23.3 C
Bojonegoro
Saturday, June 3, 2023

Setahun Enam Kasus Korupsi Diproses 

- Advertisement -

BOJONEGORO – Pekara korupsi di Kota Ledre tak pernah sepi. Nyaris setiap tahun perkara korupsi selalu saja muncul. Tahun ini saja, ada enam perkara korupsi telah diproses. Tiga perkara dari Satreskrim Polres Bojonegoro. Sedangkan, tiga lainnya dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. 

Keenam perkara itu ada yang masih proses penyidikan, masuk tahap persidangan hingga sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. 

Kasatreskrim Polres Bojonegoro AKP Daky Dzul Qornain mengungkapkan, tiga kasus korupsi di antaranya suap yang melibatkan antara mantan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Supi Haryono dan kontraktor proyek pembangunan gedung Kecamatan Sukosewu 2016, Marfuah.

Perkara ini sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Supi Haryono, mantan kabag pemerintahan itu telah menjadi terpidana. Dia dinyatakan bersalah oleh hakim. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan. 

Vonis tersebut didasari perbuatan Supi menerima hadiah uang Rp 165 juta dari Siti Marfuah, pemenang lelang proyek. Terdakwa telah terbukti memenuhi pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

- Advertisement -

Dengan pasal tersebut, hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Selain itu, Supi harus membayar denda Rp 100 juta. Apabila tidak mampu membayar denda, dia harus menggantinya dengan hukuman kurungan tambahan selama 3 bulan.

Sedangkan, perkara Marfuah masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Sebab, putusan hakim diajukan banding oleh jaksa maupun penasihat hukum terdakwa. 

Hakim Pengadilan Tipikor I Wayan Sosiawan membacakan putusan. Kepada terdakwa Marfuah, hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara. 

Menurut hakim, terdakwa terbukti melanggar pasal 5  ayat (1) huruf a Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa penuntut memberikan tuntutan berasarkan pasal 13 Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara 3 tahun, denda Rp 150 juta subsider 6 bulan. Sedangkan, dakwaannya dengan pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b, dan pasal 13 Undang-Undang Tipikor. 

Daky melanjutkan, perkara yang disidik oleh polres, yakni dugaan penggelapan uang sewa tanah kas desa yang melibatkan Kasi Pemerintahan Desa Cangakan, Kecamatan Kanor Zainudin. Perkara ini, belum ada putusannya. 

Sedangkan, perkara yang baru saja dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, yakni dugaan kasus korupsi APBDes 2016-2017 Kades Sukosewu Wiwik Pujiningsih.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro I Gde Ngurah Sriada mengatakan, korupsi yang disidik Kejari Bojonegoro ada tiga kasus. Di antaranya korupsi dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (DPMLUEP) dengan dua tersangka, Hadi, UD Kandang Kumpul, Kecamatan Kepohbaru dan Sudirham, UD Sumber Rejeki, Kecamatan Sumberrejo.

Perkara dua tersangka sudah divonis pada awal Juni. Hadi dinyatakan terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan pidana penjara 1 tahun dan 3 bulan. Selain itu, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan. 

Sedangkan, Sudirham terbukti Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan pidana penjara 1 tahun dan 3 bulan, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan.

Selain perkara DPMLUEP, Korp Adhiyaksa ini menuntaskan perkara korupsi dana APBDes 2014-2016 di Desa Jari, Kecamatan Gondang. Perkara ini menyeret Kades Jari Kecamatan Gondang Srihamto dan Bendahara Desa Yatmiran. 

Dua pejabat desa ini harus mendekam di sel Lapas Bojonegoro. Mereka divonis bersalah oleh hakim. Kades divonis 4 tahun penjara. Sedangkan, bendahara desa divonis 3 tahun penjara. 

“Lalu ada satu kasus korupsi yang masih proses penyidikan, yakni dugaan korupsi anggaran biaya audit internal inspektorat 2017-2018, namun masih penghitungan kerugian negara, belum ditetapkan tersangka,” ujar dia. 

