alexametrics
24 C
Bojonegoro
Monday, June 27, 2022

Tak Dilengkapi Helm, Seragam, dan Sepatu Bot

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pelaksanaan proyek konstruksi masih banyak pekerja yang tak dilengkapi keamanan (safety). Padahal, menjadi penting sebagai keselamatan saat bekerja. Itu bisa dijumpai di sejumlah proyek konstruksi jalan. Mulai Kedungadem-Nglinggo, Sumberrejo-Kepohkidul, dan sejumlah proyek lainnya.

Di sejumlah proyek yang tengah dikerjakan itu, banyak dijumpai pekerja yang tidak memakai seragam safety. Seperti helm, sepatu bot, rompi, dan sarung tangan. Para pekerja itu memakai pakaian tidak sesuai standar proyek. Padahal, seragam safety diwajibkan untuk semua pelaksanaan proyek negara. 

Kabid Jalan dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Tata Ruang Jakfar Shodiq menuturkan, hingga kini masih belum menerima laporan mengenai hal itu. Namun, jika ditemukan ada rekanan yang tidak menerapkan aturan keselamatan, keamanan, dan kesehatan (K3) akan segera diperingatkan. 

’’Semua rekanan mengerjakan proyek wajib menerapkan K3,’’ ungkap dia kemarin (9/8).

Jakfar menjelaskan, salah satu syarat mengerjakan proyek pemerintah dengan mengaktifkan K3. Jika syarat itu tidak dipenuhi, rekanan tidak bisa ikut mengerjakan proyek tersebut. ’’Nanti akan kita monitoring. Jika ditemukan, langsung kita suruh menerapkan aturan keselamatan,’’ ujar PNS sebelumnya di dinas PU sumber daya air (SDA).

Baca Juga :  Pertamina Bakal Berikan SP PT BBS Karena Belum Bisa Penuhi Target

Selain memastikan penerapan aturan keselamatan, pihaknya juga melakukan pengawasan kualitas pengerjaan. ’’Semua proyek harus dikerjakan tepat waktu dan semua harus sesuai spesifikasi,’’ jelasnya.  

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Agus Supriyanto mengatakan, semua perusahaan wajib menerapkan K3. Semua pekerja baik pekerja tetap maupun musiman atau kontrak, wajib memakai peralatan safety. Jika itu tidak diterapkan, pengawas harus mengingatkan. ’’Pengawas pekerjaan yang mengingatkan. Kalau bisa diberikan sanksi,’’ ujarnya.

Agus mengakui masih banyak pemilik perusahaan tidak menerapkan K3. Karena itu, pihaknya akan melakukan monitoring. Sehingga, bisa segera diambil tindakan. ’’Ini perlu dilakukan,’’ jelasnya.

Selain aturan keselamatan, perusahaan juga wajib mendaftarkan pekerjaannya pada asuransi. Baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. ’’Itu akan membuat pekerja jauh lebih aman. Perusahaan juga tidak terbebani,’’ jelasnya. 

Baca Juga :  Karyawan dan Pemilik Akun IG akan Diperiksa Penyidik Satreskrim Bojonegoro

Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Muhammad Fauzan menuturkan, kesadaran kontraktor dalam menerapkan K3 masih rendah. Padahal, semua rekanan wajib menerapkan K3 setiap pengerjaan proyek. Sehingga, para pekerja terjamin. ’’Semua pekerja wajib memakai alat pelindung diri,’’ jelasnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan lebih ketat. Sehingga, para pekerja juga terlindungi. ’’Itu aturan dari Kementerian Tenaga Kerja,’’ jelasnya. 

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pengawasan jalannya proyek dengan maksimal. Bahkan, pengawasan harus dilakukan dengan ketat. Mulai pelaksanaan hingga kualitas pengerjaannya. ’’Pengawasan harus dilakukan semua komponen masyarakat,’’ jelasnya.

