alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Angka Pernikahan Dini Cenderung Naik

BOJONEGORO – Pernikahan dini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Sebab, angka pernikahan dini cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3A KB) menunjukkan  perkawinan anak selama 2017 sebesar 11,8 persen. Sedangkan, hingga November tahun ini sudah sebesar 13,55 persen. 

Kepala Dinas P3A KB Adie Witjaksono mengatakan, pernikahan dini harus dicegah. Caranya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak mengampanyekan atau mendeklarasikan stop pernikahan anak. “Semua lapisan masyarakat harus ikut mengampanyekan itu,” jelasnya pada acara sosialisasi di pemkab kemarin (9/12).

Adi melanjutkan, sebenarnya Pemkab Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak. Itu adalah payung hukum agar tidak ada perkawinan dini. Namun, hal itu kadang kerap dilanggar. 

Baca Juga :  Momentum Milad Mengajak Optimisme

Menurutnya, selama ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Antara lain dinas pendidikan (disdik), Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Bojonegoro, dan stakeholder lainnya.

“Kita sudah bersinergi mengampanyekan dan menyosialisasikan stop penikahan anak,” tutur Adi.

Meski demikian, lanjut Adi, peran orang tua dalam mencegah pernikahan anak sangatlah diperlukan. Orang tualah yang paling berpengaruh dalam memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga, para orang tua harus diberikan pemahaman agar mengetahui hak-hak anak. Salah satunya adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan.

“Karena kadang-kadang justru orang tua yang berkeinginan menikahkan anaknya. Jika ada anak yang menghendaki menikah di usia remaja, orang tua harus dapat mencegah,” tutur dia. 

Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)  Herna Lestari mengatakan, berdasarkan data UNICEF 2015, sekitar 17 persen perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara, data World Fertility Policies United Nations (PBB) pada 2011 mencatat bahwa Indonesia berada di urutan 37 dari 73 negara dalam kasus perkawinan usia muda. 

Baca Juga :  Zebra Cross Tak Efektif, Ajukan Pelican Crossing

“Data tersebut menunjukkan bahwa rentannya kehidupan perempuan  di Indonesia saat ini, karena kekerasan itu bisa terjadi di mana saja dan siapapun bisa menjadi korban, serta siapapun bisa menjadi pelaku.” tuturnya.

Herna menjelaskan, banyak faktor yang mendasari terjadinya perkawinan anak antara lain, sudah telanjur hamil. Selain itu juga karena ada kekhawatiran orang tua karena melihat anaknya sudah berpacaran, sehingga segera dinikahkan.

“Seluruh elemen masyarakat harus terlibat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Mulai dari keluarga, masyarakat ,dan pemerintah.” katanya.

BOJONEGORO – Pernikahan dini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Sebab, angka pernikahan dini cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3A KB) menunjukkan  perkawinan anak selama 2017 sebesar 11,8 persen. Sedangkan, hingga November tahun ini sudah sebesar 13,55 persen. 

Kepala Dinas P3A KB Adie Witjaksono mengatakan, pernikahan dini harus dicegah. Caranya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak mengampanyekan atau mendeklarasikan stop pernikahan anak. “Semua lapisan masyarakat harus ikut mengampanyekan itu,” jelasnya pada acara sosialisasi di pemkab kemarin (9/12).

Adi melanjutkan, sebenarnya Pemkab Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak. Itu adalah payung hukum agar tidak ada perkawinan dini. Namun, hal itu kadang kerap dilanggar. 

Baca Juga :  Mengenal Sosok Aditya Halindra Faridzky, Cabup Termuda Kabupaten Tuban

Menurutnya, selama ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Antara lain dinas pendidikan (disdik), Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Bojonegoro, dan stakeholder lainnya.

“Kita sudah bersinergi mengampanyekan dan menyosialisasikan stop penikahan anak,” tutur Adi.

Meski demikian, lanjut Adi, peran orang tua dalam mencegah pernikahan anak sangatlah diperlukan. Orang tualah yang paling berpengaruh dalam memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga, para orang tua harus diberikan pemahaman agar mengetahui hak-hak anak. Salah satunya adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan.

“Karena kadang-kadang justru orang tua yang berkeinginan menikahkan anaknya. Jika ada anak yang menghendaki menikah di usia remaja, orang tua harus dapat mencegah,” tutur dia. 

Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)  Herna Lestari mengatakan, berdasarkan data UNICEF 2015, sekitar 17 persen perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara, data World Fertility Policies United Nations (PBB) pada 2011 mencatat bahwa Indonesia berada di urutan 37 dari 73 negara dalam kasus perkawinan usia muda. 

Baca Juga :  Rokok Mahal, Waspadai Rokok Ilegal Tumbuh

“Data tersebut menunjukkan bahwa rentannya kehidupan perempuan  di Indonesia saat ini, karena kekerasan itu bisa terjadi di mana saja dan siapapun bisa menjadi korban, serta siapapun bisa menjadi pelaku.” tuturnya.

Herna menjelaskan, banyak faktor yang mendasari terjadinya perkawinan anak antara lain, sudah telanjur hamil. Selain itu juga karena ada kekhawatiran orang tua karena melihat anaknya sudah berpacaran, sehingga segera dinikahkan.

“Seluruh elemen masyarakat harus terlibat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Mulai dari keluarga, masyarakat ,dan pemerintah.” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/