Sementara itu, peringatan Hari Antikorupsi Internasional menjadi refleksi bersama para anak muda Bojonegoro. 

Aktivis komunitas literasi Bojaksara Chusnul Chotimmah mengatakan, korupsi masih merupakan musuh besar bangsa ini. Sehingga dengan adanya peringatan Hari Antikorupsi Internasional itu berarti ada yang harus terus diingat. Kenapa diingat? Karena sudahkah sebagai anak muda, bersikap yang mencerminkan antikorupsi?

“Selain itu, sudahkah kita melakukan sesuatu untuk memberantas, atau minimal, meminimalisasi perilaku koruptif yang menjangkit bangsa ini?,” ujarnya. 

Jadi, peringatan Hari Antikorupsi ini, harusnya jadi momen refleksi bagi masyarakat Indonesia, anak muda khususnya, terkait apa-apa saja yang sudah mereka lakukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Minimal dari hal kecil di dirinya sendiri.

Korupsi besar tentu tumbuh dari perilaku koruptif kecil. Bagi dia, memulai suatu perubahan harus diawali dari diri sendiri dan hal kecil dalam keseharian. 

“Seperti dalam bekerja, waktunya kerja ya kerja, enggak korupsi waktu kerja. Kalau saya kerja di dunia perbankan tentu berhubungan dengan nasabah, saya dilarang menerima hadiah atau pemberian apapun dari nasabah,” jelasnya. 

Karena ditakutkan hadiah itu jadi sogokan yang bisa memengaruhi pekerjaannya. “Saya nanti bisa tidak objektif melihat nasabah itu,” terang perempuan asal Kelurahan Sumbang itu.

Adapun komentar dari pemuda lain asal Kecamatan Dander Fani Triana, memaknai Hari Antikorupsi tentu dengan mengingat sekaligus berbenah. Karena tidak menutup kemungkinan ke depannya para generasi muda memperoleh jabatan di tingkat birokrat maupun swasta.

“Paling miris tentu korupsi di tingkat birokrat, karena mereka disumpah di bawah kitab suci, tapi tidak menjadi sosok yang amanah, uang rakyat disalahgunakan. Kalau di tingkat swasta juga sama saja jahatnya,” jelasnya.

Agung Ridwan, pemuda asal Desa Ngroworejo juga memaknai Hari Antikorupsi untuk menjadi awal untuk berkaca pada diri sendiri untuk selalu bersikap jujur dan berintergritas. Pemuda yang menggerakkan les bayar sampah (les basa) itu sering bersinggungan dengan anak-anak kecil. Dia selalu ajarkan untuk jujur dan tidak mengambil barang yang bukan milik sendiri.

“Sikap jujur itu selalu saya ajarkan kepada anak-anak kecil mas, karena setidaknya itu bisa jadi pegangan mereka hingga dewasa,” tuturnya. 

Di bagian lain, Direktur IDFoS Bojonegoro Joko Hadi Purnomo mendesak agar Hari Antikorupsi harus jadi momentum bagi penegak hukum Bojonegoro untuk selesaikan kasus tindak korupsi. Terutama kasus selama ini masih mandek. Selain itu juga memaksimalkan pendidikan hukum di masyarakat.

“Pencegahan korupsi bisa melalui kegiatan pendidikan hukum di masyarakat,” katanya. 

Joko mengatakan, pahaman terkait penegakan hukum tidak harus didapat dari sekolah maupun ruang akademik. Melainkan juga ruang sosial masyarakat. Sebab, kasus hukum, terutama korupsi, tidak hanya dilakukan kelas elite. Tapi juga masyarakat biasa.

Karena itu, penegakan hukum harus dikenalkan pada masyarakat tataran bawah. Caranya, tentu saja melalui kegiatan kegiatan pendidikan hukum kepada masyarakat dan melibatkan civil society.

