alexametrics
27.7 C
Bojonegoro
Tuesday, August 9, 2022

DPRD dan Pemkab Gaspol Tuntaskan RTRW

Radar Bojonegoro – Kekompakan sangat dibutuhkan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) rencana tata ruang wilayah (RTRW). Anggota DPRD dan pejabat Pemkab Bojonegoro harus seirama menuntaskan gawe besar revisi Perda RTRW ini.

Sebab, pembahasan raperda RTRW harus dikebut. Aturan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengharuskan pembahasan raperda tuntas dua bulan setelah rekomendasi turun, sejak 1 Maret. Diperkirakan proses paling lama adalah evaluasi oleh gubernur Jatim.

Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Bojonegoro Sutikno menjelaskan, reko mendasi dari Kementerian ATR turun sejak 1 Maret. Karena itu, pembahasan dilakukan secepatnya. Sudah kehilangan dua minggu pembahasan. ‘’Sisanya ya tinggal satu bulan setengah,’’ jelasnya.

Kemarin (10/3), pemkab dan DPRD melakukan rapat paripurna penyampaian nota penjelasan raperda. Dilanjutkan pemandangan umum fraksi atas raperda itu. Setelah itu minggu depan dilakukan paripurna jawaban bupati dan pembentukan pansus raperda. ‘’Akhir bulan ini pembahasan pansus bisa selesai,’’ ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Baca Juga :  Harga Gabah di Bojonegoro Mulai Turun

Sutikno menjelaskan, raperda RTRW tidak sama dengan perda lainnya. Jika sampai dua bulan tidak selesai, pemkab bisa menindaklanjuti rekomendasi Kementerian ATR itu dengan membuat perbup. Namun, DPRD memastikan akan memperjuangkan raperda RTRW itu. ‘’Kami perjuangan di perda dulu. Masak RTRW perbup,’’ ujar politisi asal Kecamatan Kedungadem itu.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto menambahkan, jika tidak selesai dalam dua bulan, bupati bisa membuatkan perbup. Namun, pihaknya akan berusaha keras agar raperda itu tuntas April mendatang. ‘’Memang raperda RTRW ini beda. Harus selesai dua bulan,’’ jelasnya.

Sukur menjelaskan, pembahasan raperda harus dikebut dan bisa selesai cepat. Evaluasi di pemerintah provinsi (pemprov) membutuhkan waktu lama. Dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu jika evaluasi molor. Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah pada rapat paripurna nota penjelasan RTRW di DPRD menyampaikan bahwa perubahan tata kota yang begitu cepat membuat perda RTRW lama harus segera diubah. Sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Baca Juga :  Diprediksi Harga Sembako Naik H-5

‘’Dalam Perda Nomor 26 Tahun 2011, jumlah kecamatan hanya 27, saat ini ada 28 kecamatan. Sehingga, dibutuhkan perubahan RTRW,’’ jelasnya. Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang RTRW berlaku hingga 2031 mendatang. Namun, dengan pesatnya perubahan itu, dilakukan peninjauan ulang.

Hasilnya, direkomedasikan agar mengubah perda RTRW. Garis besar raperda RTRW ini ada enam. Yakni, tujuan, kebijakan dan stategi penataan ruang. Berikutnya rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

‘’Dinamika pembangunan juga berpengaruh dalam perubahan terhadap RTRW Bojonegoro. Seperti beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Bojonegoro saat ini,’’ tutur Bu Anna.

Radar Bojonegoro – Kekompakan sangat dibutuhkan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) rencana tata ruang wilayah (RTRW). Anggota DPRD dan pejabat Pemkab Bojonegoro harus seirama menuntaskan gawe besar revisi Perda RTRW ini.

Sebab, pembahasan raperda RTRW harus dikebut. Aturan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengharuskan pembahasan raperda tuntas dua bulan setelah rekomendasi turun, sejak 1 Maret. Diperkirakan proses paling lama adalah evaluasi oleh gubernur Jatim.

Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Bojonegoro Sutikno menjelaskan, reko mendasi dari Kementerian ATR turun sejak 1 Maret. Karena itu, pembahasan dilakukan secepatnya. Sudah kehilangan dua minggu pembahasan. ‘’Sisanya ya tinggal satu bulan setengah,’’ jelasnya.

Kemarin (10/3), pemkab dan DPRD melakukan rapat paripurna penyampaian nota penjelasan raperda. Dilanjutkan pemandangan umum fraksi atas raperda itu. Setelah itu minggu depan dilakukan paripurna jawaban bupati dan pembentukan pansus raperda. ‘’Akhir bulan ini pembahasan pansus bisa selesai,’’ ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Baca Juga :  Bersama Bersatu Kita Maju

Sutikno menjelaskan, raperda RTRW tidak sama dengan perda lainnya. Jika sampai dua bulan tidak selesai, pemkab bisa menindaklanjuti rekomendasi Kementerian ATR itu dengan membuat perbup. Namun, DPRD memastikan akan memperjuangkan raperda RTRW itu. ‘’Kami perjuangan di perda dulu. Masak RTRW perbup,’’ ujar politisi asal Kecamatan Kedungadem itu.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto menambahkan, jika tidak selesai dalam dua bulan, bupati bisa membuatkan perbup. Namun, pihaknya akan berusaha keras agar raperda itu tuntas April mendatang. ‘’Memang raperda RTRW ini beda. Harus selesai dua bulan,’’ jelasnya.

Sukur menjelaskan, pembahasan raperda harus dikebut dan bisa selesai cepat. Evaluasi di pemerintah provinsi (pemprov) membutuhkan waktu lama. Dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu jika evaluasi molor. Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah pada rapat paripurna nota penjelasan RTRW di DPRD menyampaikan bahwa perubahan tata kota yang begitu cepat membuat perda RTRW lama harus segera diubah. Sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Baca Juga :  Bulan Ini 14 Kecamatan di Bojonegoro Berpotensi Ada Gerakan Tanah

‘’Dalam Perda Nomor 26 Tahun 2011, jumlah kecamatan hanya 27, saat ini ada 28 kecamatan. Sehingga, dibutuhkan perubahan RTRW,’’ jelasnya. Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang RTRW berlaku hingga 2031 mendatang. Namun, dengan pesatnya perubahan itu, dilakukan peninjauan ulang.

Hasilnya, direkomedasikan agar mengubah perda RTRW. Garis besar raperda RTRW ini ada enam. Yakni, tujuan, kebijakan dan stategi penataan ruang. Berikutnya rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

‘’Dinamika pembangunan juga berpengaruh dalam perubahan terhadap RTRW Bojonegoro. Seperti beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Bojonegoro saat ini,’’ tutur Bu Anna.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/