjian kerja sama sudah ditanda tangani sejak dua Minggu lalu,” katanya via ponsel kemarin (10/3).

Yuntik menjelaskan, semua persyaratan sudah dilengkapi. Termasuk perjanjian sharing pendapatan. Skemanya, Perhutani akan mendapat 30 persen, sedangkan 70 persen akan diterima LMDH Pokdarwis dan desa. Saat ini, tiket sudah dicetak. Nantinya pengunjung akan dikenakan tarif Rp 5.000. “Masih dalam pembangunan terus,” ujarnya kades perempuan itu.

Baca Juga :  Gadis ini Ingin Jadi Desainer Handal

Administratur KPH Bojonegoro Hilman mengatakan, Puthuk Kreweng sudah ada persetujuan pasif. Disetujui sebagai objek wisata hanya melengkapi sarana prasarana. Pertama, mengajukan belum ada loket dan toilet, sekarang sudah ada. Perjanjian kerja sama antara Perhutani KPH Bojonegoro dengan LMDH sudah dibuat.

Kemudian diusulkan ke tingkat divisi regional Jawa Timur. Namun, persetujuan pasif Jakarta sudah. “Perjanjian sedang diproses,” ungkap Hilman. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro Budiyanto dikonfirmasi terpisah mengatakan, Puthuk Kreweng pengajuannya hampir bersamaan dengan Kahyangan Api. “Motivasi dan semangat pemdes untuk membangun wisata besar,” ujarnya.

Menurut Budiyanto, objek wisata dikelola desa sifatnya terbuka atau alam, diperbolehkan buka. Namun, harus berkoordinasi dengan dinas. Kemudian diperiksa kesiapan melayani pengunjung selama pandemi korona. “Mareka siap boleh buka,” tegasnya. Budiyanto mengaku objek wisata buka langsung tanpa berkoordinasi dengan dinas diperbolehkan. Namun, ketika terjadi sesuatu pihaknya tidak bisa mengetahui. Tujuan koordinasi agar penggelola objek wisata di Bojonegoro satu persepsi. Berwisata sehat di tengah pandemi.

Baca Juga :  Sebulan Hasilkan 300 Liter Susu

“Objek wisata yang berkoordinasi akan kami dampingi,” tandasnya. Dalam pandemi Covid-19, kata dia, keselamatan menjadi utama. Terkait PAD menjadi nomor dua. Pembukaan objek wisata menyesuaikan dengan penyebaran virus korona. “Ketika zona hijau bisa leluasa, namun jika zona oranye dibatasi lagi,” pungkasnya. (irv)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Berharap Pasar Hewan segera Dibuka

Harga Tanah Rp 450 Ribu Per Meter

Sempat Vakum Dua Tahun


/