BOJONEGORO – Pekara korupsi di Kota Ledre tak pernah sepi. Nyaris setiap tahun perkara korupsi selalu saja muncul. Tahun ini saja, ada enam perkara korupsi telah diproses. Tiga perkara dari Satreskrim Polres Bojonegoro. Sedangkan, tiga lainnya dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. 

Keenam perkara itu ada yang masih proses penyidikan, masuk tahap persidangan hingga sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. 

Kasatreskrim Polres Bojonegoro AKP Daky Dzul Qornain mengungkapkan, tiga kasus korupsi di antaranya suap yang melibatkan antara mantan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Supi Haryono dan kontraktor proyek pembangunan gedung Kecamatan Sukosewu 2016, Marfuah.

Perkara ini sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Supi Haryono, mantan kabag pemerintahan itu telah menjadi terpidana. Dia dinyatakan bersalah oleh hakim. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan. 

Vonis tersebut didasari perbuatan Supi menerima hadiah uang Rp 165 juta dari Siti Marfuah, pemenang lelang proyek. Terdakwa telah terbukti memenuhi pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

- Advertisement -

Dengan pasal tersebut, hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Selain itu, Supi harus membayar denda Rp 100 juta. Apabila tidak mampu membayar denda, dia harus menggantinya dengan hukuman kurungan tambahan selama 3 bulan.

Sedangkan, perkara Marfuah masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Sebab, putusan hakim diajukan banding oleh jaksa maupun penasihat hukum terdakwa. 

Hakim Pengadilan Tipikor I Wayan Sosiawan membacakan putusan. Kepada terdakwa Marfuah, hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara. 

Menurut hakim, terdakwa terbukti melanggar pasal 5  ayat (1) huruf a Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa penuntut memberikan tuntutan berasarkan pasal 13 Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara 3 tahun, denda Rp 150 juta subsider 6 bulan. Sedangkan, dakwaannya dengan pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b, dan pasal 13 Undang-Undang Tipikor. 

Daky melanjutkan, perkara yang disidik oleh polres, yakni dugaan penggelapan uang sewa tanah kas desa yang melibatkan Kasi Pemerintahan Desa Cangakan, Kecamatan Kanor Zainudin. Perkara ini, belum ada putusannya. 

Sedangkan, perkara yang baru saja dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, yakni dugaan kasus korupsi APBDes 2016-2017 Kades Sukosewu Wiwik Pujiningsih.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro I Gde Ngurah Sriada mengatakan, korupsi yang disidik Kejari Bojonegoro ada tiga kasus. Di antaranya korupsi dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (DPMLUEP) dengan dua tersangka, Hadi, UD Kandang Kumpul, Kecamatan Kepohbaru dan Sudirham, UD Sumber Rejeki, Kecamatan Sumberrejo.

Perkara dua tersangka sudah divonis pada awal Juni. Hadi dinyatakan terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan pidana penjara 1 tahun dan 3 bulan. Selain itu, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan. 

Sedangkan, Sudirham terbukti Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan pidana penjara 1 tahun dan 3 bulan, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan.

Selain perkara DPMLUEP, Korp Adhiyaksa ini menuntaskan perkara korupsi dana APBDes 2014-2016 di Desa Jari, Kecamatan Gondang. Perkara ini menyeret Kades Jari Kecamatan Gondang Srihamto dan Bendahara Desa Yatmiran. 

Dua pejabat desa ini harus mendekam di sel Lapas Bojonegoro. Mereka divonis bersalah oleh hakim. Kades divonis 4 tahun penjara. Sedangkan, bendahara desa divonis 3 tahun penjara. 

“Lalu ada satu kasus korupsi yang masih proses penyidikan, yakni dugaan korupsi anggaran biaya audit internal inspektorat 2017-2018, namun masih penghitungan kerugian negara, belum ditetapkan tersangka,” ujar dia. 

