Radar Bojonegoro – Pendaftaran calon jamaah haji (CJH) ditutup sementara selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Padahal, minat pendafar haji sebelum pandemi terus mengalir. Per hari minimal lima pendaftar.
Begitu pun pengambilan dana haji juga ditutup sementara. Dibuka kembali saat kebijakan PPKM darurat usai. Hal tersebut menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Agama (Kemenag) pusat untuk menekan angka penularan Covid-19.
Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kemenag Bojonegoro Abdul Wahid menjelaskan, masyarakat tidak bisa mendaftar haji saat kebijakan PPKM darurat.
Padahal, minat jamaah mendaftar masih banyak, terhitung sebelum penutupan ada lima sampai sepuluh per harinya. “Minat mendaftar masyarakat Bojonegoro masih cukup tinggi,” katanya kemarin (9/7).
Menurut Wahid, penutupan diberlakukan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 saat ini semakin meningkat. Pelayanan akan dibuka lagi setelah PPKM darurat selesai. Saat ini, sebagian petugas di kantor kemenag bekerja dari rumah. “Sudah beberapa hari ini WFH (work from home),” jelasnya.
Minat warga Bojonegoro berangkat haji masih tinggi. Meskipun belum ada kepastian keberangkatan ke Tanah Suci. Antrean haji masih lama. Kantor Kemenag Bojonegoro mencatat hingga kini ada 43 ribuan orang antre berangkat haji. Antrean keberangkatan (waiting list) mencapai 32 tahun.
Sementara itu, Kantor Kemenag setempat juga menunda pengambilan dana haji yang seharusnya bisa diambil CJH. Namun, hingga kini belum ada penambahan CJH mengambil dana tersebut. Kebijakan PPKM darurat kemung kinan tidak mengganggu perekonomian CJH. “Dari kemarin hanya satu orang yang mengambil,” ujar Wahid.
Sebelum kebijakan penutupan, menurut Wahid, CJH ingin mengambil dana haji bisa langsung datang ke kantor Kemenag, dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan tanda bukti pelunasan pembayaran haji. Pengambilan tidak dapat dilakukan secara online. “Instruksinya langsung datang ke kantor,” ujarnya.
Wahid mengklaim, rerata CJH berlatar belakang petani sehingga yang mengambil dana haji di kantornya minim. Ia mengimbau kepada pendaftar dan seluruh CJH ingin mengambil dana haji bersabar dan menjaga kesehatan serta keluarga dari wabah virus.
Sementara itu, masyarakat hendak mengurus dokumen administrasi kependudukan (adminduk) harus bersabar. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bojonegoro melakukan pembatasan ketat pelayanan adminduk. Hanya pengurusan dokumen keperluan urgen bakal dilayani.
‘’Untuk kepentingan tidak darurat sebaiknya ditunda dulu,’’ kata Kepala Disdukcapil Bojonegoro Muhammad Chosim kemarin. Dia mengatakan, pelayanan adminduk selama PPKM darurat ini masih tetap buka.
Kepentingan adminduk tidak begitu darurat misalnya, untuk pecah kartu keluarga (KK). Bisa juga pencetakan e-KTP baru. Itu semua ditunda hingga penerapan PPKM darurat selesai 20 Juli mendatang.
Chosim menjelaskan, pelayanan adminduk di Mal Pelayanan Publik (MPP) sempat terganggu. Beberapa hari lalu ada staf adminduk terpapar Covid-19. Sehingga, pelayanan sempat terhenti. Pelayanan adminduk, lanjut Chosim, tidak terpusat di MPP. Bisa dilakukan di kantor kecamatan.
Selama PPKM darurat ini, jumlah pencetakan adminduk memang menurun. Dari sebelumnya mencapai seribu lebih, kini sampai tujuh ratus sehari. Itu untuk semua jenis adminduk. Mulai e-KTP, KK, hingga kartu identitas anak (KIA). ‘’Saat ini stok blangko e-KTP sebanyak 11.871 keping,’’ jelasnya.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mengatakan, selama masa PPKM darurat ini pelayanan publik memang tidak bisa maksimal. Pihaknya meminta masyarakat menahan diri melaksanakan kegiatan tidak urgen. Sehingga, pandemi ini bisa segera berakhir. ‘’Kalau tidak urgen benar semua kegiatan harus ditunda dulu. Termasuk mengurus adminduk ini,’’ tuturnya. (luk)
