alexametrics
27.4 C
Bojonegoro
Friday, July 1, 2022

Lamongan Terapkan PPKM Mulai Hari Ini

Radar Lamongan – Perkembangan kasus Covid-19 di Lamongan masuk gelombang kedua. Ditandai dengan status zona merah pada Kota Soto tersebut. Untuk mengendalikan penyebaran kasus virus korona tersebut, Bupati Fadeli mengeluarkan instruksi nomor 1/2021 tentang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk meminimalisasi penularan Covid-19 mulai hari ini (11/1).

Instruksi bupati tersebut juga sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021, serta Keputusan Gubernur No. 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Seperti diketahui, Lamongan merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota di Jawa Timur yang perlu menerapkan PPKM (perubahan dari PSBB). Menurut Fadeli, angka kesembuhan di Lamongan sebenarnya masih di atas Jatim bahkan nasional. Kasus konfirmasi dan kematian juga masih berada di bawah nasional dan Jatim.

Hanya saja BOR (Bed Occupancy Rate) atau tingkat hunian tempat tidur di rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 cukup tinggi, yakni di atas 80 persen. Itu berarti jumlah suspek masih cukup tinggi. “Langkah yang akan kita lakukan terkait jumlah BOR yang cukup tinggi, kami akan menambah ruang isolasi. Yakni, 29 bed di ruang seroja (RSUD dr Soegiri), serta menambahkan 4 puskesmas yakni Kembangbahu, Mantup, Paciran, Karangkembang dengan total 157 bed, sebagai RS lapangan,’’ ungkapnya.

Bentuk instruksi PPKM itu antara lain, membatasi tempat kerja dengan menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Sedangkan, sektor esensial terkait kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen, kegiatan restoran/rumah makan/warung/cafe sebesar 25 persen dengan layanan pesan antar atau take home tetap diijinkan dengan jam operasional sampai 19.00 WIB.

Baca Juga :  Pilih Wilayah Pinggiran, Empat SMA di Bojonegoro ini Layaknya SMK

“Kita sudah siapkan semua nakes dan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan,” ujar Fadeli usai memimpin Rapat Satgas Covid-19 di Ruang Command Center Pemkab Lamongan, kemarin.

Selain itu, kegiatan konstruksi tetap beroperasi 100 persen. Kapasitas tempat ibadah, tempat wisata atau fasilitas umum sebesar 50 persen. Kegiatan budaya, hajatan, dan keagamaan maksimal sebanyak 50 orang, serta tidak mengijinkan pelaksanaan lomba keolahragaan secara kontak fisik dan yang menghadirkan banyak orang.

‘’Hal ini tentu harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,’’ tandas Fadeli. Bupati juga menginstruksikan untuk mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 mulai tingkat kabupaten hingga RT, memperkuat penanganan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment dan fasilitas kesehatan. ‘’Juga mencegah dan menghindari kerumunan melalui upaya persuasif,’’ terang bupati.

Asisten Administrasi Setkab Lamongan, Sujarwo menambahkan, pemberlakuan WFH dikecualikan bagi jabatan tinggi pratama (Eselon II), administrator (eselon III), dan pengawas (eselon IV). Kemudian pegawai yang bekerja dari rumah apabila diperlukan untuk datang ke kantor diwajibkan untuk datang. Selain itu tidak diperbolehkan meninggalkan kediaman atau kota tempat tinggal, kecuali untuk urusan kedinasan.

Baca Juga :  Awas, Absorber JTB Mulai Melintas

Terkait unit kerja atau perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik diatur masing-masing pimpinan OPD. Termasuk laporan berkala pegawainya, dan apel pagi diganti dengan melaksanakan olahraga ringan. “Penerapan WFH ini tidak mempengaruhi penerimaan TPP dan dilaksanakan absensi secara manual bagi seluruh pegawai,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, dr. Taufik Hidayat menyambut positif pemberlakuan PPKM. Selain PPKM, vaksinasi juga merupakan bagian dari upaya pencegahan, menciptakan kekebalan bersama terhadap Covid-19. “Vaksin adalah pilihan realistis dan utama. MUI juga sudah menyampaikan vaksin ini halal. Ini aman, sebagaimana imunisasi yang sudah berlaku lama. Efek demam ringan, gatal. Uji klinis di Bandung juga tidak ada efek yang fatal,” tukasnya.

Taufik menyatakan, sasaran awal vaksin adalah nakes. Ia juga mengungkapkan bahwa Bupati Lamongan, Fadeli telah berinisiatif untuk menjadi percontohan vaksin. ‘’Hanya saja hasil skrining tidak memenuhi dari sisi usia (di atas 60 tahun),’’ ungkapnya. PPKM akan berlaku mulai 11 sampai 25 Januari 2021. Aturan setelah tanggal 25 Januari akan disesuaikan dengan kondisi perkembangan Covid-19 Kabupaten Lamongan.