Sementara itu, peringatan Hari Antikorupsi Internasional menjadi refleksi bersama para anak muda Bojonegoro. 

Aktivis komunitas literasi Bojaksara Chusnul Chotimmah mengatakan, korupsi masih merupakan musuh besar bangsa ini. Sehingga dengan adanya peringatan Hari Antikorupsi Internasional itu berarti ada yang harus terus diingat. Kenapa diingat? Karena sudahkah sebagai anak muda, bersikap yang mencerminkan antikorupsi?

“Selain itu, sudahkah kita melakukan sesuatu untuk memberantas, atau minimal, meminimalisasi perilaku koruptif yang menjangkit bangsa ini?,” ujarnya. 

Jadi, peringatan Hari Antikorupsi ini, harusnya jadi momen refleksi bagi masyarakat Indonesia, anak muda khususnya, terkait apa-apa saja yang sudah mereka lakukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Minimal dari hal kecil di dirinya sendiri.

Korupsi besar tentu tumbuh dari perilaku koruptif kecil. Bagi dia, memulai suatu perubahan harus diawali dari diri sendiri dan hal kecil dalam keseharian. 

“Seperti dalam bekerja, waktunya kerja ya kerja, enggak korupsi waktu kerja. Kalau saya kerja di dunia perbankan tentu berhubungan dengan nasabah, saya dilarang menerima hadiah atau pemberian apapun dari nasabah,” jelasnya. 

Karena ditakutkan hadiah itu jadi sogokan yang bisa memengaruhi pekerjaannya. “Saya nanti bisa tidak objektif melihat nasabah itu,” terang perempuan asal Kelurahan Sumbang itu.

Adapun komentar dari pemuda lain asal Kecamatan Dander Fani Triana, memaknai Hari Antikorupsi tentu dengan mengingat sekaligus berbenah. Karena tidak menutup kemungkinan ke depannya para generasi muda memperoleh jabatan di tingkat birokrat maupun swasta.

“Paling miris tentu korupsi di tingkat birokrat, karena mereka disumpah di bawah kitab suci, tapi tidak menjadi sosok yang amanah, uang rakyat disalahgunakan. Kalau di tingkat swasta juga sama saja jahatnya,” jelasnya.

Agung Ridwan, pemuda asal Desa Ngroworejo juga memaknai Hari Antikorupsi untuk menjadi awal untuk berkaca pada diri sendiri untuk selalu bersikap jujur dan berintergritas. Pemuda yang menggerakkan les bayar sampah (les basa) itu sering bersinggungan dengan anak-anak kecil. Dia selalu ajarkan untuk jujur dan tidak mengambil barang yang bukan milik sendiri.

“Sikap jujur itu selalu saya ajarkan kepada anak-anak kecil mas, karena setidaknya itu bisa jadi pegangan mereka hingga dewasa,” tuturnya. 

Di bagian lain, Direktur IDFoS Bojonegoro Joko Hadi Purnomo mendesak agar Hari Antikorupsi harus jadi momentum bagi penegak hukum Bojonegoro untuk selesaikan kasus tindak korupsi. Terutama kasus selama ini masih mandek. Selain itu juga memaksimalkan pendidikan hukum di masyarakat.

“Pencegahan korupsi bisa melalui kegiatan pendidikan hukum di masyarakat,” katanya. 

Joko mengatakan, pahaman terkait penegakan hukum tidak harus didapat dari sekolah maupun ruang akademik. Melainkan juga ruang sosial masyarakat. Sebab, kasus hukum, terutama korupsi, tidak hanya dilakukan kelas elite. Tapi juga masyarakat biasa.

Karena itu, penegakan hukum harus dikenalkan pada masyarakat tataran bawah. Caranya, tentu saja melalui kegiatan kegiatan pendidikan hukum kepada masyarakat dan melibatkan civil society.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/