Menurut Sukur, salah satu yang harus diawasi dengan ketat adalah kualitas pengerjaan. Sebab, sisa waktu yang hanya tinggal 4,5 bulan ini kontraktor harus menyelesaikan proyek. ’’Jangan sampai proyek dikerjakan asal-asalan,’’ jelasnya.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pelaksanaan proyek konstruksi masih banyak pekerja yang tak dilengkapi keamanan (safety). Padahal, menjadi penting sebagai keselamatan saat bekerja. Itu bisa dijumpai di sejumlah proyek konstruksi jalan. Mulai Kedungadem-Nglinggo, Sumberrejo-Kepohkidul, dan sejumlah proyek lainnya.

Di sejumlah proyek yang tengah dikerjakan itu, banyak dijumpai pekerja yang tidak memakai seragam safety. Seperti helm, sepatu bot, rompi, dan sarung tangan. Para pekerja itu memakai pakaian tidak sesuai standar proyek. Padahal, seragam safety diwajibkan untuk semua pelaksanaan proyek negara. 

Kabid Jalan dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Tata Ruang Jakfar Shodiq menuturkan, hingga kini masih belum menerima laporan mengenai hal itu. Namun, jika ditemukan ada rekanan yang tidak menerapkan aturan keselamatan, keamanan, dan kesehatan (K3) akan segera diperingatkan. 

’’Semua rekanan mengerjakan proyek wajib menerapkan K3,’’ ungkap dia kemarin (9/8).

Jakfar menjelaskan, salah satu syarat mengerjakan proyek pemerintah dengan mengaktifkan K3. Jika syarat itu tidak dipenuhi, rekanan tidak bisa ikut mengerjakan proyek tersebut. ’’Nanti akan kita monitoring. Jika ditemukan, langsung kita suruh menerapkan aturan keselamatan,’’ ujar PNS sebelumnya di dinas PU sumber daya air (SDA).

Baca Juga :  Karyawan dan Pemilik Akun IG akan Diperiksa Penyidik Satreskrim Bojonegoro

Selain memastikan penerapan aturan keselamatan, pihaknya juga melakukan pengawasan kualitas pengerjaan. ’’Semua proyek harus dikerjakan tepat waktu dan semua harus sesuai spesifikasi,’’ jelasnya.  

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Agus Supriyanto mengatakan, semua perusahaan wajib menerapkan K3. Semua pekerja baik pekerja tetap maupun musiman atau kontrak, wajib memakai peralatan safety. Jika itu tidak diterapkan, pengawas harus mengingatkan. ’’Pengawas pekerjaan yang mengingatkan. Kalau bisa diberikan sanksi,’’ ujarnya.

Agus mengakui masih banyak pemilik perusahaan tidak menerapkan K3. Karena itu, pihaknya akan melakukan monitoring. Sehingga, bisa segera diambil tindakan. ’’Ini perlu dilakukan,’’ jelasnya.

Selain aturan keselamatan, perusahaan juga wajib mendaftarkan pekerjaannya pada asuransi. Baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. ’’Itu akan membuat pekerja jauh lebih aman. Perusahaan juga tidak terbebani,’’ jelasnya. 

Baca Juga :  Ketersediaan Kartu E-Toll Minim

Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Muhammad Fauzan menuturkan, kesadaran kontraktor dalam menerapkan K3 masih rendah. Padahal, semua rekanan wajib menerapkan K3 setiap pengerjaan proyek. Sehingga, para pekerja terjamin. ’’Semua pekerja wajib memakai alat pelindung diri,’’ jelasnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan lebih ketat. Sehingga, para pekerja juga terlindungi. ’’Itu aturan dari Kementerian Tenaga Kerja,’’ jelasnya. 

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pengawasan jalannya proyek dengan maksimal. Bahkan, pengawasan harus dilakukan dengan ketat. Mulai pelaksanaan hingga kualitas pengerjaannya. ’’Pengawasan harus dilakukan semua komponen masyarakat,’’ jelasnya.

Menurut Sukur, salah satu yang harus diawasi dengan ketat adalah kualitas pengerjaan. Sebab, sisa waktu yang hanya tinggal 4,5 bulan ini kontraktor harus menyelesaikan proyek. ’’Jangan sampai proyek dikerjakan asal-asalan,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/