Radar Bojonegoro – Manajemen baru PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) tampaknya mulai tancap gas. Badan usaha milik daerah (BUMD) itu bakal menambah unit usaha. Yakni, mengelola gas dari Lapangan Banyu Urip.
Rencananya, PT BBS akan bekerja sama dengan pihak ketiga atau investor dalam mengolah gas itu. Namun, prosedur pemi lihan investor itu mendapat sorotan kalangan DPRD. Terutama PT BBS diminta lebih transparan dalam penunjukan investor.
Direktur PT BBS Thomas Gunawan mengatakan, sudah melakukan perjanjian kerja sama (MoU) dengan PT Pertagas terkait penjualan gas itu. Namun, untuk bisa menjual gas tersebut, PT BBS masih membutuhkan investor. Terutama untuk mengolahnya menjadi gas yang siap jual. Sebab, gas dari Lapangan Banyu Urip itu masih mentah. ‘’Kami akan menggandeng investor untuk mengolahnya,’’ ujarnya saat rapat di DPRD kemarin (9/9).
Saat ini, investor masih tahap pemilihan. PT BBS mengaku ada tiga perusahaan menawarkan diri jadi investor. Semuanya adalah perusahaan swasta dari luar daerah. Proses pemilihan mitra atau investor itu akan berlangsung hingga akhir Oktober mendatang. Sehingga, bisa segera dimulai prosesnya.
‘’Target kami Oktober sudah terpilih. Tapi, mungkin bisa mundur,’’ tuturnya. Thomas Gunawan menjelaskan, untuk mengolah gas itu diperlukan fasilitas pengolahan. Fasilitas itu nantinya akan dibangun oleh pihak ketiga atau investor. Sedangkan, PT BBS hanya sebagai pemilik gas yang dibeli dari Lapangan Banyu Urip.
‘’Mengenai biaya, kami tidak tahu. Kami belum menghitung biaya itu. Itu nanti akan menjadi tanggungan penuh investor,’’ jelasnya. Thomas menuturkan, pihaknya memilih kerja sama penjualan gas itu karena Pertagas memiliki jaringan pipa di Bojonegoro.
Selain itu, ke depan Bojonegoro juga memiliki jaringan gas (jargas) masuk ke rumah tangga. ‘’Gas itu nantinya akan diolah menjadi gas rumah tangga jargas itu,’’ jelasnya. Saat ini, PT BBS hanya menge lola sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan. Jika rencana pengelolaan gas Banyu Urip ini terealisasi, tentu unit usaha BBS akan bertambah.