Radar Lamongan – Perkembangan kasus Covid-19 di Lamongan masuk gelombang kedua. Ditandai dengan status zona merah pada Kota Soto tersebut. Untuk mengendalikan penyebaran kasus virus korona tersebut, Bupati Fadeli mengeluarkan instruksi nomor 1/2021 tentang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk meminimalisasi penularan Covid-19 mulai hari ini (11/1).

Instruksi bupati tersebut juga sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021, serta Keputusan Gubernur No. 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Seperti diketahui, Lamongan merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota di Jawa Timur yang perlu menerapkan PPKM (perubahan dari PSBB). Menurut Fadeli, angka kesembuhan di Lamongan sebenarnya masih di atas Jatim bahkan nasional. Kasus konfirmasi dan kematian juga masih berada di bawah nasional dan Jatim.

Hanya saja BOR (Bed Occupancy Rate) atau tingkat hunian tempat tidur di rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 cukup tinggi, yakni di atas 80 persen. Itu berarti jumlah suspek masih cukup tinggi. “Langkah yang akan kita lakukan terkait jumlah BOR yang cukup tinggi, kami akan menambah ruang isolasi. Yakni, 29 bed di ruang seroja (RSUD dr Soegiri), serta menambahkan 4 puskesmas yakni Kembangbahu, Mantup, Paciran, Karangkembang dengan total 157 bed, sebagai RS lapangan,’’ ungkapnya.

Bentuk instruksi PPKM itu antara lain, membatasi tempat kerja dengan menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Sedangkan, sektor esensial terkait kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen, kegiatan restoran/rumah makan/warung/cafe sebesar 25 persen dengan layanan pesan antar atau take home tetap diijinkan dengan jam operasional sampai 19.00 WIB.

Baca Juga :  Kaharudin Ketua Nasdem, Demokrat Usulkan PAW

“Kita sudah siapkan semua nakes dan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan,” ujar Fadeli usai memimpin Rapat Satgas Covid-19 di Ruang Command Center Pemkab Lamongan, kemarin.

Selain itu, kegiatan konstruksi tetap beroperasi 100 persen. Kapasitas tempat ibadah, tempat wisata atau fasilitas umum sebesar 50 persen. Kegiatan budaya, hajatan, dan keagamaan maksimal sebanyak 50 orang, serta tidak mengijinkan pelaksanaan lomba keolahragaan secara kontak fisik dan yang menghadirkan banyak orang.

‘’Hal ini tentu harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,’’ tandas Fadeli. Bupati juga menginstruksikan untuk mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 mulai tingkat kabupaten hingga RT, memperkuat penanganan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment dan fasilitas kesehatan. ‘’Juga mencegah dan menghindari kerumunan melalui upaya persuasif,’’ terang bupati.

Asisten Administrasi Setkab Lamongan, Sujarwo menambahkan, pemberlakuan WFH dikecualikan bagi jabatan tinggi pratama (Eselon II), administrator (eselon III), dan pengawas (eselon IV). Kemudian pegawai yang bekerja dari rumah apabila diperlukan untuk datang ke kantor diwajibkan untuk datang. Selain itu tidak diperbolehkan meninggalkan kediaman atau kota tempat tinggal, kecuali untuk urusan kedinasan.

Baca Juga :  Truk v Motor, Mahasiswa Tewas

Terkait unit kerja atau perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik diatur masing-masing pimpinan OPD. Termasuk laporan berkala pegawainya, dan apel pagi diganti dengan melaksanakan olahraga ringan. “Penerapan WFH ini tidak mempengaruhi penerimaan TPP dan dilaksanakan absensi secara manual bagi seluruh pegawai,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, dr. Taufik Hidayat menyambut positif pemberlakuan PPKM. Selain PPKM, vaksinasi juga merupakan bagian dari upaya pencegahan, menciptakan kekebalan bersama terhadap Covid-19. “Vaksin adalah pilihan realistis dan utama. MUI juga sudah menyampaikan vaksin ini halal. Ini aman, sebagaimana imunisasi yang sudah berlaku lama. Efek demam ringan, gatal. Uji klinis di Bandung juga tidak ada efek yang fatal,” tukasnya.

Taufik menyatakan, sasaran awal vaksin adalah nakes. Ia juga mengungkapkan bahwa Bupati Lamongan, Fadeli telah berinisiatif untuk menjadi percontohan vaksin. ‘’Hanya saja hasil skrining tidak memenuhi dari sisi usia (di atas 60 tahun),’’ ungkapnya. PPKM akan berlaku mulai 11 sampai 25 Januari 2021. Aturan setelah tanggal 25 Januari akan disesuaikan dengan kondisi perkembangan Covid-19 Kabupaten Lamongan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/